Pemerintahan Archives - Page 305 of 309

UPT Puskesmas Ngawi Kota, Raih ZI Dengan Predikat WBK

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 3,057 views

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk UPT Puskemas Ngawi, diberikan langsung Kemenpan RB, Cahyo Kumolo kepada Kepala UPT Puskesmas Ngawi, Siti Agustiningsih bersama Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12).

Dilansir dari menpan.go.id penghargaan ini adalah predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. “Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,” jelas Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, M.Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan, ada enam tahapan dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya. Pertama adalah Pencanangan ZI pada unit kerja. Langkah kedua, yakni pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian langkah ketiga, penilaian oleh Tim Internal.

Menurut Siti Agustiningsih inovasi menjadi kunci masuknya UPT Puskesmas Ngawi sebagai salah satu penerima ZI kategori WBK ini. “Ada dua inovasi yang telah dilakukan Puskesmas yakni Pena Rembang dan One Stop Service Lansia sehingga menjadi pertimbangan dan menghasilkan nilai tinggi,” bebernya.

Kapus Ngawi ungkapkan kalau ide inovasi ini muncul justru dari keluhan pasien, terkait penuhnya jumlah pasien di hari Senin dan Selasa, “Bagian depan Puskesmas ini penuh dan crowded. Namun, kemudian kita pisah, Alhamdulillah bisa terurai dan lebih kondusif,” terangnya.

Untuk Pena Rembang, Agustin sapaan akrabnya mengatakan bahwa ini adalah pelayanan untuk anak usia 0 – 15 tahun dalam satu yang mencakup semua jenis layanan bagi rentan usia tersebut. “Disitu ada perikasaan kesehatan dokter, klinik remaja, imunisasi dan lainnya,” tuturnya disela kunjungannya Pos Gizi di desa Grudo, Kamis (12/12).

Sementara One Stop Service Lansia, disampaikan adalah pelayanan satu pintu bagi Lansia, “Pasien lansia bisa mendapatkan layanan lengkap, dari daftar langsung diperiksa dokter, apabila perlu cek laboratorium bisa dilakukan langsung standby disitu dan ambil obat juga disitu, “tambahnya.

Selain itu, Agustin juga menyampaikan bahwa ketepatan pelayanan juga menjadi perhatian, makanya disetiap unit pelayanan harus tertera jenis dan waktu pelayanan bahkan biayanya.“Jadi semua trasnparan, dan untuk menghindari pungutan liar,” tandasnya.

Selain UPT Puskesmas Ngawi, Kemenpan RB juga memberikan penghargaan untuk 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. (nf/kominfo)

DPMD Kab. Ngawi Bersama BPKP Prov. Jatim Gelar Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tatakelola Keuangan Desa

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,437 views

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi Ngawi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur gelar WorkShop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Tatakelola Keuangan Desa Di Kabupaten Ngawi, bertempat di Aula Notosuman Watualang Ngawi, Selasa (3/12).

Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa. yang dikembangkan oleh BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tatakelola keuangan Desa. Fitur yang ada dalam aplikasi ini pun dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan saat ini masyarakat semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah termasuk desa, apalagi ada Dana Desa (DD). “Termasuk transparansi dalam pengengelolaannya menjadi suatu hal yang wajib dilakukan didalamnya,” tegasnya.

Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan kepada semua komponen, termasuk masyarakat, “Melalui DD, akan terus membangun mulai dari pinggiran, dan masyarakat juga semakin cerdas serta makin ingin transparan,” lanjutnya. Dengan aplikasi Siskeudes tata kelola penggunaan DD, kata Budi Sulistyono akan semakin sempurna, detail dan transparan. “Tentunya akan mudah dikontrol, mudah dilihat serta transaparansi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari lagi,” tuturnya.

Dengan kegiatan ini Bupati berharap semua kepala desa mengikutinya, dan segera membuat prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran. “Sebab, anggaran makin hari makin besar harus ada prioritas dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati juga meminta Kades, membuat tatanan penyusunan anggaran maupun pencairannya. “Bulan Desember ini, sudah harus membuat action plan di tahun 2020. Sehingga awal tahun sudah ada perencanaan yang matang serta sudag ada pencairan,” katanya. Bupati menandaskan semakin cepat DD dicairkan maka makin cepat pembangunan, masyarakat segera bisa menikmatinya.

Sementara Kepala DPMD, Kabul Tunggul Winarno mengharapkan dengan workshop ini masing – masing desa bisa langsung mengimplementasikan serta mengaplikasikan dengan sistem yang ada di Siskeudes, “Sehingga kontrol dari penggunaan anggaran desa bisa lebih tertib, lancar dan transparan,” kata Tunggul disela acara.

