Pemerintahan - page 230

Disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Idham Karima bahwa HDI merupakan bentuk perhatian terhadap penyandang disabilitas, “Karena semua ciptaan Tuhan adalah makhluk yang sama,” katanya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, Idham Karima menyampaikan apresiasinya untuk Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang telah memberikan bantuan berupa kursi roda dan kruk (tongkat penyangga) bagi 41 orang penyandang disabilitas di Kab. Ngawi. “Sesuai dengan tema HDI tahun ini, bahwa tidak semua Disabilitas Terlihat artinya walaupun penyandang Disabilitas tidak ada suatu hambatan ataupun halangan dalam mencari nafkah apalagi dimasa pandemi Covid – 19 saat ini, harus tetap berusaha,” lanjutnya.

Dikesempatan ini, Idham Karima meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid – 19 berlangsung, “Terus lakukan 3 M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun serta konsumsi makanan bergizi untuk membentuk imun pada tubuh,” pungkasnya. (Kominfo)

Acara yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kab. Ngawi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Ngawi, Prasetyo Harri Adi melalui Kepala Bidang Layanan E-Government Agoest Dedy Irawan dengan narasumber Daniel Hary Prasetyo dari Universitas Surabaya.

Menurut Agoest Dedy Irawan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada semua OPD dalam membangun ataupun mengembangkan sebuah aplikasi yang akan atau yang telah dimiliki termasuk penjelasan tata kelolanya yang benar dan aman. “Agar fungsinya dapat dirasakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik,” terangnya.

Sementara itu Daniel Hary Prasetyo mengatakan pengembangan dan pembuatan aplikasi di era industry 4.0 sangat penting, untuk mendukung serta memberikan kemudahan pemberian layanan kepada masyarakat. “Namun semua itu, harus didukung dengan tata kelola yang benar, agar aplikasi tersebut tidak merugikan atau tidak bekerja dengan maksimal,” katanya.

Daniel berharap setiap OPD sebelum membuat ataupun mengembangkan sebuah aplikasi bisa menyusun tata kelola dan standart operasional prosedur (SOP) keamanan, “Supaya kegunaannya dapat maksimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelasnya. (Kominfo)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi gelar Focus Group Discussion (FGD) Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2025 di Kurnia Convention Hall Ngawi, Rabu ( 02/12/20), dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Ngawi, Prasetyo Harri Adi bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi serta validasi dokumen arsitektur SPBE oleh organisasi perangkat daerah (OPD), dan institusi yang ada di Kabupaten Ngawi.

Sementara Sekda Kab. Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto dalam sambutannya mengatakan perkembangan informasi sekarang ini sudah tidak bisa dihindari, termasuk implikasinya dalam sistem pemerintahan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, “Sehingga semua kegiatan pemerintahan dimasukkan dalam sistem aplikasi sehingga semua data bisa terkontrol,” katanya.

Implementasi SPBE di Kabupaten Ngawi, dikatakan Sekda Ngawi salah satunya adalah SIPD (Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah), yakni aplikasi yang menjaga penyelenggara pemerintah terhindar dari tindakan korupsi. “Salah satu cara untuk menghindari korupsi adalah melalui penggunaan informasi dan teknologi,” lanjutnya.

Sodiq berpesan untuk semua yang hadir semangat mengikuti kegiatan ini, demi kemajuan Kabupaten Ngawi dan lebih baik lagi. “Marilah kita berbenah diri, sedikit demi sedikit sebab perkembangan pemerintahan yang berbasis elektronik ini menjadi target utama kita,” tegasnya.

Hadir dalam kagiatan ini OPD se Kabupaten Ngawi, diantaranya dari RSUD dr Soeroto, serta empat perwakilan Kecamatan dan UPT Puskesmas (Ngawi, Padas, Kwadungan, dan Sine), serta 4 Desa/Kelurahan (Kelurahan Ketanggi, Desa Kedungprahu, Desa Jenangan, dan Desa Wonosari).( Kominfo)