Dony Setyawan - page 221

Dalam upaya percepatan herd immunity di Kabupaten Ngawi, Wakil Bupati Ngawi bersama Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya, Ketua Kejaksaan Negeri dan perwakilan Kodim 0805 serta kepala OPD terkait tinjau pelaksanaan vaksinasi Merdeka Semeru dosis I dan pemberian Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Ngawi di Tribun Alun – Alun Merdeka Ngawi, Selasa (10/8/21).

Kegiatan ini dilakukan serentak se Jawa Timur yang dipantau langsung Gubenur Jatim, Khofifah Indar Parawangsa bersama Kapolda Jatim dan Pandam V Brawijaya melalui video conference.
Dikesempatan ini Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya mengatakan bahwa kegiatan ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngawi, “Ya, pada hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk 35 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Ngawi,” ujar Kapolres Ngawi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ini diungkapkan I Wayan Winaya bahwa peserta vaksin harus melaksanakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum mengambil nomor antrian baru kemudian mengikuti prosedur vaksinasi oleh petugas kesehatan.“Pelaksanaan vaksinasi ini, kita tetap menekankan agar mematuhi prokes pencegahan Covid-19 dimana dalam pelaksanaan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan,” tandas I Wayan Winaya.

Sementara itu Wabup Ngawi dalam kegiatan ini mengharapkan Kabupaten Ngawi segera mencapai herd imunity sehingga keadaan akan segera kembali normal. (Kominfo)

Kabupaten Ngawi kembali raih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual, Kamis (29/07/21) di Command Center Sekda Ngawi.

Dihadiri langsung Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, dr. Nugrahaningrum.

Wabup Ngawi,  memberikan apresiasinya atas pencapaian Kabupaten Ngawi yang berhasil meraih penghargaan KLA kategori Madya, “Terima kasih kepada stake holder terkait, pencapaian ini sekaligus menjadi  motivasi kedepan, dan akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kategori yang lebih tinggi,” kata Wabup Ngawi.

Sementara Kepala (DP3AKB)  dr. Nugrahaningrum  mengungkapkan bahwa  Kabupaten Ngawi harusnya bisa mencapai lebih tinggi lagi, dengan berbagai implementasi program pemenuhan hak anak yang terintegrasi yang melibatkan lintas sektoral, Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak  (P2TP2A) dalam bentuk Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) disini ada pendampingan kasus kekerasan, pendampingan korban dan memfalitasi semua kasus, hingga proses hukum yang terintegrasi,” ungkapnya.

Selain itu, dr. Aning berharap untuk semua kegiatan tersebut bisa terdokumentasi dan ter- branding dengan baik, ”Jadi perlu adanya pengemasan, dengan dokumentasi yang baik sehingga semua kegiatan yang sudah kita laksananakan ini bisa terbranding,” lanjutnya.

Kepala DP3AKB akan terus melakukan edukasi terkait pemenuhan hak anak dengan melibatkan Dinas Pendidikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran (simpel) yang bertujuan untuk mensubtitusikan pembelajaran pemenuhan hak anak, dengan materi atau kurikulum anti kekerasan anak, anti bullying, “Jadi materi – materi tersebut kita sisipkan di Simpel,” jelasnya.

Sementara dari Kementerian PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan ucapan selamatnya untuk seluruh kepala daerah atas sumbangsih serta kerja nyatanya demi memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya masing-masing.

Dari 275 Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak baik tingkat Pratama, Madya, Nindya dan Utama.

“Kami menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah perjuangan yang mudah, karena membutuhkan komitmen yang kuat, proses yang panjang serta pengorbanan dari seluruh pihak demi terlindunginya anak-anak di daerahnya masing-masing,”ujarnya.

Gusti Ayu  berharap predikat KLA ini bisa memberikan manfaat besar bagi perempuan dan anak serta menjadi inspirasi, motivasi, kekuatan dan dorongan semua khususnya kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia untuk menjadikan program pembangunan anak sebagai prioritas untuk mewujudkan Anak Terlindungi Indonesia Maju.(Kominfo)

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko bersama OPD terkait lakukan kunjungi bedah rumah warga kurang mampu di desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Sabtu (17/07/21).

Menurut Wabup kegiatan seperti ini bisa menjadi salah satu upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ngawi, dengan indikator tempat tinggal. Dijelaskan Dwi Rianto Jatmiko, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan ini, diantaranya dengan melakukan pendekatan melalui data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan pendekatan non data secara partisipatoris bersama lembaga masyarakat desa dengan TNI – Polri dan juga Baznas.

“Cara pertama melalui data nantinya akan diintervensi ke dalam program seperti RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), sedangkan pendekatan kedua non data bisa kita lakukan dengan gotong royong dari semua elemen masyarakat yang dibantu TNI – Polri serta Baznas untuk warga yang tidak terdata di DTKS,” jelasnya.

Dengan partisipatoris, Wabup berharap mampu memutus mata rantai kemiskinan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi. (Kominfo)

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industry di Kabupaten Ngawi, Bupati Ony Anwar Harsono didampingi Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto dan Kepala Bappelitbang Ngawi Indah Kusumawardhani mengikuti rapat koordinasi monitoring progres perencanaan dan persiapan pembangunan kawasan industry bersama Asisten Deputi (Asdev) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Kemenko Marves, Hari Kusmardianto di Command Center, Setda Ngawi, Rabu (14/07/21) secara virtual.

Dalam rakor ini Bupati Ngawi menyampaikan bahwa terkait permohonan pertimbangan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan untuk pengembangan kawasan industry di Kabupaten Ngawi progress terakhir pada survey kondisi exsisting kawasan industry Ngawi yang dilakukan Dinas kehutanan Provinsi Jatim, Rabu (23/06/21) lalu. “Kita sudah sampai pada eksistensi lapangan pertimbangan Gubenur dan rekomendasi teknis dari Perhutani,” katanya.

Dijelaskan Ony Anwar bahwa setelah muncul rekomendasi tersebut akan menjadi pertimbangan Kementerian LHK menerbitkan hak pengelolaan lahan (HPL) untuk perubahan keperuntukan dan fungsi termasuk mekanisme ganti rugi dan lainnya, “Itu nanti akan dikomunikasikan dengan Kemenko Marves. Dan, kita mempersiapkan dulu draft persyaratannya lalu dikirim ke KLHK, kemudian nantinya akan ada pertimbangan HPL nya untuk Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Seperti yang dikatakan Bupati Ngawi bahwa percepatan secara administrasi akan terus diupayakan, sehingga di tahun 2022 pembangunan sudah bisa dilakukan, “Kita kejar di tahun 2021 secara administrasi apa yang diinginkan KLHK, kita penuhi. Sehingga di tahun 2022 harapannya sudah mulai running,” tambahnya. (kominfo)