Berita - page 557

Selasa 20 Maret 2012, di lantai 2 ruang Bhina Praja Sekertariat Daerah Kabupaten Ngawi diselengarakan Rapat Kerja Daerah/ Rakerda Program kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 2012, yang dihadiri oleh Bupati Ngawi, Wakil Bupati, Kepala Badan PP dan KB, Dandim, Camat se-Kabupaten Ngawi. perwakilan PLKB, PKK, Darmawanita, dan Puskesmas.

Menurut Agus Putro Proklamasi, yang mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Timur, Program Keluarga Berencana sudah berjalan 40 tahun, dan telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 100 juta jiwa di Indonesia, serta telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 80 juta jiwa di provinsi jatim. Di provinsi jatim mengalami pertambahan penduduk 400000 pertahun.

Mendasar dari evaluasi pencapaian program KB di Kabupaten Ngawi tahun 2011, maka dapat disimpulkan:

1. Angka fertilitas (TFR) di Kabupaten Ngawi sudah mencapai 1,94
2. Pencapaian peserta KB baru, secara kuantitas sudah melampui target yang telah ditetapkan, namun kualitasnya masih rendah yaitu didominasi pemakaian kontrasepsi suntik dan Pil.
3. Pencapaian PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) untuk tahapan tegak dan tahapan tegar sudah melampui PPM yang ada.
4. Pencapaian Keluarga Balita yang ikut BKB (bina keluarga balita) telah melampui PPM tetapi pencapaian keluarga Remaja yang ikut BKR (bina keluarga remaja) telah melampui PPM (100,06 %)
5. Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) terdaftar pada data Direktori Data Basis Oline telah tercapai (102,80 %)
6. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mendorong kegiatan operasional dan keberhasilan dalam pelaksanaan program KB sampai di lini lapangan.

Dalam sambutanya Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono menyampaikan bahwa evaluasi tentang pertumbuhan penduduk di kabupaten Ngawi, angka kelahiran di Ngawi masih diatas angka kelahiran provinsi, tapi masih dibawah angka kelahiran nasional. Hal ini antara lain disebabkan: semangat untuk merantau berkurang, transmigrasi kurang, semua ingin jadi pegawai negeri. Harapan untuk BKKBN provinsi/nasional untuk memberikan bantuan, dimana Kabupaten Ngawi masih kesulitan alat-alat KB, tatapi untuk tenaga ahli cukup memadai. Bagi kita sebagai pemegang kebijakan daerah, diharapkan UPT-UPT untuk terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kodim, untuk mewujudkan keterpaduan semua lini sehingga program KB bisa sukses. Selanjutnya yang kami harapkan adalah:

1. Segera membuat kajian, analisis, dan saran tentang program KB
2. Kebijakan pada ibu yang telah melahirkan, untuk diberikan pelayanan KB.
3. Pembangunan kependudukan dan program KB adalah penting untuk mendukung bidang ketenagakerjaan, dihibau instansi formal dan informal untuk mensosialisasikan program KB
4. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai sektor dan instansi terkait agar program pro rakyat dapat terlaksana
5. Seluruh camat menindaklanjuti Rakerda ini, untuk menjalankan program yang berkenaan dengan program KB. (humasngawi)

JAKARTA – Situs-situs web dan server internet di Indonesia mendapat serangan cyber sebanyak 1,5 juta kali per hari. Kecenderungan serangan tersebut dilakukan oleh para hacker atas dasar iseng semata.

Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), Rudy Lumanto menjelaskan peningkatan serangan hacker tersebut dilakukan karena seiring pertumbuhan pengguna internet di tanah air dan luar negeri.

“Hacker tersebut biasanya menyerang situs-situs lembaga pemerintah. Bukan secara khusus menyerang, tapi biasanya mereka cuma iseng,” kata Rudy selepas konferensi pers Asia Pacific Computer Emergency Response Team Annual General Meeting 2012 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Rudy mengaku serangan tersebut memang beragam, tidak hanya dari dalam negeri, namun juga berasal dari luar negeri.

Tapi Rudy juga tidak bisa langsung menerka bahwa hacker tersebut berasal dari luar negeri secara murni. Bisa saja, hacker tersebut berasal dari Indonesia tapi memakai alamat Internet Protocol (IP) luar negeri.

Serangan hacker tersebut biasanya menyerang komputer berbasis SQL, DOS, ICNT, dan bahkan bisa berupa virus berbahaya (malware).

“Biasanya kecenderungan serangan hacker meningkat di awal dan akhir tahun. Bahkan serangan itu bisa meningkat dua kali lipat dari hari biasa,” tambahnya.

