Pemerintahan - page 275

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono pimpin Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Ngawi lakukan tinjauan langsung ke posko pemantauan di sejumlah wilayah perbatasan, kali ini dilakukan di Desa Tambakboyo dan Chek Point perbatasan Mantingan – Kecamatan Mantingan, Minggu (03/05/20).

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi, didampingi Wakil Bupato Ony Anwar, Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko dan Kapolres Ngawi, AKBP Dicky Ario Yustisianto serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam tinjauannya kali ini, Bupati Ngawi memberikan dukungan semangat serta arahan untuk petugas, agar tetap fokus dan menjaga diri pada saat menjalankan tugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 diwilayah Ngawi dan Jawa Timur.

Tidak hanya itu, Budi Sulistyono juga menginginkan disetiap posko pemantauan, terus meningkatkan penjagaannya dalam mengantisipasi gelombang masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke Ngawi jelang lebaran tahun ini, “Semakin mendekati hari raya Idul Fitri tahun ini, kami akan terus melakukan pemantauan dibeberapa titik posko dan juga check point perbatasan. Dan, dilakukan peningkatan penjagaan serta penindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke Provinsi Jatim,” jelasnya.

Bupati berharap, dengan peningkatan penjagaan di setiap posko dan check point yang ada di Kab. Ngawi bisa menekan penyebaran Covid – 19 di Kab. Ngawi dan Jatim, pada umumnya. “Sehingga masyarakat tetap aman, serta tidak tertular virus yang dibawa dari luar,” tandasnya. (Kominfo/dn)

Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Ngawi yang dipimpin langsung Bupati Ngawi, Budi Sulistyono melakukan tinjauan langsung posko pemantauan di sejumlah wilayah perbatasan, diantaranya di Desa Majamsem, Simo Kecamatan Kendal dan Desa Ketanggung Kecamatan Sine, Jumat (01/05/20).

Dikesempatan ini, Bupati Ngawi, didampingi Kapolres Ngawi, AKBP Dicky Ario Yustisianto, Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto.

Disela kegiatan, Bupati Ngawi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan posko pemantauan di daerah perbatasan dalam membatasi arus mudik yang semakin hari meningkat. “Makin hari arus mudik semakin kuat. Jadi sekat – sekat yang kita bangun ini harus, di jaga betul untuk membuat rasa aman masyarakat Ngawi”, terangnya.

Budi Sulistyono berharap, dengan penyekatan di perbatasan dapat mengurangi penyebaran Covid – 19 di Kab. Ngawi, “Dan seluruh warga Ngawi tetap aman, serta tidak tertular virus yang dibawa dari luar,” tandasnya. (Kominfo/dn)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2019 melalui Video Conference di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Ngawi, Rabu (29/04/20).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, dihadiri Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto.

Tidak seperti biasanya, rapat paripurna tahun ini, melalui vidcon, menurut Ketua DPRD Ngawi, hal ini dilakukan karena adanya pandemi Covid-19,

“Biasanya kalau di Ngawi sebenarnya ada prosesi yang kita laksanakan setiap tanggal 21 April dengan menggunakan pakaian daerah, namun karena kondisi pandemi seperti ini, maka untuk pertama kalinya laksanakan menggunakan vidcon atau secara virtual,” ungkapnya usai rapat.

Menurut Dwi Rianto Jatmiko, ada dua agenda penting dan menjadi catatan dewan, pada materi yang disampaikan Bupati Ngawi, “Dua hal, sisi normatif dan teknis, secara normatif apa yang sudah dilaksanakan acuan utamanya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah,red), yang secara berjenjang tiap tahun memiliki capaian progres dan indikator, sudah cukup bagus walaupun ada beberapa yang perlu diperhatikan terutama terkait capaian penurunan angka kemiskinan, IPM (Indek Pembangunan Manusia,red) dan yang lainnya sudah cukup bagus untuk pelaksanaannya,” ujarnya.

Namun, Ketua DPRD Ngawi, menambahkan dari laporan tersebut tetap ada catatan yang harus di revisi, terutama pada batas angka capaian kinerja yang melebihi prosentase tertinggi kinerja “Secara teknis terhadap LKPJ, harus ada beberapa revisi terutama pada indikator capaian kinerja yang seharusnya hanya maksimal seratus tapi beberapa muncul lebih. Sehingga, masih perlu ada koreksi lebih lanjut,” imbuhnya.

