Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat langkah menuju zero stunting melalui program kolaboratif lintas sektor. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemkab Ngawi menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama dan SK Bupati tentang Penetapan Desa Model untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, di Kurnia Hall, Kamis (6/11/2025).
Acara dibuka oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko (Antok), yang menyampaikan apresiasi terhadap sinergi DP3AKB, BKKBN Provinsi Jawa Timur, TP PKK, Duta GenRe, serta Mitra PASTI Nasional sebagai mitra pendanaan strategis dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk menyukseskan program ini dibutuhkan kerja sama partisipatoris dari seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah dan mitra,” ujarnya.
Antok juga menegaskan bahwa tantangan kemiskinan dan kesejahteraan di Ngawi harus terus dipantau, terutama dalam hal mekanisme, prosedur, dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Kolaborasi lintas instansi, menurut Antok, menjadi kunci untuk memperkuat transparansi, sosialisasi, dan percepatan pelaksanaan program strategis daerah seperti Subuh Bergerak, Gema Parut, serta Gerakan Seribu Anak Asuh.
Sebagai wujud nyata, Desa Dero, Krompol, Jururejo, dan Kandangan ditetapkan sebagai Desa Model Percepatan Penurunan Stunting. Keempat desa ini diharapkan menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam menggerakkan masyarakat dan mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam penanganan stunting.
“Komitmen Desa Model ini bukan hanya langkah simbolis, tetapi menjadi tonggak penting menuju zero stunting di Ngawi. Diharapkan seluruh pihak, termasuk camat dan lurah, aktif memantau perkembangannya,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala DP3AKB dr. Nugrahanigrum, perwakilan BKKBN Jatim Nyigit Wudi Amini, Mitra Pendanaan Program PASTI Nasional Michael Susanto, Wakil TP-PKK Ngawi Irene Dwi Rianto Jatmiko, Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani, serta sejumlah kepala OPD terkait.
