Pertambahan penduduk saat ini bukan saja menjadi persoalan negara berpenduduk besar seperti Indonesia, India , China dan Amerika Serikat. Namun kini bertambahnya penduduk sudah menjadi permasalahan dunia.

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, saat menghadiri Pertemuan Nasional Tim Jaga Mutu (TJM) Pelayanan KB di H Sahid Surabaya, Kamis (22/11) Malam mengatakan, oleh sebab itu Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara di dunia juga mempunyai tugas untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu dengan pertemuan nasional TJM pelayanan KB diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan KB yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk.

Pemprov Jatim memberikan apresiasi pada pemerintah pusat karena selama telah banyak mendapatkan perhatian, khususnya dalam program KB. Karena itulah Jatim menjadi nomor satu dalam urusan KB. Karena Jatim dianggap pemerintah pusat berhasil melaksanakan program termasuk yang digalang TNI dan POLRI khususnya KB Vasektomi.

Perlu diketahui pada 2010 penduduk di Jatim sekitar 37,5 juta. Sedangkan jumlah kelahiran bayi di Jatim 1600 bayi/ hari sedangkan nasional 11.000 bayi/hari. Dari persentase pertumbuhan penduduk di Jatim di bawah 1 persen. Meskipun demikan Pemprov Jatim bersama BKKBN pusat terus berkomitmen agar masyarakat ikut mengerem laju pertumbahan penduduk melaui program KB.

Karena itu pertemuan ini diharapkan bisa membantu percepatan penanggulan masalah kelahiran di Indonesia khususnya di Jatim. Karena di Jatim tingkat kematian bayi sekitar 29/1000 anak dan kematian ibu yang melahirkan sekitar 103/100 ribu.

PLT BKKBN, Drs Subagyo MA, mengatakan, pertemuan ini penting karena membahas komponen kualitas pelayanan KB dan KR yang menjadi pusat perhatian dunia sejak koferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo pada 1994. Karena setiap upaya untuk meningkatkan kesertaan be-KB di kalangan PUS harus diserta dengan peningkatan pemberian pelayanan yang berkualitas.

Hakekatnya hal tersebut merupakan hak dasar bagi setiap klien. Pemberian pelayanan yang berkualitas seyogyanya juga harus menggunakan pendekatan kepada kebutuhan klien, sehingga dapatdipastikan bahwa setiap klien telah menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinguinannya.

Dengan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau diyakini akan dapat menarik lebih banyak klien, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi, menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, dan pada akhirnya berdampak terhadap penurunan tingkat kehamilan atau Total Fertility Rate (TFR).

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKAI) tingkat kelahiran secara nasional turun dari 2,4 pada SDKI 2003 menjadi 2,3 anak per perempuan usia reproduksi pada SDKI 2007. Tetapi jika mengacu pada hasil SDKI 2012 maka kemungkinan tingkat kelahiran di Indonesia akan meningkat kembali. Padahal untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang mengacu pada target RPJMN 2010-2014 maka sasaran ideal yang harus dicapai adalah menurunkan tingkat kelahiran hingga menjadi 2,1 anak per perempuan usia reproduksi.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KR merupakan tanggung jawab bersama. BKKBN dengan dukungan dana dari USAID pernah mengembangkan instrument Quiek Investigation on Quality (QIQ) dalam pelayanan KB dan KR. Hal itu meruapakn cara cepat untuk mengukur kualitas pelayanan di tingkat provider. Instrumen tersebut pernah diuji cobakan dibeberapa provinsi di Indonesia , namun saat ini tidak pernah terdengar lagi. Selain itu Indonesia juga pernah mengembangkan istrumen kajian mandiri menggunakan daftar tilik sehingga setiap providen dapat melakukan kajian untuk mengukur standar kualitas di kliniknya masaing-masing.

Dalam sambutannya, Subagyo, juga mengatakan, rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2013 diperkirakan akan ada sekitar 7,5 juta peserta BK baru. Peserta KB baru tersebut terdiri dari 4,6 juta peserta KB baru keluarga pra sejahtera (KPS) dan KS I dan 2,9 juta peserta KB baru mandiri. Selain itu ada sekitar 29 jura peserta KB aktif yang sebagian dari mereka membutuhkan pelayanan ulangan atau ganti cara.

Untuk menjamin pelayanan KB berkualitas sasaran yang harus dicapai pada 2013. Antara lain jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan sesuai SOP dan pelayanan KB MKJP yang disertai dengan informed consent dapat meningkat dri 20 persen menjadi 70 persen. (kominfo.jatimprov.go.id)

Ratusan warga Desa Ngawi Purba, Kecamatan/Kabupaten Ngawi menggelar tradisi Larung Sesaji di Sungai Bengawan Solo yang melintas di perkampungan mereka, Kamis (22/11). Tardisi larung ini, agar warga terhindar dari berbagai bencana dan dimudahkan mendapatkan limpahan riski baik dari hasil alam maupun usaha lainnya.

Tradisi yang dilaksanakan di Bulan Suro ini, dilaksanakan dengan memperebutkan gunungan berukuran setinggi 3 meter yang berisikan hasil bumi dan ruang receh. Selain itu, dalam pelaksanaanya juga dilengkapi berbagai pertunjukan kesenian tradisional seperti Reog dan Warogo yang sebagian penarinya kesurupan.

Tidak hanya itu, ratusan warga yang berebut hasil bumi itu, juga rela berdesakan terhimpit, terjepit dan terinjak-injak karena meyakini makanan dan uang yang disedekahnya dalam larung itu, membawa berkah bagi keluarga mereka masing-masing.

Apalagi, uang itu disebarkan dengan cara dilempar. Tidak hanya orang dewasa, dan orang tua, kalangan anak-anak juga ikut berebut dalam acara Larung Sesaji itu.

“Saya berharap mendapatkan berkah, rejeki yang melimpah dan di jauhkan dari bencana banjir dan lainnya,” terang Sami Rahayu (45) salah seorang warga yang ikut berebut dalam larung itu kepada Surya, Kamis (22/11/2012).

Tradisi Grebeg Suro yang dikemas dalam Larung Sesaji ini, awalnya sesaji dikirab keliling kampung yang di kelilingi Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya, dipimpin sesepuh adat, sesaji berupa gunungan tumpeng dan sepasang ayam di larung ke Sungai Bengawan Solo.

Sesepuh Adat yang memimpin aacara ini, Pidarti menegaskan tradisi ini digelar sebagai bentuk doa agar warga kampungnya dijauhkan dari bencana baik banjir yang disebabkan luapan Sungai Bengawan Solo maupun luapan Sungai Bengawan Madiun yang menumpuk di satu titik temu di kampung itu.

Selain itu, juga berdoa juga berdoa agar dijauhkan dari bencana puting beliung, yang sebelumnya sudah melanda sejumlah wilayah kecamatan lain di Kabupaten Ngawi.

“Intinya agar semua dijauhkan dari bencana dan selalu mendapatkan limpahan riski dan berkahNya,” tandasnya.

Usai larung sesaji warga masih tidak meninggalkan lokasi yang ada di pinggiran Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun itu. Mereka masih menyaksikan hiburan Reog dan Tari Warogo asal Ngawi yang seluruh penarinya kesurupan saat memainkan tariannya. (Surya.co.id)

Komite di sejumlah sekolah selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Padahal, komite memiliki peran dalam pengambilan keputusan sesuai yang termuat dalam AD/ART Karena itu, kini ada wacana reorganisasi komite.

Dururi, ketua Dewan Pendidikan Ngawi, menyatakan komite sekolah memiliki berperan penting dalam dunia pendidikan. Termasuk pengumpulan anggaran dari wali murid, dengah catatan tidak melakukan pemaksaan, tidak adanya nominal, dan bersifat sukarela. “Komite juga berhak menentukan muatan lokal sesuai dengan daerahnya. Makanya setelah ini reorganisasi komite hukumnya wajib;’ ujarnya, kemarin (21/11).

Peningkatan peran komite kemarin dikupas dalam workshop bertajuk Pengelolaan Keungan Sekolah dan Akuntabilitas Penggunaan Dana dan Reorganisasi Komite Sekolah sesuai PP No 17 Tahun 2010. Pesertanya ratusan, perwakilan komite SD, SMP dan SMA. Para kepala sekolah juga diundang. “Komite sekolah masiih belum optimal, terutama SD. Hanya 25 persen yang all out, sehingga perlu diadakan workshop,” tuturnya.

Dijelaskan, workshop ini sekaligus menindak lanjuti keluhan komite sekolah yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Padahal, komite memiliki peran dalam pengambilan keputusan sesuai yang termuat dalam AD / ART. Pun, komite berhak mengetahui pengeluaran, penyusunan dan evaluasi penggunaan anggaran di sekolah. “Masalahnya masih banyak komite yang belum memiliki AD/ART, sehingga belum bisa dikatakan melanggar,”• ungkapnya.

Ketua panitia Soeharyo menambahkan, komite dan kepala sekolah harus bersinergi dengan baik. Pembentukan komite juga harus melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam PP 17 Tahun 2010. “Komite sekolah berfungsi mendorong perhatian masyarakat dalam penyelanggraan pendidikan, serta menampung dan menganalisis idea tau masukan yang berkaitan dengan mutu pendidikan,” paparnya. (jawapos-radarngawi)