Bidang Hubungan Kerjasama Antarlembaga ID-SIRTII Muhammad Salman menjelaskan serangan hacker tersebut biasanya menyerang aplikasi berbasis database web.

“Tapi serangan berbasis web data base seperti SQL dan semacamnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Untuk mengatasinya juga tidak sulit,” kata Salman.

Untuk mengatasi cyber crime tersebut, ID-SIRTI meminta agar setiap lembaga atau instansi untuk memiliki Computer Emergency Response Team (CERT) atau Computer Security Incident Response Team (C-SIRT).

CSERT maupun C-SIRT tersebut seperti tim IT yang khusus menangani keamanan data sebuah lembaga atau institusi, terutama menjaga dari serangan hacker.

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gatot S Dewa Broto menjelaskan serangan hacker setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Hal itu memang seiring dari peningkatan pertumbuhan pengguna internet di tanah air dan di luar negeri.

“Di tahun lalu saja, sudah ada rata-rata 1,25 juta kali per hari. Bahkan tahun lalu situs Kominfo juga jebol hingga tiga kali,” kata Gatot.

Gatot mengaku serangan hacker tersebut kebanyakan berasal dari alamat IP Amerika Serikat, Rusia, China dan sebagian kecil dari negara-negara di Eropa. Kebanyakan dari hacker tersebut berasal dari perseorangan. (kompas.com)

JAKARTA – Indonesia dan dunia kini sedang mengalami masalah keamanan internet atau kejahatan di dunia maya (cyber crime). Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah akan menyelenggarakan konferensi se-Asia Pasifik yang akan dilakukan di Bali pada akhir Maret ini.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gatot S Dewa Broto menjelaskan pertemuan para Menteri Komunikasi di negara-negara kawasan Asia Pasifik ini sebagai antisipasi kejahatan dunia maya yang semakin meningkat.

Selain itu pertemuan ini diharapkan ada kelanjutan berupa berbagi informasi tentang teknik pengamanan kejahatan dunia maya di masing-masing negara.

“Penanganan kejahatan cyber di masing-masing negara tentu berbeda. Dengan pertemuan Menteri Komunikasi atau wakilnya dari negara-negara se-Asia Pasifik ini, kami akan tahu peta kejahatan di masing-masing negara, sekaligus penanganannya,” kata Gatot selepas konferensi pers Asia Pacific Computer Emergency Response Team Annual General Meeting 2012 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Namun Gatot mengaku dari hasil pertemuan yang akan dilakukan di Bali pada 25-28 Maret 2012 ini, pemerintah belum akan membuat peraturan mengenai kejahatan cyber.

Selama ini, kejahatan cyber akan langsung ditindak melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah ajang Asia Pacific Computer Emergency Response Team Annual General Meeting 2012 (APCERT AGM) tersebut adalah Indonesia dianggap sebagai negara yang perkembangan internetnya masih dalam fase awal, tapi sudah memiliki potensi besar yang belum digali.

Kegiatan ini akan dihadiri oleh 22 negara di Asia Pasifik dan akan menghadirkan panel diskusi dari praktisi di Finlandia, Australia, Republik Korea, China, dan Jepang.

Selain itu, acara ini kemudian dilanjutkan dengan simposium Technical Colloquium Forum for Incident Response and Security Teams 2012 (TC-FIRST) pada tanggal 29-31 Maret 2012 yang juga akan berlangsung di Bali. (kompas.com)

YOGYAKARTA — Digital forensik dapat membantu pembuktian kasus cyber crime atau kejahatan di dunia maya, kata pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Aroma Elmina Martha. “Cyber Crime atau Computer Crime adalah salah satu bentuk tindak pidana baru yang memerlukan pembuktian mengenai benar atau tidaknya seseorang diduga melakukan perbuatan pidana,” katanya di Auditorium Fakultas Teknik Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, kemarin.

Pada diskusi panel digital forensik, ia mengatakan, salah satu pembuktian yang mulai berkembang dalam tindak pidana cyber itu adalah penggunaan digital forensik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. “Kejahatan itu tidak langsung berhubungan dengan kerugian berupa fisik, tetapi kerugian data informasi dan kerugian materi yang tidak sedikit.”

Ia mengatakan, salah satu kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan di berbagai media adalah kasus sedot pulsa SMS premium. Sampai saat ini, menurut dia, Polri masih melakukan pengusutan lebih lanjut dan mengembangkan kasus itu kepada tersangka lain yang diduga dari pihak content provider maupun operator. “Kerugian baru dapat diketahui setelah back up data yang ada di hardisk ditelusuri melalui analisis digital forensik,” katanya. (republika)