Kabar Kita - page 23

Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan skema strategis guna memastikan investasi di PT Sintec Industri Indonesia mampu memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, di PT Sintec Industri Indonesia, Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Senin (20/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Ngawi yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam, meninjau kesiapan rekrutmen tenaga kerja sekaligus mensosialisasikan regulasi ketenagakerjaan kepada pihak perusahaan. Antok, sapaan Wakil Bupati, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk upaya pencegahan diskriminasi dalam proses rekrutmen.

“Harapan besar masyarakat dengan masuknya investasi adalah kemudahan mendapatkan peluang kerja. Kami ingin memastikan kesempatan kerja di PT Sintec benar-benar dimanfaatkan oleh warga Ngawi,” ujarnya.

Berdasarkan data, PT Sintec Industri Indonesia diperkirakan akan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja. Sementara itu, potensi lulusan di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 27.000 orang per tahun, dengan ketersediaan tenaga kerja siap pakai berkisar antara 18.000 hingga 20.000 orang.

Untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kualitas sumber daya manusia lokal, Pemkab Ngawi menyiapkan tiga skema utama, yakni pola pemagangan, penguatan link and match pendidikan, serta pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Melalui pola pemagangan, pemerintah daerah menyiapkan calon tenaga kerja, sementara perusahaan menyediakan kurikulum magang sebagai proses adaptasi industri. Selain itu, kerja sama dengan SMK dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan perusahaan sejak dini.

Di sisi lain, optimalisasi BLK juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan standar industri.

“Dengan persiapan sejak dini, kami berharap saat perusahaan beroperasi penuh, masyarakat Ngawi sudah siap secara kompetensi, baik di bidang operator, assembling, maupun teknis lainnya,” pungkasnya.

Pengawasan intensif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penandatanganan Rencana Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkup Pemkab Ngawi, Jumat (17/4/2026) di Command Center Setda.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Mokh Sodiq Triwidiyanto, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi menegaskan pentingnya penguatan SPIP serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Ia menginstruksikan kepala OPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hingga ke tingkat pelaksana. Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pemenuhan SPM serta penguatan komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid.

Sementara itu, di sektor kesehatan, pendetailan SPM di puskesmas dan rumah sakit dinilai penting untuk menjamin kepuasan masyarakat.

“Di era digitalisasi dan media sosial saat ini, masyarakat sangat mudah berkeluh kesah. Jika kanal pengaduan tidak responsif, mereka akan beralih ke media sosial yang narasinya lebih sulit dikendalikan,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal tertib administrasi guna mencegah potensi penyalahgunaan. Optimalisasi penggunaan CCTV di ruang pelayanan turut didorong sebagai bentuk perlindungan bagi aparatur sekaligus bukti pendukung jika terjadi aduan yang tidak sesuai fakta.

Menutup arahannya, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak reaktif terhadap kritik di media sosial, melainkan menjawabnya dengan kinerja serta data yang akurat.

“Kita harus menjawab tantangan dan kritik dengan prestasi serta narasi positif berbasis data,” tegasnya.

Penguatan kemandirian keluarga menjadi fokus utama dalam Rakerda TP PKK Kabupaten Ngawi Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (16/4/2026) di Pendopo Wedya Graha.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, sebagai momentum memperkuat sinergi kader dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Dalam sambutannya, Ony menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. “PKK memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Diperlukan inovasi dan kolaborasi untuk mendorong kemandirian masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa program pemberdayaan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta penguatan literasi masyarakat. “Pemberdayaan yang dilakukan harus memberikan solusi nyata, bukan sekadar retorika. Dengan kemandirian, masyarakat akan lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. “PKK menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi Ana Mursyida Ony Anwar menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rakernas PKK Tahun 2025 dan Rakerda TP PKK Provinsi Jawa Timur. “Rakerda ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan gerakan PKK dengan visi misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta memperkuat kemitraan dengan OPD dan lembaga terkait guna mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, serta OPD terkait. Selain itu, hadir narasumber dari TP PKK Provinsi Jawa Timur yang memberikan penguatan terkait strategi gerakan PKK dan tata kelola kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan program PKK ke depan semakin terarah dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, sejahtera, serta berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.