Kabar Ngawi - page 373

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi bersama TNI/Polri beserta lintas sektoral gelar Apel Siaga Dalam Antisipasi Bencana di Taman Candi, Beran Ngawi dipimpin Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Kamis (19/11/20).

Hadir dalam apel ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi, Kepala BPBD Ngawi, Prilla Yuda Putra, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Yudono beserta personel TNI/Polri, dan PMI Kabupaten Ngawi
Bupati Ngawi dalam sambutannya mengatakan bencana tidak hanya peristiwa alam murni, tetapi bisa dilakukan antisipasi untuk upaya pencegahannya, “Seperti banjir, bisa diantisipasi dengan hal – hal kecil, seperti tidak membuang sampah disungai, dan bencana tanah longsor bisa dicegah dengan menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan,” katanya.

Kehadiran aparatur Pemerintah dalam upaya pencegahan bencana ditengah masyarakat dikatakan Budi Sulistyono menjadi keharusan, “Sehingga dalam penanganan serta pengendalian bencana mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Bupati Ngawi berpesan agar personil yang bertugas terus melakukan koordinasi lintas sektoral juga memonitor prakiraan cuaca dan kondisi debit air, “Hal ini sebagai bentuk deteksi dini kita dalam menyiapkan langkah antisipasi yang cepat dan tepat,” tandasnya.

Sementara Kepala BPBD Ngawi, Prilla Yudha Putra mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana terutama di musim hujan tahun ini, yang menurut data dari BMKG curah hujannya mengalami peningkatan hingga 40 persen, “Kami dari BPBD sudah mempersiapkannya, baik dari sumber daya manusianya, peralatan, dan sinergitas, hingga koordinasi dengan stakeholder, kami sudah siap, bahkan kami tingkatkan,” terangnya.

Usai Apel tim gabungan dari berbagai unsur ini, melakukan simulasi penyelamatan korban banjir di arena Kalimati, Taman Candi, Beran, “Kami lakukan ini, sebagai simulasi tanggap darurat terhadap banjir, mengingat musim penghujan sudah datang dengan intensitasnya yang cukup tinggi. Dan, tim gabungan ini sudah siap melakukan penanganan dan penyelamatan korban banjir di Kabupaten Ngawi,” jelas Kepala BPBD Kabupaten Ngawi. (Kominfo)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ngawi gelar rapat koordinasi membahas implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) di Pendopo Wedya Graha, Kamis (19/11/20).

Hadir dalam rakor ini semua Organisasi Perangkat Daerah, Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, serta instansi pelayanan se kabupaten Ngawi.
Menurut Kepala Diskominfo melalui Sektretaris Dinas Kominfo, Mohammad Arif Arifin kegiatan ini bertujuan mengenalkan sekaligus menyamakan persepsi terkait layanan nomor tunggal panggilan darurat yang akan diimplementasikan di Kabupaten Ngawi. “Dengan layanan nomor tunggal panggilan ini, diharapkan bisa merespon semua pelayanan publik, laporan dan keluhan – keluhan masyarakat, seperti bencana alam, sosial, kecelakaan, kesehatan, gangguan keamanan, kekerasan perempuan dan anak,” jelasnya.

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Akhmad Sufandi Nasrul Hadi menerangkan tentang mekanisme NTPD yang nantinya akan diterapkan di Ngawi, diantaranya akan mengintegrasikan semua nomor kedaruratan yang sudah ada di setiap OPD dan instansi terkait layanan tanggap darurat.

“NTPD ini tidak akan menghilangkan nomor – nomor ketanggap daruratan yang sudah ada, justru akan diintegrasikan. Dan, terkait hal ini akan ada koordinasi lebih lanjut lagi untuk mematangkannya, seperti yang diamanahkan oleh Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2016 ini,” terangnya.

Terkait impelentasi NTPD di Kab. Ngawi, Akhmad Sufandi mengatakan Diskominfo Ngawi akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak yang menangani kegawat daruratan untuk mematangkannya, “Semua nanti akan dikolaborasikan penanganannya dalam satu pintu, sehingga pada saatnya jika masyarakat membutuhkan layanan darurat. Dan, pengaduannya akan masuk ke Call Center 112, di Diskomimfo Ngawi, setelah melalui proses verifikasi laporan dari masyarakat akan diteruskan ke instansi terkait,” katanya. (Kominfo)

DPRD Kabupaten Ngawi gelar rapat paripurna dengan agenda bahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2021, dan penyampaian nota keuangan tahun 2021 bertempat di Gedung DPRD Ngawi, Senin (16/11/20).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Sarjono dampingi Wakil Ketua 2, Khoirul Anam Mu’min, Wakil Ketua 3, Suntoro.

Kegiatan ini dihadiri, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Sekretaris Daerah M. Sodiq Triwidiyanto beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan secara virtual di OPD masing – masing.

Dalam rapat paripurna kali ini, Bupati Ngawi Budi Sulistyono menyampaikan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, diantaranya pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, dan segala urusan yang membutuhkan anggaran daerah.

