Seleksi Paskibraka Kab. Ngawi dimulai 2 s/d 3 Maret 2013 yang diikuti 325 siswa SMA dan SMK yang ada  di Kab. Ngawi. Menurut Kabid Kepemudaan DISPARIYAPURA Kab. Ngawi Ir. Tri Susilo mengatakan, “Di hari pertama materinya meliputi  fisik (tinggi badan dan berat badan) dan latihan baris berbaris (LBB), setelah diseleksi tinggal 90 orang (50 putra dan 40 putri). Sedangkan di hari kedua materinya meliputi pengetahuan umum, seni budaya, bahasa ingris dan kesehatan”, ungkanya.

Lebih lanjut dikatakan Tim penguji Paskibraka Sarjono, “setelah diseleksi di hari kedua yang lolos mengikuti Paskibraka 2013 tinggal 60 orang yang terdiri 21 putri 39 putra. Dari 60 orang diambil 5 orang putra dan 5 orang putri untuk ikut seleksi di Paskibraka Propinsi Jatim mewakili Rayon Madiun. Peserta yang lolos Paskibraka Kab. Ngawi masuk karangtina mulai 1 Juli 2013 untuk mengikuti latihan Paskibraka dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2013″, ujarnya. (Tiwi/majalahkapas.com)

Dinas Sosnakertrans Kab Ngawi bekerja sama dengan Yayasan UCP Yogyakarta yang bergerak dalam bidang kemanusiaan pada tanggal 25 Maret 2013 memberikan bantuan kursi roda pada 44 orang penyandang disabilitas yang ada di kab. Ngawi diberikan secara gratis.

Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistiyono dalam sambutannya mengatakan, “Penyandang disabilitas di kab. Ngawi yang sudah terdaftar di Dinas Sosnakertrans secara bertahap semuanya  akan diberikan bantuan baik kursi roda, kruk, berbagai macam keterampilan dan modal usaha agar nantinya dapat membuka usaha untuk memenuhi kebutuhannnya tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain”, ujarnya

Lebih lanjut  Kepala Sosnakertrans Sunarto, S.Sos menjelaskan, “Jumlah penyandang cacat tubuh di kab. Ngawi sebanyak 1.560 orang. Jaminan sosial untuk yang cacat berat tiap bulan @ 300 ribu sebayak 46 orang dan juga memberikan bantuann mesin jahit untuk cacat tubuh sebanyak 50 orang. Tujuan memberikan bantuan ini agar penyandan disabilitas dapat bermobilitas dan hidup mandiri”, ungkapnya. (Tiwi/majalahkapas.com)

Pemprov Jatim menerapkan lima strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi itu yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha makro dan kecil, penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Hal itu dikatakan Gubernur Jatim, Dr Soekarwo saat memeberikah kuliah dalam rangka launching Program magister kajian kemiskinan dengan tema “Membedah pemikiran Pak Dhe Karwo dalam mengatasi masalah kemiskinan,” Senin (25/3) di Universitas Brawijaya Malang.

Namun, kata gubernur, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa hidup sejahterah adalah hidup yang nyaman, dimana tiap pagi bisa menikmati kopi dan merokok, dengan begitu tidak perlu lagi bekerja lebih keras, pendidikan yang tinggi.

“Kurang lebih sebanyak 10 persen, dari jumlah penduduk yang ada di Jatim yakni 3,8 juta, beranggapan bahwa hidup layak adalah seperti contoh tersebut, terutama masyarakat di pedesaan yang pendidikannya masih rendah,” ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan satu hal yang secara kultural permasalahan kemiskinan di Jatim. Selain itu, karena pendidikan rendah diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang keliru tersebut. Oleh sebab itu  permasalahan yang harus dapat diatasi yakni kemiskinan, isolasi, kerentanan dan fisik yang tidak sehat.

Seperti diketahui bahwa kondisi umum di Jatim menurut hasil sensus BPS pada per 1 Juli 2010 jumlah penduduk mencapai 37.476.757 jiwa, sedangkan pada 2011-2012 mencapai 38.552.990 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Jatim masih di bawah 1 persen pada tahun 2012, yakni 0,16 persen, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat nasional yang mencapai 1,6 persen dan di Jabar mencapai 2,23 persen.

Lebih lanjut dikatakannya, dari data itu pada tahun 2008 masuk 2009 menurut BPS sebagai titik awal kemiskinan, dan diperoleh kesimpulan bahwa orang miskin dapat dibagi tiga, yakni hampir miskin mencapai 1.330.696 (43%) rumah tangga, miskin mencapai 1.256.122 (41%) rumah tangga dan yang sangat miskin mencapai 493.004 (16%) rumah tangga.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan dalam meningkatkan kepedulian (awareness) dengan cara meletakkan hati dan perasaan cintanya terhadap masyarakat miskin. “Yang terpenting bagaimana orang yang tidak mampu, diurus dan diajak berbicara serta harus ada intervensi program dari negara. Program tersebut antara lain salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya.

“Melihat kondisi tersebut, diharapkan bahwa orang miskin jangan diharuskan untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan, tapi bagaimana kita harus meletakkan pemikiran tentang dirinya sendiri dan melibatkan untuk mengambil keputusan,” imbuhnya.

Untuk penguatan perekonomian, dipedesaan-pedesaan dibentuk suatu kelembagaan yang disebut koperasi wanita. “Mengapa koperasi wanita, karena perempuan sangat berhati-hati sekali, selain itu juga tidak boros, maka sangat tepat sekali kalau perempuan sebagai akuntannya karena yang bisa mengatur keuangan,” katanya.

Menurutnya, bahwa secara sosiologis kemiskinan perempuan sangat mempengaruhi gizi keluarga, mempengaruhi pendidikan anak karena pengaruh perempuan sangat kuat sekali di dalam keluarga.

Maka dari itu, untuk mensinkronisasikan program penanggulangan kemiskinan perlu dikembangkan koperasi wanita, ini merupakan wahana untuk menciptakan para wirausaha yang anggotanya terdiri dari perempuan, sehingga melalui koperasi wanita diharapkan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama meningkatkan produktivitas. (kominfo.jatimprov.go.id)