Dony Setyawan - page 308

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Balai Perhutani Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Tentang Sinergi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi, di Command Center, Selasa (27/04/21).

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dengan Kepala Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Jawa Bali Nusa Tenggara Ojom Sumantri dan Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Karuniawan Purwanto Sanjaya.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat sekitar hutan.
Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016, Tentang program perhutanan sosial memiliki tujuan memberi pedoman akan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat.

Disampaikan Bupati Ngawi, bahwa sinergi pengembangan usaha perhutanan sosial penting dilakukan karena mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi, khususnya masyarakat sekitar hutan, “Sebab 40 persen wilayah di Kabupaten Ngawi adalah hutan, dengan kerjasama perhutanan sosial ini bisa menjadi pintu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan pengembangan usaha perhutanan sosial di Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Lebih lanjut Ony Anwar Harsono berharap dengan program perhutanan sosial itu memiliki pengelolaan yang berkesinambungan antara Pemkab, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Perhutani.

“Saat ini di Ngawi sudah terbit 42 SK Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan masih ada yang berproses sebanyak 47 permohonan ke Kementerian LHK, harapannya dengan terlaksananya perhutanan sosial di Kab. Ngawi kedepan akan mendorong kemandirian teknologi masyarakat namun dengantetap menjunjung azas kelestarian lingkungan,” lanjutnya.

Sementara Kepala BPSKL Jabalnusra, Ojom Sumantri di kesempatan ini menyampaikan bahwa program kerjasama perhutanan sosial ini baru pertama kali dilaksanakan di pulau Jawa, “Kabupaten Ngawi menjadi pilot project program ini karena melihat potensi yang luar biasa dari hutan dan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatannya. Saya berharap dukungan Pemkab Ngawi dalam hal ini dapat membawa kesuksesan program perhutanan sosial kemitraan lingkungan di daerah setempat,” ujarnya.

Sementara Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Karuniawan Purwanto Sanjaya mengapresiasi atas dukungan Pemkab Ngawi selama ini yang banyak membantu dan mendukung pengelolaan hutan di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi.

“Saat ini perkembangan perhutanan sosial melalui kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) bidang agroforestry dan wisata sudah banyak yang terwujud dan berhasil di Ngawi. Seperti budi daya tanaman jagung dan porang yang bahkan sudah ada yang diekspor. Jadi Pemkab Ngawi layak untuk jadi show window pengelolaan perhutanan sosial di Pulau Jawa,” terang Karuniawan.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan bantuan mesin perajang porang kepada LMDH Karya Mulyo Desa Majasem Kec. Kendal, Mesin APPO (pakan ternak dan pupuk Mokhasi) kepada LMDH Sumber Makmur Desa Banyubiru Kec. Widodaren, Mesin Com Sheller (Penggiling jagung beserta klobot) untuk LMDH Cipto Wono Lestari Desa Gandong Kec. Bringin yang diserahkan Bupati Ngawi dan Wakil Bupati serta Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. (Kominfo)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya jalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun, Kecamatan Geneng, Ngawi untuk memperluas cakupan serapan gabah untuk pasokan beras di DKI Jakarta.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemrov DKI Jakarta yang diwakili Gubenur DKI Jakarta, Anies Rasyid Bawesdan dan Pemkab Ngawi diwakili Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono yang disaksikan Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga disaksikan jajaran PT. Food Station Tjipinang, Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun di Balai Desa Geneng Minggu (25/04/21).

Dikatakan direktur PT. Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo bahwa kerjasama ini juga dalam bentuk pengelolaan Gedung SRG (Sistem Resi Gudang) Daya Tani Sembada dan penyediaan beras pecah kulit dan beras premium, dengan penggilingannya sebagai standby buyer atau hasil penyerapan dari Kelompok Tani Sido Rukun. “Dengan target penyerapan sebanyak seribu ton gabah atau 604 ton beras, dari lahan yang telah disiapkan seluas 200 hektar,” terangnya.

Gedung SRG dengan kapasitas gabah 1.500 ton, Kelompok Tani Sido Rukun bisa menyimpan gabahnya saat panen raya, “Sehingga tidak akan terdampak harga jual rendah saat panen. Dengan sistem nomor resi, bisa dianggunkan untuk pendanaan produksi selanjutnya, dan dapat menjual gabahnya lagi saat harga naik,” lanjut Pamrihadi Wiraryo.

Sementara Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dalam sambutannya mengatakan bahwa tingginya produksi gabah di Kabupaten Ngawi harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dengan kerjasama ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi, “Sehingga value, yang didapatkan petani pasca panen akan meningkat, dan tentu akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani,” terangnya.

Dikesempatan ini, Ony Anwar Harsono juga menyampaikan komiditi pertanian unggulan lainnya, seperti Melon yang memiliki grade kemanisan buah tinggi, “Diharapkan ada tindaklanjut kerjasama komiditi unggulan Kabupaten Ngawi terfasilitasi produknya di DKI Jakarta,” ujarnya.

Melalui kerjasama ini, Gebenur DKI Jakarta mengapresiasi Pemkab Ngawi sehingga kebutuhan pangan di Jakarta terpenuhi dengan baik. Juga, petani memiliki sistem kerja untuk meningkatkan kesejahteraan, “Sehingga petani tidak terus menjadi yang paling akhir, tetapi menikmati nilai tambah dari produksi beras,” tutur Anies.

Lebih lanjut Anies menjelaskan kerjasama antar daerah ini merupakan amanat dari konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, “Jakarta sebagai kota penyumbang perekonomian terbesar dapat memberikan manfaat bagi daerah lain khususnya peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Dengan sistem kerjasama ini, Gebenur DKI Jakarta memastikan petani bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik dan sejahtera, “Ini terima kasih kami, balas budi kepada para petani yang sudah menyiapkann bagi kami yang tinggal di kota,” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemrov Jatim siap memberikan memberikan penguatan dalam memfasilitasi kerjasama ini agar semakin berkembang, “Nantinya tidak hanya Gapoktan Sido Rukun saja, melainkan Gapoktan di seluruh Jatim akan mendapatkan pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Selain penandatangan kesepakatan bersama secara simbolis dengan pelepasan dua truck bermuatan beras dengan memecahkan kendi oleh Bupati Ngawi Ony Anwar dan Gubernur DKI Anies Baswedan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Kominfo)

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono hadiri Harlah Fatayat NU (Nahdlatul Ulama) Ke – 71 di Aula Masjid An – Noor Beran, Sabtu (24/04/21) yang dihadiri pengurus Fatayat NU se Kabupaten Ngawi.

Dikesempatan ini, Ony Anwar Harsono memberikan apresiasinya untuk Fatayat NU yang giat dalam memerangi gizi buruk dan kesehatan ibu, “Sehingga berdampak pada pengurangan anak stunting di Kabupaten Ngawi,” katanya.

Bupati Ngawi juga berharap Fatayat NU dapat memaksimalkan program dimasa pandem iCovid – 19 ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi, “Dengan begitu program kegiatan Fatayat NU, bisa disebarluaskan hingga daerah terpencil yang ada di Ngawi, seperti media sosial atau Website,” lanjutnya.

Tidak hanya Subuh Bergerak, Bupati Ngawi di acara ini juga menyampaikan sosialisasi program Maghrib Mengaji dan penutupan industri minuman keras di Ngawi, sekaligus minta semua elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan di Kabupaten Ngawi mendukung langkah Pemda sesuai syariat Islam. (Kominfo)