Pemprov Jatim menargetkan pada Maret 2013, angka kemiskinan Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4% dari semula 13% menjadi 12,6%. Salah satu upaya penurunan tersebut yakni melalui sejumlah program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin khususnya di pedesaan,yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dalam Peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2013 di Surabaya, Sabtu (2/2).
Dikatakannya, untuk mewujudkan hal itu, perlu upaya dan kerja yang luar biasa agar target terealisasi. Bukan tidak mungkin, target tersebut terpenuhi, karena selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Jatim mengalami penurunan. “Bisa jadi penurunannya akan melampaui angka yang kita targetkan,” ujarnya.
Selama tiga tahun terakhir, kemiskinan di Jatim mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, jumlah rakyat miskin di Jatim sebanyak 6,022 juta orang atau 16,68% nasional. Pada September 2012, jumlah rakyat miskin Jatim menjadi 13,08% dari nasional atau mengalami penurunan kemiskinan 3,6% selama 2009 -2012.
Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan secara nasional, di Jatim selalu diatas rata-rata nasional. Ada satu juta lebih penduduk miskin di Jatim yang telah dientaskan dari kemiskinan selama 3,5 tahun ini. Salah satu kunci penurunan kemiskinan di Jatim dipengaruhi adanya program PNPM pedesaan.
Menurutnya, progress yang dihasilkan PNPM Pedesaan yang luar biasa, Bank Dunia memberikan penghargaan karena membantu mengangkat perekonomian di pedesaan. Kedepannya diharapkan angka kemiskinan kita mencapai 10 – 11%, bukan hal mudah, tapi dengan upaya bersama hal tersebut bias tercapai.
Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi mengatakan, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.
Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. (jatimprov.go.id)
