Bakohumas - page 205

Guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Ngawi gelar Bimtek Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kamis (22/09/22) di Gedung Kesenian Ngawi.

Acara dibuka langsung Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan diikuti 145 pendamping PKH yang tersebar dari seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.

Menurut Wabup Ngawi, PKH selain pendamping juga sebagai agen penyampai informasi kepada masyarakat, sebab yang melakukan interaksi langsung dengan masyarkat, “Pada Bimtek SDM ini lebih difokuskan pada penambahan wawasan terkait kesehatan dan stunting, hal ini mengacu pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa diantaranya beranggotakan balita dan ibu hamil,” ujarnya.

Integrasi penanganan stunting dikatakan Dwi Rianto Jatmiko sangat penting, tidak hanya menjadi urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DP3AKB ) dan Dinas Kesehatan saja namun juga dinas lainnya termasuk Dinas Sosial melalui peningkatan kapasitas ini, ” Mudah-mudahan SDM PKH ini akan lebih terarah dan terukur, sehingga dalam memotivasi serta monitoring terhadap KPM, terutama ibu hamil dan balita, jadi akan apa akan lebih fokus dalam penanganan untuk menurunkan angka stunting”, imbuhnya.

Rabu (21/09/22) bertempat di Command Center Sekretariat Daerah Ngawi. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani menyampaikan paparan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada evaluator Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Pan RB sebagai bagian tahapan pelaporan hasil SAKIP dan RB.

Disampaikan Bupati Ngawi bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Ngawi, tiga tahun terakhir berturut turut meraih predikat A atau memuaskan dengan penyelarasan dokumen perencanaan sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga anggaran lebih efektif dan efisien, “Terciptanya budaya kerja baru fokus pada tujuan tercapainya sasaran indikator kinerja utama. Meningkatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja sehingga terbangun sistem akuntabilitas dari tingkat instansi pemerintah hingga perangkat daerah”, jelasnya.

Hal tersebut, ditambahkan Bupati Ngawi didukung teknologi informasi sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dikemas dalam berbagai aplikasi, “SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai E Planning perencanaan terintegrasi, SIPKD sebagai E – Budgeting pengelolaan APBD, E – BMD sebagai aplikasi pengelolaan dan penatausahaan barang, SMEP sebagai E – Monev evaluasi kerja realisasi keuangan dan penggunaan aplikasi E – Kinerja,” mbuhnya.

Selanjutnya tim evaluator yang dipimpin Asisten Deputi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas Kinerja Aperatur Kementerian PanRB, Budi Prawira akan mengolah hasil paparan untuk dijadikan sebagai acuan predikat sakip yang akan diberikan.

Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh OPD dan Camat se Kabupaten Ngawi.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Ngawi ambil bagian diajang pameran Kriyanusa Kerajinan Nusantara Tahun 2022 yang digelar Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) di Hall A Jakarta Convention Center Jakarta (JCC), Jakarta, mulai Tanggal 21-25 September 2022 mendatang

Bersama dengan 5 Kabupaten lain diantaranya Pasuruan, Jember, Madiun, Sidoarjo, dan Tuban untuk tampilkan kerajinan terbaiknya mewakili Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini dibuka Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dekranas sekaligus Ibu Kerajinan Nasional Wury Ma’ruf Amin.

Turut hadir dalam pembukaan pameran, Rabu (21/09/22) Ketua Dekranasda Kabupaten Ngawi, Ana Mursyida Ony Anwar Harsono, yang ikut bangga produk kerajinan Kabupaten Ngawi menjadi bagian dalam pameran ini, “Kita membawa kerajinan kayu dengan tema dekorasi rumah dan beberapa batik khas Ngawi,” ungkapnya.

Dengan keterlibatan Dekranasda Kabupaten Ngawi diajang ini, Ana Mursyida berharap produk kerajinan kayu dan batik khas Ngawi bisa lebih dikenal di seluruh indonesia, sehingga pemasarannya bisa lebih luas lagi. “Selain itu, melalui pameran Kriyanusa ini, diharapkan para pengrajin bisa lebih semangat dan kreatif dalam menciptakan karya-karya yang mengikuti perkembangan pasar saat ini,” imbuhnya.

Untuk menyukseskan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) gelar rapat koordinasi awal Regsosek di Kurnia Hall, Selasa (20/09/22) yang diikuti 120 peserta dari lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dan institusi vertikal lainnya.

Juga hadir dalam Rakorda ini, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Forkopimda Ngawi, pimpinan OPD lingkup Pemkab Ngawi, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan swasta, perguruan tinggi dan Pondok Pesantren.

Saat membuka Rakorda Bupati Ngawi menyatakan bahwa hasil Regososek ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, kesehatan dan program lain yang mendorong potensi baik pusat maupun daerah.

Tidak hanya itu, Ony Anwar Harsono juga minta seluruh stakeholder mendukung suskesnya Regsosek ini, dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan memberikan fasilitas saat pelaksanaan diwilayahnya masing – masing. “Saya mengharapkan kemudahan akses dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan ini kepada masyarakat. Agar bisa didapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak ada lagi protes ataupun konflik dimasyarakat ketika ada program perlindungan sosial,” jelasnya.

Sementara Kepala BPS Ngawi, Prayogo Setyo Widodo dalam laporannya menjelaskan bahwa Regsosek ini merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial, untuk membangun sistem basis data kependudukan terpadu. “Sistem itu akan memuat informasi profil dan kondisi sosial ekonomi penduduk. Data yang ditampilkan bersifat terpadu, yang terkoneksi dengan basis data lain, seperti catatan sipil, kesehatan, tenaga kerja, dan kondisi demografi lainnya yang memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK),” terangnya.

Kemudian, Prayogo menyebut bahwa persoalan terkait tumpang tindihya data sektoral dalam program perlindungan sosial termasuk penerimaan bantuan dan jaminan sosial bisa diselesaikan.

Untuk pelaksanaan Regsosek, Prayogo mengungkapkan ada sejumlah tahapan diantaranya pelaksanaan pendataan awal yang dilakukan mulai tanggal 15 Oktober s/d 14 November tahun 2022 ini, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik dan penyerahan data di tahun 2023.