Satpol PP Ngawi menindak tegas dengan menyegel beberapa lokasi lahan perumahan yang disinyalir tidak mengindahkan tegoran yang sudah dilayangkan sebelumnya terkait perijinan. Tindakan penyegelan sementara dilakukan pada CV.Gotong Royong Ds Dempel Kec.Geneng, CV.Puri permata Ngawi Ds Tempuran Paron, CV.Putra Daerah Ds Tempuran Paron dan CV.Tegar Raya Desa Legokulon Kec Kasreman.

Petugas Satpol PP laangsung menancapkan papan yang bertuliskan larangan beroperasi sementara diareal keluaar masuk proyek pemukiman. Hal tersebut disampaikan langsung Peggy Yudo selaku Kasi Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satpol PP Ngawi. Menurutnya, pengusaha perumahan yang saat ini beroperasi diberbagai wilayah kecamatan seperti Ngawi, Paron, Geneng dan Kasreman disinyalir belum mengantongi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.03 Tahun 2011 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan dan Perda No.04 Tahun 2011mengenai ijin gangguan dan Perda No.21 Tahun 2010 tentang restribusi pemakaian kekayaan daerah.

“kita akan membuka kembali bila mereka sudah memenuhi perijinan yang sudah ditentukan,” ungkap Peggy Yudo. Selain itu pihak Satpol PP mengharapkan terkait pembangunan proyek perumahan pihak pengembang seharusnya menyelesaikan administrasi terlebih dahulu sebelum mengawali pembangunan secara fisik apalagi proyek tersebut juga belum dilakukan proses Analisis Dampak Terhadap Lingkungan (AMDAL). (sinarngawi)

NGAWI : Aksi antrian panjang yang dilakukan masyarakat Ngawi dan sekitar setelah adanya rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 ini terlihat di sejumlah SPBU seperti di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) wilayah Padas Ngawi.

Pengamatan di lapangan, masyarakat beberapa kali melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen, “Ini biasa kami lakukan untuk dijual eceran,” terang salah satu pemilik kios bensin eceran. Sementara itu di sisi lain para petani juga tak kalah untuk ikut antri membeli solar.

“Lha gimana lagi ini waktunya musim tanam padi, kami mengairi sawah dengan menggunakan mesin Diesel. Kalo nanti BBM naik, gimana lagi nasib petani,” keluh petani di wilayah Ngawi pasrah.

Antrian pembeli di SPBU akhir-akhir ini mendapat perhatian kepolisian Polres Ngawi dengan melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang mengalami ke habisan stok. “Kami hanya melakukan pengamanan dan pengawasan untuk meminimalisir penimbun BBM,” jelas Kapolres Ngawi, AKBP Eddy Djunaedi SIK, Rabu (21/03).

Masih menurutnya, Polres Ngawi akan melakukan sidak secara acak hingga mendekati hari H kenaikan BBM dengan menempatkan dua personil di 17 SPBU se Kabupatn Ngawi.

Hasil temuan di lapangan, sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Padas sempat kehabisan stok. “Habisnya stok BBM bukan karena ditimbun, melainkan karena meningkatnya jumlah pembeli dari pengguna jalan maupun pedagan eceran,” ujar petugas SPBU. (infongawi)

Selasa 20 Maret 2012, di lantai 2 ruang Bhina Praja Sekertariat Daerah Kabupaten Ngawi diselengarakan Rapat Kerja Daerah/ Rakerda Program kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 2012, yang dihadiri oleh Bupati Ngawi, Wakil Bupati, Kepala Badan PP dan KB, Dandim, Camat se-Kabupaten Ngawi. perwakilan PLKB, PKK, Darmawanita, dan Puskesmas.

Menurut Agus Putro Proklamasi, yang mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Timur, Program Keluarga Berencana sudah berjalan 40 tahun, dan telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 100 juta jiwa di Indonesia, serta telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 80 juta jiwa di provinsi jatim. Di provinsi jatim mengalami pertambahan penduduk 400000 pertahun.

Mendasar dari evaluasi pencapaian program KB di Kabupaten Ngawi tahun 2011, maka dapat disimpulkan:

1. Angka fertilitas (TFR) di Kabupaten Ngawi sudah mencapai 1,94
2. Pencapaian peserta KB baru, secara kuantitas sudah melampui target yang telah ditetapkan, namun kualitasnya masih rendah yaitu didominasi pemakaian kontrasepsi suntik dan Pil.
3. Pencapaian PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) untuk tahapan tegak dan tahapan tegar sudah melampui PPM yang ada.
4. Pencapaian Keluarga Balita yang ikut BKB (bina keluarga balita) telah melampui PPM tetapi pencapaian keluarga Remaja yang ikut BKR (bina keluarga remaja) telah melampui PPM (100,06 %)
5. Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) terdaftar pada data Direktori Data Basis Oline telah tercapai (102,80 %)
6. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mendorong kegiatan operasional dan keberhasilan dalam pelaksanaan program KB sampai di lini lapangan.

Dalam sambutanya Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono menyampaikan bahwa evaluasi tentang pertumbuhan penduduk di kabupaten Ngawi, angka kelahiran di Ngawi masih diatas angka kelahiran provinsi, tapi masih dibawah angka kelahiran nasional. Hal ini antara lain disebabkan: semangat untuk merantau berkurang, transmigrasi kurang, semua ingin jadi pegawai negeri. Harapan untuk BKKBN provinsi/nasional untuk memberikan bantuan, dimana Kabupaten Ngawi masih kesulitan alat-alat KB, tatapi untuk tenaga ahli cukup memadai. Bagi kita sebagai pemegang kebijakan daerah, diharapkan UPT-UPT untuk terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kodim, untuk mewujudkan keterpaduan semua lini sehingga program KB bisa sukses. Selanjutnya yang kami harapkan adalah:

1. Segera membuat kajian, analisis, dan saran tentang program KB
2. Kebijakan pada ibu yang telah melahirkan, untuk diberikan pelayanan KB.
3. Pembangunan kependudukan dan program KB adalah penting untuk mendukung bidang ketenagakerjaan, dihibau instansi formal dan informal untuk mensosialisasikan program KB
4. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai sektor dan instansi terkait agar program pro rakyat dapat terlaksana
5. Seluruh camat menindaklanjuti Rakerda ini, untuk menjalankan program yang berkenaan dengan program KB. (humasngawi)