RPJMD - page 2

Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan langkah awal rencana penyampaian hasil evaluasi implementasi  Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta, Senin (7/01).

Kunjungan kerja ini dipimpin Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, diterima langsung Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh.

Turut dalam rombongan Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbang, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika dan Kepala Badan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Menurut Bupati Ngawi terkait kunjungannya ke Kemenpan RB katakan bahwa memang perlu ada konsultasi atau pendampingan agar kebijakan Pemkab Ngawi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan bersama sehingga mampu dicapai dengan kinerja yang baik.

Lebih lanjut, Budi Sulistyono juga sampaikan kalau melihat perkembangannya saat ini, semua sudah dilakukan berdasarkan kinerja, “Lha kinerja ini tidak hanya bekerja saja tapi harus berorientasi pada hasil kinerja, itu yang paling penting,” ungkapnya disela acara peletakan batu pertama pembangunan  gedung PGRI, Selasa (8/01).

Bupati juga tandaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan inovasi dan kreatifitas yang tumbuh dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN), “Untuk menumbuhkan itu harus di support, dilakukan pembinaan atau bimbingan, agar mereka nantinya mengerti perkembangan dunia saat ini, termasuk industri 4.0,” lanjutnya. Sehingga hal ini mampu memicu kita untuk semakin mendekatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat, “Jadi semua bisa mudah diakses, pelayanan yang serba ringkas dan tidak berbelit – belit,” tuturnya.

Dan, Bupati juga sampaikan Pemkab Ngawi telah melakukan pemenuhan rekomendasi yang diminta Kemenpan diantaranya meng-komputerisasi semua akses – akses yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, termasuk E – Planning, dan E- Budgeting, “Keduanya ini harus di online kan betul agar masyarakat juga merasa memiliki pemerintahan ini,” katanya.

Untuk SAKIP tahun ini Bupati targetkan naik ke predikat A, “Ketika kita naik kelas A maka kedepan, kita akan menjadi panutan oleh masyarakat maupun teman – teman Kabupaten lain. Dan, Kabupaten Ngawi menjadi pusat studi banding bagaimana menjalankan SAKIP,” tuturnya.

Bupati juga ungkapkan dalam presentasinya salah satunya menyampaikan fokus pemerintah pada pembangunan wilayah ekonomi seperti pasar, UMKM, industri kecil, dan pariwisata, “Membangun wilayah ekonomi itu indikasinya adalah terjadinya perputaran uang ditempat tersebut cukup bagus, nah itu goal nya,” ujarnya.

Menurutnya, untuk bisa mencapai target ini semua harus kerja keras, “ Kita harus siap, kerja keras, dan satu hal yang harus selalu ditanamkan, kita ini abdi masyarakat, harus bisa memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (red/kominfo)