Sementara, Bupati Ngawi, menyampaikan bahwa dalam LKPJ ini, semua kegiatan kinerja pemerintahannya disampaikan secara terperinci, baik dari sisi keuangan secara global maupun orientasi program pembangunan kedepan.

Menurut Budi Sulistyono, semuanya harus dipertanggungjawabkan secara detail, baik program yang wajib maupun pilihan, “Tentunya, kita berikan catatan untuk dijadikan evaluasi bersama,” terangnya.
Selain itu, Bupati juga mengatakan pelaksanaan program ditahun 2019, semuanya berjalan lancar dan baik, terutama untuk pelayanan. (Kominfo)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan pemantauan di Pos Check Point Pintu Tol Ngawi, melihat secara langsung kesiapan petugas dalam menghalau pemudik dan memberikan semangat unutuk melawan virus Covid-19.

Turut dalam rombongan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo, Sekdaprov Heru Tjahjono, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyo, Kadishub Jatim, Nyono, Kepala BPBD Jatim, Suban, Kepala Kesbangpol Jatim,   Jonathan Yudyanto, Kasatpol PPJatim, Budi Santoso, Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi.

Dalam pantauannya, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Check Point di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu, yang paling ramai diantara delapan Chek Point lainnya yang ada di Jatim. Selain itu, Gubenur Jatim,  juga memberikan apresiasinya untuk para petugas di pos,  yang  sudah memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, thermo gun dan kartu orang dengan risiko (ODR) bagi para pengendara yang masuk Ngawi, “Di check point ini sudah menjalankan protokol kesehatan, ” katanya. Dikesempatan ini, Khofifah menegaskan dibulan Ramadhan ini, semuanya tetap harus melalukan ikhtiar dalam pencegahan Covid-19.

Tidak hanya itu, Gubenur Jatim juga mengungkapkan bahwa penyebaran virus Korona ini luar biasa, “Jangan pernah anggap enteng, sepele atau remeh. Pastikan,  tinggal di rumah, kecuali urusan logistik, perekonomian, kesehatan, BBM dan lainnya. Boleh keluar rumah jika keperluan urgent asal pakai masker dan pyshical distancing. Semoga teman-teman tetap semangat kuat dan kita bisa memenangkan melawan Covid-19,” tandasnya.

Menurut Khofifah, ada delapan titik pintu masuk ke Jatim yang disekat untuk mencegah gelombang arus mudik dari Jabodetabek, yang merupakan zona merah penyebaran Covid-19, “Serta aglomerasi wilayah, yang telah ditetapkan sebagai wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan, larangan mudik ini berlaku mulai 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020,” ungkapnya.

Dan, delapan titik yang disekat tersebut antara lain perbatasan Tuban, Bojonegoro-Cepu, Ngawi – Mantingan – Sragen jalur biasa, Ngawi – Mantingan – Sragen jalur tol, Magetan-Larangan, Ponorogo-Wonogiri, Pacitan-Wonogiri, dan Pelabuhan Ketapang-Banyuwangi. Check point lainnya juga dilakukan di Terminal Bus Kertonegoro, Ngawi dan Terminal Bus Kembang Putih, Tuban.“Pengecekan dilakukan mulai dari dokumen perjalanan, penggunaan masker, physical distancing, dan pemeriksaan suhu tubuh,” pungkas Khofifah.

Sementara Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menambahkan ada 1.170 kendaraan roda empat yang diminta putar balik di delapan titik check point di Jatim, karena larangan mudik. Dari angka itu, ada sebanyak 550 kendaraan berasal dari titik check point Ngawi.

Operasi yang dilakukan Pemprov Jatim bersama Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya ini dilaksanakan menyusul efektifnya larangan mudik per 24 April 2020.

Dikesempatan yang sama, Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara ketat kepada seluruh pengendara yang masuk di Kabupaten Ngawi dan di semua perbatasan, selain itu juga mengembalikan setiap pengendara yang tidak memiliki identitas sebagai warga Ngawi.

”Kita akan tindak tegas kepada setiap pengendara yang sudah terlanjur masuk di wilayah Ngawi dengan tidak berKTP atau SIM asli Ngawi untuk kembali dan adapun yang berKTP dan Sim Ngawi kita akan perbolehkan tapi dengan tetap melakukan isolasi mandiri selam 14 hari di rumah,” terang Budi Sulistyono. (Kominfo)