Sosialisasi APIP Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Pada TPK Lingkup Pemkab Ngawi
Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Kamis (1/8) digelar acara sosialisasi perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang bersih.
Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Ngawi Pranatal Hutajulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.
Dalam sambutannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Didik Darmawan mengungkapkan bahwa pendatangan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan tanggal 18 September 2018 silam dengan Kejaksaan Negeri Ngawi dan Kepolisian Resort Ngawi di Surabaya. “Perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH ini sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan tidak pidana korupsi (TPK) dilingkup Pemkab Ngawi” jelasnya.
Kapolres Ngawi, Pranatal Hutajulu dalam kesempatan ini menyampaikan melalui kerja sama antara ini, diharapkan Polres dan Kejari dapat menyamakan persepsi APIP dan APH, terlebih dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah, “Juga diharapkan proses penegakan hukum bisa berjalan lebih optimal,” kata Pranatal
Sementara, Kajari Ngawi, Waito Wongateleng dalam sambutannya mengatakan MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak lanjut dari perjanjian ditingkat pusat, “Dengan perjanjian ini tentunya akan memudahkan kami sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas,” kata Waito.
Perjanjian kerjasama ini menurut Waito, bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum pada aduan terkait kinerja Pemda, “MoU ini bisa menjadi pedoman manakala kami mendapatkan pengaduan masyarakat. Terus terang saja, semejak kami bertugas disini banyak sekali laporan pengaduan masyarakat ataupun terkait kinerja Pemda ataupun desa,” ujarnya.
Kajari juga mengungkapkan siapa saja yang berhak dilaporkan, “Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta anggotanya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa,” lanjutnya.
Masih menurut Kajari, mekanisme dalam perjanjian apabila dalam pengaduan sifatnya administratif maka akan ditangani oleh APIP sedangkan apabila sifatnya tindak pidana maka akan di tangani oleh APH. “Dengan perjanjian ini kita (kejaksaan, red) jadi tahu, setelah ada laporan harus bertindak apa,” tuturnya.
Sedangkan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menambahkan sosialisasi ini sangat membantu Pemerintah, terlebih untuk Pemerintahan lingkup desa. Pasalnya, di era otonomi desa saat ini program Pemerintah pusat langsung untuk desa, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi desa, sebab makin hari otonominya semakin besar tetapi sumber dayanya masih sangat terbatas,” katanya. (nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa Tutup Pasar Rakyat Muslimat NU
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) gelar acara Pasar Rakyat Muslimat (PRM) di Alun – Alun Merdeka Ngawi, Rabu – Minggu (24 – 28/7). Acara ini dibuka langsung Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Rabu (24/7).
Dalam sambutannya, Ony Anwar mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Muslimat NU sebagai partner Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya untuk prosuk unggulan Kabupaten Ngawi, “Selain itu kegiatan seperti ini bisa menjadi bagian penguat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan wisata di Ngawi,” katanya.
Disela acara Wabup juga mengungkapkan saat ini Pemkab Ngawi sedang giat dan serius di sektor pariwisata, salah satunya pengembangan obyek wisata di utara lereng Gunung Lawu, “Istilah yang kita pakai Kene Bejo (Kendal, Ngrambe, Jogorogo,red), wilayah ini potensi alamnya sangat luar biasa. Alhamdulilah, masyarakatnya juga memiliki energi positif,” ungkapnya.
Ony Anwar berharap pasar rakyat ini bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, “Terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara pada penutupan acara ini, Minggu (28/7) hadir Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Menurut Khofifah, acara ini untuk mewujudkan sebuah pengabdian disamping membangun keseimbangan antara dimensi sosial, keagamaan dan ekonomi yang harus berjalan beriringan, “Muslimat harus bersinergi untuk bisa menggerakkan sektor Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi terutama pada lini masyarakat paling bawah,” katanya
Dengan menggandeng Pemerintah Daerah, Khofifah berharap acara ini bisa menjadi media bagi pelaku UKM terutama Muslimat NU, untuk mengembangkan usahanya termasuk cara pemasarannya, “Bagaimana Muslimat secara bersama sama bisa menjadi bagian yang melakukan intermediasi, dari pelaku usaha kecil, menengah untuk bertemu dengan buyer-nya. Apalagi pembeli ini punya jaringan yang lebih luas,” ungkapnya.
