Category archive

Bakohumas - page 67

Badan Koordinasi Kehumasan di wilayah Kabupaten Ngawi

Zoom Meeting, Penilaian Kinerja Percepatan dan Penurunan Stunting

di %s Bakohumas/Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi/Pemerintahan 1,000 views

Bertempat d Command Center, Kamis (30/5/24) Bupati Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Ketua TP PKK Ana Mursida, Sekda Mokh. Sodiq Triwidianto
beserta jajaran OPD lintas sektoral Pemkab Ngawi, mengikuti Zoom Meeting penilaian kinerja Kabupaten/ Kota dalam rangka penurunan Stunting Teritegrasi Tahun 2023 dengan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur.

Di kesempatan ini Bupati Ngawi dalam presentasinya menyatakan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting mendasar delapan aksi konvergensi.

Selain itu, dikatakan Bupati Ngawi ada beberapa hal yang harus dibenahi dan diapresiasi oleh tim penilai, “Hal ini nanti bisa dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja Kabupaten untuk percepatan penurunan Stunting terintegrasi.

Sementaea tim penilai dari Provinsi Jatim diantaranya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Bambang Hariyono, Bappeda Andi Perdana Sukma Putra, BKKBN Nyigit Wudi Amini, DP3AK Hari Chandra, dan Dinas Pendidikan Yoso Susrianto.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Upaya Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Bedah RTLH

di %s Bakohumas/Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi/Pemerintahan 930 views

Percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi secara masif terus dilakukan, termasuk melakukan kolaborasi bersama Baznas Ngawi melalui bedah rumah rumah tidak layak huni, kali ini milik Jami warga Dusun Jambe Kulon Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kamis (30/05/24) yang dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko.

Upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial menurut Wabup Ngawi selain melakukan kolaborasi bersama Baznas juga bisa dilakukan melalui metode partisipatoris,
“Partisipasi warga lingkungan juga sangat diperlukan agar tujuan menghadirkan rumah tidak layak huni yang kali ini pada rumah Mbah Jami dapat segera terealisasi,” ujarnya.

Seperti yang diungkapkan Wabup Ngawi, bahwa data tahun 2021 rumah tidak layak huni di Ngawi sebanyak 11 ribu, dan saat ini terselesaikan 4 ribu dan masih tersisa sekitar 7 ribu yang belum diselesaikan, sementara dalam setahun pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa hanya mampu membantu sekitar 1 ribu – 1,3 ribu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rutilahu, Dana Desa dan sejumlah program pemerintah pusat,” Untuk itu langkah strategis, masif dan partisipatoris sangat diperlukan agar percepatan pengentasan masalah kesejahteraan sosial dapat segera terselesaikan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala OPD terkait, Ketua BAZNAS Samsul Hadi, Forkopimcam dan relawan.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Gerakan Tanam Padi Bersama Linsek, Upaya Pemkab Ngawi Tingkatkan Ketahanan Pangan

di %s Bakohumas/Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi/Pemerintahan 987 views

Pemerintah terus upayakan peningkatan ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu strategi menyejahterakan rakyat, hal ini seperti yang dilakukan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono bersama jajaran Forkopimda Ngawi melaksanakan Gerakan Tanam Padi Bersama, di area persawahan Desa Klitik, Kecamatan Geneng. Rabu (29/05/24).

Turut hadir dikegiatan ini, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Jajaran Forkopimda Ngawi dan sejumlah Kepala OPD/Instansi di Kabupaten Ngawi.

Disampaikan Bupati Ngawi, kegiatan ini untuk menyukseskan program ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan nasional yang harus dijalankan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor disertai semangat gotong royong, “Karena pangan menjadi suatu hal yang wajib untuk bisa dijadikan progam prioritas secara nasional,” katanya.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional menurut Ony Anwar diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.

Selain itu, ditambahkan Bupati Ngawi juga dibutuhkan kemandirian untuk mewujudkan hal itu, dan strategi yang dilakukan Pemkab Ngawi melalui kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. “Kemandirian di sektor pertanian, ini kita harus punya komitmen di sana”, terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Supardi, mengatakan progres program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 seluas 8.941 hektar, dan di bulan Mei tahun 2024 ada penambahan lahan seluas 3.892 hektar, dan total luasan lahan PRLB saat ini 12.833 hektar atau 25,11 persen dari total luas baku sawah di Kabupaten Ngawi, “Luasan tersebut akan terus bertambah seiring dengan pengembangan inovasi melalui 100 lumbung mol atau poc tahun 2024,” jelasnya.

Supardi menambahkan, sejumlah langkah program pengembangan untuk mendorong pertanaman padi di Ngawi antara lain, Electricity for Farming yang bekerjasama dengan PLN, mandiri benih In-situ di Ngawi, agar benih mudah didapat, serta hilirisasi pertanian bekerjasama dengan offtaker, “Yang menampung hasil panen padi di Kabupaten Ngawi,” lanjutnya.

Selain itu, Supardi mengatakan pihaknya juga melakukan mitigasi terhadap dampak kemarau, “Diantaranya perbaikan irigasi tersier, perpompaan, sumur submersibble, penyediaan varietas toleran kering, serta bantuan benih,” jelasnya.

Sebar dan Bagikan :

Shares

Penyerahan SK dan Pelantikan 540 ASN PPPK Kabupaten Ngawi Formasi 2023/ 2024

di %s Bakohumas/Berita/Kabar Kita/Kabar Ngawi/Pemerintahan 1,412 views

Sebanyak 540 ASN PPPK terdiri dari guru dan tenaga kesehatan (nakes) diambil sumpah jabatan dan dilantik Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Pendopo Wedya Graha, Rabu (29/5/24).

Juga hadir Wabup Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Ngawi Moh. Shodiq Triwidiyanto, dan Kepala BKPSDM Idham Karima.

Dalam sambutannya, Ony mengatakan pada seluruh ASN PPPK bahwa menjadi abdi negara merupakan sebuah komitmen untuk melayani masyarakat, bangsa dan negara.

“Selain itu, mengingat core values ASN Ber-Akhlak kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat dan ASN sejahtera”, katanya.

Ony mengingatkan, nantinya ASN PPPK akan melaksanakan evaluasi penilaian kinerja per lima tahun sekali sesuai dengan perjanjian masa kerja yang tertuang di Surat Keputusan (SK) ASN PPPK.

“Untuk itu kita jaga keharmonisan dan komitmen dalam mengemban amanah baru ini di setiap menjalankan tugas sebagai abdi negara”, jelasnya.

Sebar dan Bagikan :

Shares
Go to Top