Kabar Ngawi - page 50

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono membuka Musrenbang RKPD 2026 dan FKP Ranwal RPJMD 2025-2029, Pendopo Wedya Graha, Kamis (20/3/25).

Ony menyampaikan, fokus dalam kegiatan Musrenbang ini adalah bagaimana menjalankan komitmen kewilayahan bersama terhadap kemudahan pelayanan di sektor keamanan, kenyamanan, kondusifitas, dan infrastruktur.

“Seperti penempatan anggaran efisiensi, masing-masing di Kabupaten/ kota bisa melakukan percepatan, minimal dengan mengoptimalkan pelayanan dasar agar segera terpenuhi, infrastruktur, kemudahan akses industri di tiap daerah supaya menjadi pembanding sehingga harus dilakukan secara bersama-sama”, katanya.

Untuk itu, dibutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menciptakan kondusifitas kewilayahan dengan meresponsnya secara bijak.

“Beberapa isu secara kewilayahan di Kabupaten Ngawi harus segera diselesaikan, seperti pengembangan SDM yang masih di bawah rata-rata nasional maupun provinsi, pengelolaan pertanian, tata kelola, tematik reformasi birokrasi agar memiliki output maupun outcome supaya memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik”, tuturnya.

Turut hadir Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Forkopimda, beserta perwakilan kepala daerah.

Wabup Ngawi Pimpin Apel Kesiapsiagaan Satlinmas, Satpol PP, dan Damkar Tahun 2025

Bertempat di Halaman Pendopo Wedya Graha, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Lintas Keamanan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025, Senin (17/3/25) dan dihadiri Forkopimda serta seluruh Kepala OPD.

Dalam kesempatan ini, Dwi Rianto menyampaikan pentingnya meningkatkan kesejahteraan serta pelatihan bagi seluruh elemen pengamanan ketertiban dan pemadam kebakaran di Kabupaten Ngawi, mengingat tugas yang diampu sangat berisiko, seperti pengamanan, penegakan perda, dan di Damkar telak melakukan beragam evakuasi maupun penyelamatan nyawa.

“Diklat bagi Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar masih jauh dari ideal, sehingga diperlukan optimalisasi dan percepatan sertifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran misalnya melalui in house training atau di pemda masing-masing”, katanya.

Peran ketiganya tidak kalah penting dalam komitmen Asta Cita yakni, trantibum (keamanan ketertiban umum), dengan mengoptimalisasi kebutuhan personil baik dari peningkatan kualitas maupun kuantitas.

“Oleh sebab itu, dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, telah diakomodir pemenuhan tunjangan risiko tinggi BPJS Ketenagakerjaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah”, tuturnya.

Dwi Rianto kembali menegaskan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah, diharapkan akurasi serta efektivitas penyelenggaraan tugas bagi ketiga elemen tersebut menjadi acuan komprehensif dengan analisis risiko yang akurat.

“Kita dapat membangun sistem yang lebih terukur, efisien, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan”, katanya.