Berita - page 492

Ngawi, 1 Desember 2015 Bagian Hukum Setda Ngawi menyelenggarakan  Konsultasi  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 2015 bertempat  di RM. Notosuman Jl. PB. Sudirman Ngawi.  Acara ini  dihadiri Asisten Pemerintahan Kab. Ngawi Drs. Budiono, M.Si,  praktisi hukum dari UNS Surakarta Waluyo, SH , SKPD  terkait dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Acara Konsultasi  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2015 dibuka oleh Drs . Budiono, M.Si, membahas tentang  3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi  Tahun 2015 yaitu Raperda Perangkat Desa, Raperda Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda Penetapan Perubahan Status Desa Beran menjadi Kelurahan Beran.

Dalam sambutannya Budiono mengatakan bahwa penetapan Desa Beran menjadi Kelurahan Beran dilakukan  melalui jajak pendapat untuk mengetahui aspirasi dari  masyarakat Beran,  adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor  43 Tahun  2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana penetapan desa menjadi kelurahan adalah ditetapkan dengan peraturan daerah.  Sebelum masuk Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Raperda perlu dikomunikasikan dengan elemen-elemen masyarakat,  untuk koreksi jika ada kesalahan pada Raperda,  yang selanjutnya akan dibahas untuk disampaikan dihadapan Rapat DPRD, karena masyarakat adalah praktisi-praktisi  yang melakukan kegiatan langsung di lapangan, tambahnya.

Perubahan kewenangan urusan pemerintahan menyebabkan terjadinya pelimpahan sebagian urusan antar tingkatan pemerintahan, konsekuensinya hal-hal yang menyangkut fungsi manajemen dan unsur manajemen penyelenggaraan urusan akan mengalami perubahan. Selasa, 1 Desember 2015 di Ruang Sadewo R.M notosuman  Bagian Adm. Pemerintahan Umum menyelenggarakan  Rakor perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka Fasilisasi Penataan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D). rakor ini untuk memberikan wawasan, kesamaan dan pemahaman tentang UU No 23 Tahun 2014 dan adanya percepatan implementasi UU tersebut khususnya berkaitan dengan sinkronisasi dan inventarisasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab.Ngawi dan P3D.

Asisten Pemerintahan  Budiono sebelum membuka acara Rakor menyampaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Rakor ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya dalam rangka memperoleh sebuah pemahaman dengan harapan akan dapat  terselesaikannya inventarisasi P3D antar tingkatan/ susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Karena hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan SKPD, KUA/PPAS, dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2017. “Terkait hal tersebut, kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kab.Ngawi  diharapkan untuk segera menindak-lanjuti  hal ini, agar sinkronisasi kewenangan dan inventarisasi P3D dan P2D dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.” ujar Budiono.

Kepala  Bagian Adm. Pemerintahan Umum  Wahyu Dwi Kuncoro dalam sambutannya menyampaikan tujuan Rakor ini diselenggarakan yakni untuk memberikan wawasan dan kesamaan persepsi tentang surat edaran Menteri Dalam 16 Januari 2016 terkait kewenangan pemerintah daerah. “Tujuannya agar ada percepatan implementasi UU No 23 Tahun 2014 khususnya tentang sinkronisasi dan inventarisasi kota,” kata Priyadi. Dalam Surat edaran mendagri dijelaskan pemerintah daerah harus mengidentifikasi perubahan kewenangan urusan pemerintahan dan inventaris personal, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Sedangkan untuk pemetaan urusan akan dilakukan oleh masing-masing pemerintahan, dan revisi perda akan menjadi kewenangan daerah.

Narasumber dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro S.STP,.M.Si. menyampaikan Kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam Implementasi UU No 23 Tahun 2014

Ngawi – Apel gelar pasukan kesiapan pengamanan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi 2015, yang diikuti jajaran Polres Ngawi, Kodim 0805, Yon Armed 12 Ngawi, Satuan Polisi Pamong Praja Ngawi digelar di Alun-alun Merdeka Ngawi, Selasa (1/12). Kegiatan apel kesiapan pengamanan pemilu Bupati dan Wakil Bupati ini juga dihadiri oleh Sekda Ngawi , Wakapolres Ngawi Kompol Edy Priyono, dan Forpinda Ngawi.

Wakapolres Ngawi Kompol Edy Priyono menjadi Inspektur Upacara mengatakan, sesuai dengan rencana pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ngawi. Kita laksanakan apel LINMAS pengamanan di TPS – TPS bertujuan untuk melakukan pengecekan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi menyisakan waktu 8 hari lagi dan bertujuan untuk mengecek personil LINMAS sebagai petugas pamsung kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngawi.

Selama ini anggota satuan LINMAS di Kabupaten Ngawi telah banyak berperan dan memberikan kontribusinya dalam menjaga situasi KAMTIBMAS di daerah, kami berharap menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Ngawi anggota satuan linmas terus meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah terus ditunjukan dan lebih di tingkatkan lagi.

Hari pemungutan suara yang terlaksana pada tanggal 9 Desember 2015 dengan jumlah TPS : 1524 TPS, jumlah pemilih :731.794 orang, dengan penerapan pola PAM sesuai tingkat kerawanan di masing – masing TPS di wilayah Ngawi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan geografis di wilayah Ngawi. Bila di akumulasi total jumlah kekuatan personil pengaman yang terdiri atas TNI, Polri, Satpol PP, Linmas dan unsur potensi masyarakat lainya yang dengan sukarela membantu pengamanan sebanyak 6.000 personil.

Ngawi – Dalam rangka menggalakkan kembali budaya gemar membaca serta memasyarakatkan perpustakaan sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca dengan tema ”Membangun Karakter Bangsa melalui Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan.”, Sabtu(28/11). Bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi jumlah peserta yang berasal dari masyarakat umum, pemerhati perpustakaan desa dan komunitas, siswa SMA, budayawan, dan serta SKPD terkait.

Hadir dalam acara ini Pj. Bupati Ngawi Sudjono (Selaku Kepala Perpustakaan Propinsi Jawa Timur) ,Sekda Ngawi Siswanto, Yayuk Sri Rahayu anggota Komisi X DPR RI, Muh Syarif Bando selaku Kepala Pusat Pengembanga Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI.

Dalam sambutannya Muh Syarif Bando selaku Kepala Pusat Pengembanga Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI  menyatakan,  bahwa perpustakaan Nasional dalam programnya ingin menumbuhkan budaya baca kepada masyarakat, mengingat masih rendahnya minat baca di Indonesia. Melalui kegiatan ini ia berharap ada dialog interaktif yang sangat membangun, terutama MEA akan segera diberlakukan di  tahun ini, tenaga kerja dari luar negeri akan banyak  masuk sehingga anak-anak Indonesia   harus cerdas, dengan  meningkatkan pengetahuan melalui membaca.

Hal senanda juga dikemukakan Yayuk Sri Rahayu anggota Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan “saat ini Kebanyakan minat anak-anak kita adalah menonton televisi, main HP untuk aktivitas jejaring sosial, dan yang  5% untuk membaca. kami berharap situasi tersebut bisa berbalik, dimana kegemaran membaca lebih dominan dibanding lainnya,”tuturnya. Melalui kegiatan gemar membaca diharapkan masyarakat siap menghadapi MEA. Untuk itu perlu diupayakan berbagai model agar anak-anak dan masyarakat tertarik untuk mau membaca.

Pj Bupati Ngawi Sudjono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan guna mendorong seluruh lapisan masyarakat belajar sepanjang hayat (long life education). Melalui kegiatan ini beliau juga menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk membudayakan membaca dari lingkungan terkecil di rumah masing-masing, di sekolah, perkantoran dan di berbagai kesempatan. Hal ini dikarenakan membaca bukan lagi sebuah kewajiban karena masih berada di bangku sekolah akan tetapi sebagai kebutuhan untuk terus menambah pengetahuan kita setiap saat.

Sedangkan kepada para pengelola perpustakaan, Sudjono berharap agar ke depannya  pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan di Kabupaten Ngawi dapat lebih meningkat kualitasnya. Dengan kualitas perpustakaan yang baik dan strategi pengelolaan perpustakaan yang tepat maka minat baca masyarakat juga dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pengelola perpustakaan desa, taman bacaan serta masyarakat dalam peran sertanya mengembangkan perpustakaan di tempatnya masing-masing. Dihimbau kepada pengurus perpustakaan untuk kreatif menciptakan inovasi sehingga anak-anak kita tertarik untuk datang ke perpustakaan. Seyogyanya perpustakaan menjadi rujukan pertama untuk mencari informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, momen ini diharapkan mampu menjadi titik tolak bagi masyarakat untuk semakin mengenal perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat ilmu dan informasi.

Dalam Safari yang mengangkat tema “Membangun Karakter Bangsa melalui Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan” ini, selain acara diskusi interaktif juga saling dilakukan penyerahan cinderamata dari Perpustakaan Nasional RI dan Pemda Kabupaten Ngawi. (Aziz)