Dony Setyawan - page 35

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Apel Pembinaan Staf di halaman Pendopo Wedya Graha, Senin (19/12026). Apel yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Dalam amanatnya, Ony menyebut apel tersebut sebagai apel pembinaan pertama di tahun 2026. Ia mengapresiasi kinerja ASN atas berbagai capaian dan prestasi yang diraih sepanjang 2025, baik di bidang administrasi maupun inovasi pelayanan publik. “Prestasi yang sudah diraih harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ujarnya.

Ony menekankan pentingnya solidaritas, kekompakan, serta budaya guyub rukun dan gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada keteladanan pimpinan dan kerja bersama seluruh jajaran ASN. “Tanpa kekompakan, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu, Bupati Ngawi menegaskan implementasi nilai dasar atau core values ASN BerAKHLAK harus diwujudkan secara nyata. Ia mendorong ASN lebih aktif turun ke lapangan untuk memahami persoalan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses. “Kalau tidak sering turun ke bawah, kita tidak akan tahu akar persoalan masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Ony menyinggung persoalan infrastruktur jalan yang kerap menjadi perhatian publik serta mengajak ASN menyegarkan kembali semangat, dedikasi, dan loyalitas. Ia juga mendorong percepatan pemanfaatan digitalisasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Pergantian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngawi resmi ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD yang digelar Kamis (15/1/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ngawi.

Rapat paripurna ini mengagendakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngawi sisa masa jabatan 2024–2029, sekaligus perubahan alat kelengkapan DPRD.

Dalam rapat paripurna ini dilaksanakan peresmian pengangkatan Suntoro sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi menggantikan almarhum Waluyo Jati Sasono yang sebelumnya menjabat pada posisi tersebut. Selain itu, Sukarmin juga resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ngawi melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pimpinan dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sangat penting, agar benar-benar fokus melaksanakan amanah dan aspirasi masyarakat,” ujar Ony.

Ia menambahkan, dinamika politik di DPRD yang tinggi memerlukan komunikasi yang efektif serta semangat guyub rukun dan kekompakan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Keguyubrukunan dan kekompakan akan memudahkan kita menyelesaikan berbagai hambatan dan persoalan pembangunan di Kabupaten Ngawi,” lanjutnya.

Bupati Ony juga menekankan pentingnya sinergi dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah.
“Kita harus terus berinovasi dan menetapkan program-program unggulan demi terwujudnya Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi terus memperkuat komitmen pengentasan kemiskinan melalui investasi sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi, Kamis (15/1/2026).

Kegiatan pentasyarufan bantuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi Samsul Hadi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya, Antok, sapaan Wakil Bupati Ngawi, menyampaikan apresiasi atas peran aktif BAZNAS dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi strategis jangka panjang dalam membangun SDM unggul dan berdaya saing.

“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini merupakan langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, kami berharap para penerima manfaat ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, baik secara ekonomi maupun sosial,” ujarnya.

Antok juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BAZNAS agar program bantuan pendidikan dapat tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Program SKSS menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Bantuan pendidikan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perkuliahan hingga para mahasiswa menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan pendidikan Program SKSS secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa penerima manfaat, sebagai wujud sinergi BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memperkuat investasi SDM melalui pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 sebagai upaya mematangkan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dari Pendopo Wedya Graha, Rabu (7/1/2026).

Forum dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan dihadiri Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani, jajaran Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok inklusif.

Dalam sambutannya, Ony menyampaikan bahwa RKPD 2027 disusun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Proyeksi anggaran 2027, kata dia, relatif sama dengan 2026 yang telah mengalami koreksi sekitar Rp300 miliar sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan secara terukur.

“Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kalau tidak dilakukan, justru pemerintah daerah abai terhadap hak-haknya sendiri,” kata Ony.

Ia menjelaskan, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi salah satu opsi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan prinsip inklusif dan berkeadilan, khususnya pada lahan dan bangunan yang mengalami perubahan fungsi bernilai ekonomi tinggi. Dari pendataan perubahan lahan sekitar 2.000 hektare sejak 2012, Pemkab Ngawi menargetkan peningkatan PAD hingga Rp150 miliar pada 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kontribusi investasi agar berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin mengatakan Forum Konsultasi Publik bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah.

“Hasil forum lintas perangkat daerah ini menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebelum dibahas dalam Musrenbang kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menilai kebijakan efisiensi berpengaruh terhadap seluruh kebijakan fiskal daerah, termasuk pajak dan retribusi. Menurutnya, FKP menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi, partisipasi publik, dan orientasi kinerja pembangunan.

“Ke depan, pertumbuhan ini harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Yuwono.

Selain isu fiskal dan ekonomi, forum juga menetapkan prioritas pembangunan 2027 pada peningkatan layanan kesehatan termasuk penurunan stunting, digitalisasi birokrasi, pemerataan infrastruktur hingga desa, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap proses perencanaan ini terus dikawal publik agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.