Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono, membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Cabang Ngawi Tahun 2014 bertempat Gedung PKK, Rabu (29/01).

Bupati Ngawi menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pengurus lama yang telah mendedikasasikan jiwa dan raganya terhadap pramuka kabupaten ngawi. Lebih lanjut, kegiatan ini (Muscab) merupakan kegiatan rutin lima tahunan yang selalu kita evaluasi.

kegiatan pramuka mengandung makna membuat karakter anak, “ didalam dunia pendidikan ada dua hal yang selalu saya tekankan yaitu soft skill dan hard skill ”. dan pramukan ini masuk kedalam pelajaran soft skill yang nantinya akan menentukan kehidupan anak di kemudian hari. “ saya biasa duduk disini, tidak lepas dari pramuka “. Tegas beliau disambut tepuk tangan tamu undangan.

Pemda kurang memperhatikan fasilitas pramuka yang notabenya adalah pembentuk karakter anak. “pemda akan segera mencarikan tempat pengganti untuk pramuka, karena tempat yang lama sudah digunakan untuk gedung kesenian”.

Rabu 29 Januari 2014 di Kantor DPPKA Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono  membuka Kantor Kas-Bank Jatim Cab. