Selasa 10 Desember 2013 di Ruang Rapat Setda Kabupaten Ngawi dilakukan uji kompetensi PNS oleh Sekda Kab. Ngawi Drs. Siswanto, MM.

Maksud uji kompetensi yang telah dilakukan adalah Berkaitan dengan peningkatan SDM ditingkat nasional, dalam arti persiapan untuk menuju era globalisasi, sehingga apa yang diharapkan pemerintah menuju progres dan pelayanan prima terhadap publik, hal-hal yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan peningkatan SDM, dimana peningkatan SDM itu akan ada penjenjangan, dimulai dari level staff, staff naik jabatan ke level eselon, dari eselon 4 ke level eselon 3, dst. Uji kompetensi untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah termasuk di Kabupaten Ngawi. Dalam rangka mengisi jabatan-jabatan di lingkungan pemerintah , untuk kedepan jika pemerintah mengisi jabatan-jabatan, sudah diketahui range kompetensi dari calon pengisi jabatan. Persyaratan uji kompetensi:

1. pendidikan minimal S1

2. segala disiplin ilmu

3.pegawai negeri sipil

4.berkaitan dengan masa kerjanya dan kepangkatan

5.mendalami tentang obyek yang ada dalam kesehariannya bekerja.

Sekda Siswanto mempunyai harapan besar terhadap pegawai negeri di lingkup Pemkab Ngawi, untuk bekerja dengan hati, kalau bekerja dengan hati maka akan tersenyum, jika bekerja dengan senyum maka akan ikhlas. Masalah rejeki ditentukan oleh Allah. Pegawai Negeri Sipil untuk menyelami dengan tugasnya, bekerja dengan hati, dengan senyum, dengan ikhlas dan berkoordinasi dengan PNS yang lain untuk memenuhi fungsi tugas PNS memberikan pelayanan kepada masyarakat.(humas ngawi)

Senin 16 Desember 2013 di Hotel Sukowati Ngawi diselenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Bagi Kepala Satuan Kerja Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi

Acara ini dihadiri oleh Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono, Sekda Drs. H. Siswanto, MM, Kepala Inspektorat Drs Soeradji, MM,  Ketua DPRD Dwi Rianto Djatmiko, SH,  dan perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur Raden Bagus Hidayat.

RB. Hidayat menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Pasal 47 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing

Bupati Ir. Budi Sulistyono dalam sambutannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sukses apabila visi dan misi bupati terlaksana dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.(humas ngawi)

Hasil dari mengamati keseharian masyarakat Ngawi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono menyimpulkan bahwa budaya gotong royong sudah mulai luntur, tidak mau tinggaol diam menunggu hilangnya budaya luhur itu, Bupati berupaya menghidupkan budaya tersebut melalui kerja bhakti. Kali ini (13/12) kerja bhakti dilaksanakan di Desa Beran Kecamatan Ngawi, pemilihan desa beran bukan tanpa alasan karena Desa Beran sedang dipersiapkan untuk mengikuti lomba Posyandu tingkat Nasional.

Posyandu yang akan mengikuti lomba adalah POSYANDU CEMPAKA yang ada di desa Beran, Posyandu ini mempunyai 16 kegiatan unggulan antara lain, Taman Posyandu, Restu Ibu, Pos Gizi, Dana Sehat, Kelas Ibu Hamil, P4K, Pijat Bayi, Kebun Sayur Balita, Kolam Balitaku, Posyandu Lansia, Remaja Peduli Lansia, Remaja Peduli Posyandu, Pemantau Jentik Berkala, Survey PHBS, Posbinda, dan Kebun Toga.

           “Kegiatan Posyandu memiliki nilai strategis untuk pengembangan SDM sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya manusia sejak dini,” terang Ketua Tim Penggerak PKK Kabuapten Ngawi Ny. Antiek Budi Sulistyono.

            Ke 16 unggulan kegiatan POSYANDU CEMPAKA ditunjang oleh sinergitas antara aktifitas kader POSYANDU,PKK, perhatian dan keterlibatan langsung.Aparatur pemerintah dalam instansi terkait,kerjasama lintas program, dan yang paling penting mendasar adalah PERAN SERTA MASYARAKAT dalam kepemilikan POSYANDU. “Semua kegiatan ditunjang oleh sinergitas semua komponen baik kader, aparatur pemerintah dan masyarakat”, tegas Antiek. Seperti yang terlihat pada hari ini semua komponen masyarakat bersinergi bekerja bhakti membersihkan lingkungan sekaligus mempersiapkan Desa Beran untuk mengikuti lomba.