Berita - page 515

“Selama persyaratan HO dan IMB terpenuhi, maka jelas tak ada kesulitan untuk mendapatkan SIUP maupun TDP. Jiadi siapa bilang kita mempersulit pelayanan.” ungkap Yusuf, sapaan akrab kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Ngawi (4/6).

Diterangkan, dengan standart ISO pelayan BPMPPT Ngawi akan melakukan pelayanan yang prima dimana setiap akhir tahun pada bulan September selalu ada tim evaluasi independent. “Makanya kita tidak main-main kalau memberikan pelayanan dari kantor ini dan semuanya mengacu pada aturan,” kata Yusuf Rosyadi.

Selain itu ditambahkanya, dalam ketentuan Permendag 36/M-DAG/PER/9/2007 terdapat beberapa pengaturan penerbitan SIUP dan TDP. Dan kedua persyaratan tersebut merupakan kewajiban bagi perusahaan yang berkecimpung di sektor perdagangan baik bagi PMDN.

Sedangkan perusahaan tersebut bersifat PMA harus memiliki IUT. Yusuf menjelaskan, SIUP dan TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali di tempat diterbitkannya SIUP dan TDP.

Kemudian ditegaskan, khusus untuk pedagang dilingkungan pasar guna mendapatkan SIUP dan TDP terutama pedagang yang menempati kios serta dasaran akan bebas biaya karena mempunyai perjanjian sewa dengan pemilik seperti di pasar besar Ngawi. “Kalau untuk pedagang yang bersifat ojokan itu tidak bisa mengurus izin karena tidak memiliki perjanjian sewa tempat,” terangnya lagi.

Kemudian mengenai kemudahan dalam pelayanan pihak BPMPPT Kabupaten Ngawi baru-baru ini melakukan jemput bola dimana menerapkan sistem pelayanan keliling ke semua pasar dari 19 kecamatan yang ada.

“Tim kita akan datang ke pasar-pasar sebulan bisa satu atau dua kali untuk memberikan pelayanan SIUP dan TDP ke para pedagang yang menginginkanya, dan saat ini program tersebut sudah kita lakukan sosialisasi ke kepala pasar masing-masing,” bebernya.

Hematnya Yusuf Rosyadi, tidak menyanggah kalau ada ganjalan saat proses izin gangguan atau HO. Dimana, ada banyak kasus pemohon mengalami kesulitan ketika dengan wilayah sekitar dalam arti tetangga sekitar tempat usahanya tidak ada kecocokan dalam sosial masyarakatnya.

“Gini memang ada pemohon tidak akur dengan tetangganya padahal izin gangguan harus mendapatkan persetujuan dengan mereka jadi wajar saja kalau toh pemohon merasa kesulitan,’ pungkas Yusuf Rosyadi. (sinarngawi.com)

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, selaku Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim,  mengajak para perangkat desa jika ingin memperjuangkan kesejahteraan hendaknya dilakukan dengan musyawarah sebagai cara berdemo yang santun.

“Kalau demo dengan kekerasan itu hanya akan menghasilkan kerusakan, maka kalau sudah rusak akan menyulitkan,” kata Soekarwo saat Pembinaan Pengurus PPDI Prov dan kabupaten se-Jatim dan Pengukuhan Gubernur Jatim sebagai Dewan Pembina PPDI Prov Jatim, di Hotel Utami, Kamis (30/5).

Dikatakannya, bahwa pemerintah akan selalu mengawal cita-cita dan perjuangan para perangkat desa apabila dengan cara musyawarah dan mufakat bukan dengan cara kekerasan. Ini penting karena kesejahteraan tidak bisa dibangun dengan cara kekerasan, tapi kesejahteraan diperjuangkan dengan cara yang santun dan baik.

“Musyawarah sangatlah penting, bukan suara terbanyak tapi etika, moral, apalagi spiritual. Tidak menganut jumlah, agama atau spiritual mengajarkan kebenaran yang hakiki dan sangat pribadi. Jadi tidak bisa kebenaran itu diakalkan, tapi kebenaran itu di rasakan,” ujarnya.

“Untuk itu mari musyawarah kita bawa dalam memperjuangkan kesejahteraan, sebagai pembina, saya mau ikut mendorong dan meng-goalkan perjuangan asal kita akan membangun budaya baru yakni budaya guyub rukun yang  bisa kita perjuangkan,” imbuh Soekarwo.

Lebih lanjut dikatakannya, budaya bangsa Indonesia bukan budaya tanding, tapi budaya musyawarah, jangan membiasakan diri dengan membangun kekerasan.

“Maka kalau mau demonstrasi ke Jakarta akan kita biayai, tapi jangan banyak-banyak, cukup 20-25 orang saja. Karena perjuangan itu tidak harus dengan jumlah yang banyak, tapi tuntutan itu harus masuk akal dan kemudian ada hal yang positif, dan cara penyampaian tuntutan tersebut juga penting sehingga menghasilkan yang bagus,” tambahnya.

Seperti bagaimana konsep pemerintah, semua guru swasta dibayar dengan cara seperti guru PNS tapi tidak terus diangkat jadi PNS, tapi yang penting kesejahteraannya Ikut meningkat, tapi sebelumnya guru swasta disekolahkan sehingga terakreditasi dan bisa digaji seperti guru swarsta sesuai UMK.

Menurutnya, organisasi akan menjadi bagus apabila bisa memjuangkan anggotanya, jika tidak bermanfaat bagi anggota maka akan sia-sia saja. Untuk itu diharapkan hubungan antara kepala desa denghan perangkat desa harus dibina dengan baik, bukan antara bawahan dengan atasan tapi antara sesama teman, saling menghargai.

Sementara Asisten Pemerintahan Setda Prov Jatim, H Asyhar mengatakan, maksud diadakannya acara ini yakni, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan perangkat desa se-Jatim dalam mendukung kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa, memberikan informasi perkembangan pembahasan rancangan UU tentang desa yang saat ini sedang dibahas oleh DPR, dan memberikan arahan kepada perangkat desa apabila menyampaikan masalah kepada pemerintah agar sesuai dengan kultur dan jiwa birokrasi yang baik, benar, santun dan demokratis, serta memberikan pemahaman kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa dalam mendukung kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan. (kominfo.jatimprov.go.id)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta siswa siswi berprestasi Jatim jangan pernah melawan orang tua, sebab doa dan ajaran yang diterapkannya terbukti mampu membangkitkan semangat meraih prestasi.
Demikian dikatakan Soekarwo saat Penerimaan Penghargaan Kepada Siswa-Siswi berprestasi dengan Nilai Tertinggi Unas tingkat SMA, SMK, dan MA Jawa Timur 2013 di Binaloka Kantor Gubernur, Rabu (29/5).
Dikatakan Soekarwo, prestasi ini adalah hasil kerjasama semua pihak mulai dari siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. “Ini adalah kerja keras siswa dalam belajar di bawah bimbingan guru dan dukungan pemerintah,” katanya.
Peran guru sangat besar, karena tanpa penyampaian atau ajaran yang baik, maka pelajaran jadi sulit diterima dan target kelulusan secara umum akan sulit tercapai. “Metode pembelajaran dari masing-masing guru berbeda tapi pada dasarnya tujuan sama ingin memberikan pelajaran dengan mudah pada siswa,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun mengatakan, sepuluh daerah di Jawa Timur yang memiliki nilai rerata UN tertinggi adalah Kabupaten Lamongan dengan rerata 8,50, Kabupaten Sidoarjo 8,42, Kabupaten Gresik 8,34, Kabupaten Bojonegoro 8,22, Kota Pasuruan 8,21, Kabupaten Madiun 8,15, Kota Kediri 8,12, Kota Madiun 8,11 serta Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya yang sama-sama mendapat nilai 8,10.
Sejumlah sekolah non unggulan juga ternyata meraih nilai UN murni tertinggi. Di program IPA tingkat SMA, nilai tertinggi 53,96 diraih oleh SMA Dr. Musta’in Romly Lamongan disusul dengan SMA PGRI 1 Kalitengah Lamongan. Sedangkan untuk program Bahasa diraih SMAN 1 Manyar Gresik total nilai 51,15 dan SMAN 3 Lamongan dengan nilai 51,94 untuk program IPS.
Di tingkat MA program Bahasa diraih MA Tarbiyatut Tholabah Lamongan dengan 49,87 dan MA Ihyaul Ulum Cangakan Gresik dengan 53,04 untuk program IPA. Untuk program IPS dan Agama masing-masing diraih MA MIftahul Jinan Deket Lamongan dengan 51,51 dan MA Tarbiyatut Tholabah Lamongan dengan 52,59.
Ia menjelaskan sepuluh daerah dengan tingkat kelulusan 100 persen adalah Lamongan, Batu, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Banyuwangi. Sedangkan Unas tingkat SMK di Jatim tercatat 176.633 peserta dengan 408 peserta yang tidak lulus, sehingga tingkat kelulusan mencapai 99,77 persen dan siswa tidak lulus mencapai 0,23 persen.(kominfo.jatimprov.go.id)

Progam Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang di terima Pokdakan tahun 2012 lalu, kini Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Maju Kwadungan Ngawi menikmati hasilnya dengan menggelar panen raya.

Menurut Suratmojo selaku ketua kelompok kepada media menjelaskan dengan bantuan yang diterimakan kepada kelompoknya sedikit membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan yang tergolong cukup miskin di desa tersebut.

”Saya sangat berterima kasih dengan bantuan tersebut, karena secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pemuda desa yang pengangguran” jelasnya, Jum’at (24/5).

Kelompok yang di bentuk 2011 lalu ini, beranggotakan 10 orang dengan luas kolam persemaian mencapai lebih dari 10 Ha. Lanjut Suratmojo, bantuan PUMP yang diterima dari dinas setempat oleh kelompok di pergunakan untuk budidaya ikan di kolam, kolam terpal dan karamba, dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah Nila dan Patin.

Program PUMP yang dikelola Pokdakan ini adalah upaya pengentasan kemiskinan di sektor perikanan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro.

“Memang ada kendala dalam pengembangan ikan saat ini yakni benih yang ditebar jumlahnya tidak sesuai dengan saat dipanen karena kita belum sepenuhnya memahami teknis pembudidayaan ikan,” terangnya.

Dia mengatakan, pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah kelompok Pembudidaya Ikan merupakan kelembagaan masyarakat perikanan pelaksana progam PUMP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota.

“Dana yang terkucur dari progam itu untuk kelompok sebesar Rp 65 juta yang di pergunakan untuk bantuan modal usaha bagi para anggota Pokdakan khususnya untuk pembiayaan pakan ikan dan pengadaan bibit,” ungkapnya lagi.

Hematnya, progam ini cukup mendorong peningkatan produksi guna menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejehateraan masyarakat perikanan budidaya di pedesan khususnya Kwadungan Ngawi. (sinarngawi.com)