Hari Sabtu (13/04) diserahkan bantuan dari gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jatim kepada tiga keluarga korban tenggelam dalam bencana banjir Ngawi bulan April 2013, yaitu Darman (42 thn) warga dusun Kayut RT. 02 RW 05, Yanuar (16 thn) warga dusun Urung-urung RT 03 RW 05 desa/kec. Kedunggalar dan Susanto (27 thn) warga dusun Jati Dua  desa Ngandri kec. Pangkur.

Dijelaskan oleh Kemal Faruk dari Staf Kedaruratan & Logistik BNPB Jatim, “Bantuan yang diberikan kepada keluarga korban berupa uang duka masing-masing sebesar 2,5 juta dan paket sembako. Hal ini dimaksudkan agar dapat meringankan beban keluarga korban”, ungkapnya.

Kepala BPBD kab. Ngawi Eko Heru Tjahjono, ST, M.Si menambahkan, “Bantuan hari ini juga diberikan pada tiga keluarga korban tenggelam di bulan Maret 2013, yaitu Siti Aisah ((7 thn) warga dusun Babadan desa Babadan kec. Pangkur, Gilang (15 thn) warga dusun Kandangan I desa Kandangan kec. Ngawi dan Ryan (11 thn) dusun Krajan  desa  Watualang kec. Ngawi. Sedangkan besarnya bantuan masing-masing 2,5 juta ditambah paket sembako”, ujarnya. (tiwi/majalahkapas.com)

Berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi No. 188 / 41 / 404.012 / 2013 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 05 Februari 2013, untuk mengusulkan memberikan gelar kepada K.R.T. Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai Pahlawan Nasional dengan mengadakan seminar nasional yang diselenggarakan hari Rabu, 17 April 2013 bertempat di Gedung Pertemuan RM. Notosuman Ngawi dengan tema “Sumbangsih K.R.T. Dr. Radjiman Wediodiningrat Terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia”. Adapun Narasumber Akademik, yaitu Prof. Dr. Aminudin Kasdi, M.S (Dosen UNESA), Septiana Alrianingrum, S.S, M.Pd (Dosen UNESA), Drs. Sumarno, M.Hum (Dosen UNESA) dan Letkol (Purn) Yoseph Supriyadi, S.I. Pem, M.Si (LVRI).
Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kab. Ngawi Kadin Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ngawi Sunarto, S.Sos mengatakan, “Pihaknya sudah mempersiapkan acara seminar nasional nanti dengan publikasi di media cetak lokal dan nasional serta elektronik yaitu RRI Programa 3 Jakarta dan RRI Programa 1 Madiun. Sedangkan peserta seminar sejumlah 500 orang terdiri dari seluruh Muspida, seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan dengan  menyertakan 5 staf, Muspika, seluruh Kepala Desa dan Kelurahan, BUMN, Rektor dan Dosen, seluruh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK se Kab. Ngawi, Mahasiswa, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Budayawan. Harapannya seminar nanti berjalan dengan baik dan K.R.T. Dr. Radjiman Wediodiningrat dapat diangkat sebagai Pahlawan Nasional dengan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Ngawi dan Pawitandirogo”, ujarnya. (tiwi/majalahkapas.com)

Surabaya-Humas BKN, Instansi pemerintah harus mengedepankan birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk terciptanya Good and Clean Governance (tata pemerintahan yang baik dan bersih).  Sebagai instansi yang melakukan pembinaan terhadap PNS secara nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun telah mengambil sejumlah langkah guna mewujudkan hal tersebut. Informasi ini diberikan oleh Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat membuka Workshop Human Resource Management System di Hotel Novotel Surabaya. Acara yang berlangsung Selasa-Rabu (9-10/4) ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah yang berada  di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Informasi Kepegawaian (INKA) Yulina Setiawati NN, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Darmanto, Direktur Pengolahan Data (Lahta) Iwan Hermanto, dan Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi  (Lanjafor) Budi Hartono.

Lebih lanjut Bima Haria Wibisana mengutarakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Good and Clean Governance adalah pembagian tugas yang jelas antara BKN dan BKD. “Tugas dan tanggung jawab lebih terdefinisi, termasuk dalam usaha menjamin akurasi data kepegawaian,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Yulina Setiawati NN menuturkan bahwa upaya mewujudkan manajemen kepegawaian yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien tidak  dapat dilakukan BKN secara sendiri. “Perlu komitmen dan dukungan nyata Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan NSP secara konsisten,” ucapnya.

Ditegaskan pula bahwa BKN turut aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan sejumlah program strategis percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Program-program tersebut antara lain adalah penataan struktur birokrasi, penataan jumlah,distribusi,dan kualitas pegawai, sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, serta peningkatan profesionalisme PNS. (bkn.go.id)