Bupati Ngawi, Budi Sulistyono bersama Kepala Badan Keuangan, Bambang Supriyadi, Inspektur Inspektorat, Yulianto Kusprasetyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Indah Kusumawardani serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 dan pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut – turut atas pelaporan keuangan tahun 2010 – 2019, serta penyerahan Barang Milik Daerah (BMN) Award 2020 secara virtual, di Command Center, Sekretariat Daerah Ngawi, Selasa (22/09/20).
Acara dengan tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus diumumkan bahwa Provinsi Jawa Timur bersama 17 Kabupaten dan Kota se Jatim memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Dalam sambutannya, Menkeu, Sri Mulyani memberikan apresiasinya untuk semua pihak diantaranya kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah bersinergi memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Menurutnya, peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah juga menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. “Diharapkan capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.
Ditengah pandemi Covid – 19 ini, Menkeu mengatakan pemerintah akan terus berupaya mempertahankan serta menjaga akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). “Kita berpikir pengelolaan ini harus kita jaga hingga 2021, atau bahkan sesudah itu. Sehingga kita tetap akuntabel terhadap keuangan negara,” ungkapnya.
Karena menurutnya, pandemi ini tidak akan selesai tahun ini, bahkan hingga tahun depan masih dihadapkan dengan situasi ini, “Jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan ini,” lanjutnya.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa semua mitigasi serta resiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penanganan Covid – 19 juga pemulihan ekonomi nasional (PEN), menjadi perhatian bagi pimpinan stakeholder baik dipusat maupun daerah.
Ditambahkan Menkeu, bahwa kementerian, lembaga dan Pemda harus mampu mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi ditengah pandemi Covid – 19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran.
Usai sambutan Sri Mulyani menyerahkan Penghargaan WTP dan Penyerahan BMN Award 4 secara virtual dan dilanjutkan dengan talk show tentang “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang akan dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Perbendaharaan, Gubernur Sumatra Barat, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung yang di moderator Inspektur Jenderal Kemenkeu. (Kominfo)