Setelah laporan Bupati Ngawi, dilanjutkan penyampaian pandangan umum serta penetapan rancangan APBD tahun 2021 dari masing – masing fraksi, dan setiap fraksi menerima dan menyutujui seperti yang dikatakan ketua fraksi PDIP, Yuwono Kartiko, “Sebagai pemegang amanat untuk turut serta menjamin kelangsungan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Ngawi, maka dengan mengucap, Bismillahirrohmannirohim fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi, menyatakan menerima dan setuju, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Ngawi,” kata Yuwono Kartiko.

Dihari kedua rapat paripurna, Selasa, (17/11/20) dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban Bupati Ngawi terkait pandangan umum fraksi tentang Peraturan Bupati tentang Penerapan Denda Administrative bagi tamu yang masuk Ngawi tanpa membawa surat keterangan hasil Rapid Test, “Perbup tersebut saat ini masih sangat diperlukan untuk melindungi warga Kabupaten Ngawi dari paparan Covid – 19 serta peninjauan ulang dapat dilakukan apabila situasi penyebaran telah dapat dikendalikan,” jelasnya.

Ditemui usai rapat paripurna, Budi Sulistyono mengatakan bahwa diakhir jabatannya berharap pembangunan yang telah dilaksanakan di Kab. Ngawi bisa terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, “Pariwisata, UMKM, birokrasi, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan serta infrastuktur ini pondasinya sudah ada, tinggal meneruskan dan telah sepakat dengan pemerintahan selanjutnya. Dan, pembangunan ini belum selesai bahkan belum bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat, maka pondasi ruang – ruang ini dilanjutkan,” terangnya. (Kominfo)

Untuk pertama kalinya salah satu budaya di kabupaten Ngawi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Penghargaan ini berupa sertifikat yang diserahkan secara langsung Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa didampingi Wakil Gubenur Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono kepada Bupati Ngawi, Budi Sulistyono melalui Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Ngawi Raden Rudi Sulisdiana dalam acara Aktivasi Seni Budaya Daerah 2020 di Pantai Villa Solong, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (14/11/20).

Disampaikan Kadin Pariwisata Provinsi Jatim, Sinarto bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan salah satu tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Ngawi, “Yakni Keduk Beji sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB),” katanya.

Disebutkan Sinarto ada 20 tradisi atau budaya diakui Pemerintah pusat sebagai WBTB, termasuk Keduk Beji dari Kabupaten Ngawi, “WBTB merupakan sebuah pengakuan Pemerintah terhadap budaya tradisi yang ada di daerah, agar nilai – nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut bisa dilestarikan serta mempermudah langkah memajukan kebudayaan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya warisan budaya adalah sesuatu yang berjalan ditengah masyarakat bahkan masih rutin dilakukan, “Dan itu salah satu alasan Pemerintah pusat mengakuinya sebagai WBTB,” terangnya.
Sementara Keduk Beji adalah sebuah upacara adat membersihkan sendang (sumber air) di desa Tawun, Kecamatan Kasreman Kab. Ngawi. Keduk berarti membersihkan, sedangkan Beji merupakan nama sendang yang dibersihkan dengan serangkaian acara sebelum ritual tersebut dilaksanakan.

Diungkapkan Kadin Pariwisata Pemuda dan Olahraga Raden Rudi Sulisdiana bahwa proses pengusulan Keduk Beji sebagai WBTB melalui proses yang cukup panjang, mulai dari tahun pengusulan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di teruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Sampai pada tahun 2019 Keduk Beji di tetapkan sebagai WBTB dan tahun 2020 baru penghargaannya diserahkan secara simbolis,” ungkapnya.

Untuk kedepan, menurut Raden Rudi akan lebih banyak lagi tradisi budaya Ngawi yang akan diusulkan menjadi salah satu warisan budaya untuk diakui dan diinventarisasi dengan baik, “Nanti akan kita usulkan lebih banyak lagi warisan budaya masa lalu, baik yang berwujud maupun tidak, agar diakui dan tidak di klaim oleh daerah lain,” jelas Raden Rudi saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (17/11/20).

Dikatakan Kadisparpora Ngawi, warisan budaya milik Kabupaten Ngawi akan terus digali, dijaga dan dilestarikan supaya tidak diklaim daerah lain, “Akan kita uri – uri, salah satunya dengan menggelar event budaya setiap tahunnya, juga dengan tujuan memperkenalkan budaya tersebut kepada generasi muda sedini mungkin, agar mereka bangga dengan kekayaan budaya yang di Kabupaten Ngawi,” ujarnya.

Raden Rudi berharap dengan penghargaan ini, bisa menjadi semangat baru dalam menjaga serta melestarikan tradisi budaya asli yang ada di Kabupaten Ngawi, “Apalagi Pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri sangat concern, terhadap kelestarian tradisi dan budaya yang di sini, terbukti dengan diraihnya sejumlah penghargaan yang telah diterima, diantaranya tahun 2019 lalu, berhasil meraih penghargaan dari Kemendikbud sebagai Kabupaten Pemerhati Kebudayaan yang diterima langsung oleh Bupati Ngawi,” pungkasnya. (Kominfo)