Di era digitalisasi ini, Gubenui Jatim meminta pelaku usaha di Muslimat NU melek terhadap sistem penjualan melalui online, mengingat jangkauannya tidak terbatas. “Digitalisasi ekonomi harus diakses oleh muslimat NU,” tandasnya. Pun, Khofifah menghimbau pelaku usaha yang ikut serta dalam acara ini terus melanjutkan eksistensinya, tanpa harus menunggu event yang sama diwaktu mendatang.
Juga hadir dalam penutupan acara ini, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Shodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Ngawi, Dwi Riyanto Djatmiko dan seluruh pengurus dan Muslimat NU se Kabupaten Ngawi. (nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
Kwarcab Ngawi Gelar Jamcab 2019
Kwarcab Ngawi Gelar Jamcab 2019
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Ngawi gelar Jambore Cabang (Jamcab) 2019 di Lapangan Yon Armed Kostrad 12 Ngawi, Sabtu (27/07).
Jamcab 2019 yang berlangsung selama 4 hari, Sabtu – Rabu (27 – 31/7) dibuka Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Rahmad Didik Purwanto secara simbolis dengan pemukulan gong.
Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar dalam amanatnya yang disampaikan Rahmad Didik Purwanto mengatakan kegiatan ini menjadi sarana pendidikan bela negara dan menanamkan nilai nasionalisme pada peserta. Selain itu, juga bisa menjadi ajang untuk saling memahami perbedaan diantara peserta, “Berbeda tetapi masih dalam satu wadah Pramuka dan satu ikatan janji Tri Satya. Dan, adik – adik semua bisa menerapkan prinsip ber -Bhineka Tunggal Ika,” kata Didik.
Masih dalam amanatnya, Wabup juga sebagai ketua Kwarcab Ngawi, menyampaikan gerakan Pramuka sebagai kader bangsa dalam membangun negara yang memiliki tujuan untuk membentuk setiap Pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, dispilin, serta menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. “Mari, kita tumbuhkan Pramuka di Kabupaten Ngawi. Kita akan support, untuk mendukung tercapainya tujuan gerakan Paramuka ini,” lanjutnya.
Dikesempatan ini, Kadispora secara simbolis juga melantik 167 Pramuka Garuda yakni Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, red) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam golongannya. “Selamat untuk adik- adik yang telah berhasil mendapatkan kecakapan tertinggi. Jangan hanya berbangga dengan tanda yang melekat didada tetapi jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus belajar menihgkatkan pengetahuan, ketrampilan dan menjadikan teladan bagi teman lainnya,” pesannya.
Sementara Sekretaris Kwarcab Ngawi, Istijono mengungkapkan event kali ini diikuti 1.300 peserta dan akan melakukan serangkaian kegiatan di beberapa lokasi wisata yang ada di Ngawi, “Lokasi Jambore tidak disini saja, nanti ada Safari Camp peserta akan berjalan sampai Taman Candi terus nge – camp disana. Selain itu, ada kegiatan eksplorasi dimana kita mengambil lokasi di Benteng Pendem dan Museum Trinil, peserta akan di ajak berkeliling dan dijelaskan sejarah tempat ini,” ungkapnya.
Jamcab 2019 akan diisi dengan kegiatan Gathering Activty, Safari Camp, pengetahuan kesakaan, anti narkoba dan tanggap bencana, outdoor activity, eksploprasi, olahraga tradisional, entrepreuneur, wisata dan pentas seni.(nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
