Pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Ngawi untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sekolah tersebut di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kasreman, Sabtu (19/9/2026), didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.
Sekolah yang berdiri di atas lahan sekitar tujuh hektare tersebut telah menampung 220 siswa, terdiri atas 18 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 112 siswa SMA. Ony mengapresiasi hadirnya fasilitas pendidikan dan asrama yang dilengkapi ruang kelas, auditorium, lapangan olahraga, serta area penunjang siswa.
“Kami bangga melihat semangat siswa dalam menempuh pendidikan. Ini yang harus terus dipupuk agar mereka mampu meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik,” kata Ony.
Pemkab Ngawi berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui perbaikan akses jalan, penghijauan, serta pemenuhan fasilitas penunjang pengembangan bakat siswa. Dukungan tersebut menjadi bagian dari penguatan lingkungan belajar dan keberlangsungan sekolah.
Saifullah menegaskan, khusus di Ngawi, Sekolah Rakyat langsung menggunakan gedung permanen tanpa melalui tahap sekolah rintisan. “Untuk Kabupaten Ngawi, Sekolah Rakyat langsung menggunakan gedung permanen tanpa melalui tahap sekolah rintisan,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dikelola Kementerian Sosial dengan konsep pendidikan berasrama yang menggabungkan pembelajaran akademik dan pembentukan karakter. Peserta didik dijaring melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama keluarga pada desil 1 dan 2. Seleksi guru dan tenaga kependidikan masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir September atau awal Oktober 2026.
Saifullah menyebut masa awal pembelajaran menjadi tahap penting karena siswa, guru, pemerintah daerah, dan Kemensos perlu beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. “Di masa awal ini, siswa, guru, pemerintah daerah, dan kami di Kemensos sama-sama perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan,” tegasnya. Ia meminta seluruh pihak mengawal penyelenggaraan sekolah agar proses pendidikan dan pemanfaatan fasilitas berjalan optimal.
