Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara hybrid di Pendopo Wedya Graha, Selasa (10/3/2026). Forum ini menjadi puncak rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah dengan mengusung tema Eksplorasi Program Unggulan dan Integrasi Sistem Menuju Kemandirian Ekonomi Berbasis Keberlanjutan.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, seluruh kepala perangkat daerah, camat, perwakilan BUMN dan BUMD, asosiasi, akademisi, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam sambutannya menyampaikan sejumlah isu prioritas pembangunan yang perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan maupun kualitasnya. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis, KDMP, serta penguatan kemandirian pangan yang harus diimplementasikan secara berkelanjutan disertai evaluasi berkala.
“Selain itu, dengan visi Semesta Berencana menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan di seluruh sektor, kita juga harus mampu menghadapi perkembangan digitalisasi secara bijak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tiat S. Suwardi dalam arahannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami berharap forum ini mampu menyelaraskan kebutuhan prioritas masyarakat dalam membangun daerah untuk kemajuan Kabupaten Ngawi sekaligus Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran Dashboard Eksekutif Satu Data serta deklarasi forum perempuan, anak, lansia, dan disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
