Pemdes

Guna menindaklanjuti strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono membuka sosialisasi penyusunan APBDesa Tahun 2025 di Notosuman Hall, Selasa (21/1/25).

Ony menyampaikan, fokus pengelolaan APBDesa untuk meningkatkan kemandirian pertanian masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan yang saat ini menjadi atensi Presiden RI.

“Selain itu di pemerintahan desa, bersama kita memastikan tidak ada judi online, menaati UU mekanisme penyusunan APBD dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat sehingga mengoptimalkan perekonomian desa melalui inovasi yang diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap kemandirian masyarakat”, katanya.

Untuk itu, Ony menjelaskan pengelolaan anggaran APBDesa bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat terkait pertanian serta transaksi keuangan digital melalui edukasi, juga rutin melaksanakan sosialisasi.

“Pertanian kita harus menjadi soko guru ketahanan pangan dengan mengaktifkan lumbung pangan masing-masing kecamatan dan bekerja sama dengan Bumdesma”, tuturnya.

Turut hadir Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kepala Dinas DPMDesa Kabul Tunggul Winarno, perwakilan Polres Ngawi, dan seluruh camat serta kepala desa se-Kabupaten Ngawi.

Kembali dilakukan penyerahan insentif untuk Ketua RT dan RW secara simbolis oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko kali ini di Kecamatan Kendal, Kamis (19/09/24) didampingi Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabul Tunggul Winarno.

Masih seperti sebelumnya, insentif diberikan berupa kartu kartu ATM.

Hal ini seperti yang disampaikan Wabup Ngawi bahwa penyerahan insentif dengan kartu ATM merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam transaksi non tunai, “Diberikan non tunai karena ke depan pelaksanaan kegiatan penganggaran ini transaksinya diharapakan sudah tidak ada lagi transaksi tunai sesuai dengan program pemerintah pusat,” jelasnya.

Insentif ini, menurut Wabup Ngawi akan diberikan serahun dua kali, di bulan Oktober dan Desember sebesar Rp. 300 ribu per bulan,” Ini patut kita syukuri sebab tidak semua Kabupaten menganggarkan untuk insentif bagi Ketua RT dan RW,” tandasnya.

Dwi Rianto berharap dengan adanya insentif ini bisa menjadi motivasi Ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas mrnciptakan kerukuan warga, “Misalnya secara rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti dan kembali membudayakan untuk sambatan dan rewang,” pungkasnya.