Hadir sebagai narasumber acara kali ini, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Bea Rejeki Tirtadewi dan Kepala Subauditorat Jawa Timur, BPK perwakilan Provinsi Jatim Rusdiyanto serta peserta dari seluruh desa di Kabupaten Ngawi. (nf/kominfo)

BKPP Ngawi, Gelar Uji Kompetensi Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian JPT Pratama

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,900 views

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Kepelatihan (BKPP) kabupaten Ngawi gelar Uji Kompetensi Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi di Hotel Best Western Premier Sukoharjo, Selasa (19/11). Tahapan assessment ini, dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto dan diikuti 25 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Seperti yang disampaikan Plt. Kepala BKPP terdapat tujuh lowongan JPT Pratama yang dibuka Pemkab Ngawi, “Tujuh itu yang benar – benar kosong dan bulan Januari nanti pejabatnya memasuki batas usia pensiun (BUP),” ungkap Yulianto. Dan, diantaranya adalah jabatan Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sektretariat Daerah, BKPP, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Pangan Dan Perikanan, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Dinas.

Yulianto juga mengatakan ada beberapa tahapan untuk lulus menjadi jabatan ini, yakni seleksi administrasi, assessment, uji gagasan dan wawancara, “Setelah itu akan muncul tiga besar, yang nanti hasilnya disampaikan kepada panitia seleksi daerah (Panselda), dalam hal ini Sekda. Dan, kemudian disampaikan ke Bupati sebab ini hak prerogatifnya,” lanjutnya.

Sementara Sekda, mengungkapkan ada tiga pedoman utama dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi jabatan kosong tersebut, “Kualifikasi tentunya ada kemampuan dalam tatanan managerial, teknis dan sosial kultural. Jadi ada tiga hal yang menjadi pedoman kita siapa yang nanti akan cocok digunakan disitu,” katanya.

Namun, Mokh Sodiq menambahkan penilaian di assessment tidak mutlak, pasalnya masih ada pertimbangan lain seperti track record selama ini bekerja, “Tinggal menajamkan kemampuan bidang serta mampu menunjukan kualitasnya waktu di tes. Dan, semuanya kita gabung dengan record kita yang ada di Pemda, sehingga kita kombinasi menjadi ukuran yang kira – kira dapat menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Sekda menilai saat ini proses pengisian JPT Pratama semakin bagus dengan proses administrasi yang tertata dan indikator yang ketat. “Semoga mendapat hasil yang maksimal dalam assessment ini,” ujarnya berpesan untuk peserta.

Dalam seleksi ini, Pemkab Ngawi melibatkan Pusat Pengkajian kebijakan Daerah dan Kelembagaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret Surakarta. (nf/kominfo)

Pemkab Ngawi, Kembali Raih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019

5 years ago di %s Pemerintahan oleh Isni Maria 1,741 views

Lagi, Pemerintah Kabupaten Ngawi meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 Kategori Silver dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) di Aula Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Jumat (25/10)

Mewakili Bupati Ngawi, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto menerima penghargaan ini yang diberikan langsung Ketua IIPG, Sigit Pramono.

APN 2019 ini ada 34 Provinsi, 426 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia yang telah melalui tahap penilaian hingga didapatkan nominasi 63 terbaik salah satunya Kabupaten Ngawi.

Menurut Sekda, penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Ngawi berhasil menyelenggarakan pemerintahan serta pengelolaan keuangan yang baik, “Intinya tepat waktu, sebab kita telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesekian kali,” katanya.

Lebih lanjut, Sodiq menjelaskan bahwa pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan itu arahnya jelas dan kemana targetnya, “Sehingga mereka melihat bahwa Ngawi ini secara perencanaan pembangunan sudah on the track,” tuturnya.

Namun, menurut Sekda hal ini belum cukup masih perlu ada inovasi lagi untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Ngawi, sebab tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, “Kita ini kota atau kabupaten kecil, dengan sumberdaya yang tidak terlalu besar, sehingga harus mampu memanfaatkan anggaran yang ada itu untuk pembangunan secara optimal. Juga, meningkatkan perfomance dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

APN merupakan penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terbaik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio – ekonomi melalui reformasi tata kelola yang baik.

Penilaian untuk penghargaan ini terbagi dalam dua aspek, yaitu performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting) dengan bobot 60 persen dan governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan antikorupsi) 40 persen.

Selain Kabupaten Ngawi, kabupaten dan kota lainnya yang mendapatkan katogeri silver diantaramya Pasuruan, Bantul, Ngawi, Bandung, Gorontalo, Tabanan, Bojonegoro, Pekalongan, Pohuwato, Sukabumi, Banyumas, Mojokerto, Bekasi, Kuningan, Pesisir Selatan, Bangli, Hulu Sungai, Kapuas, Probolinggo, Pacitan, Polewali, Lebak, Trenggalek dan Agam.(allteam/kominfo)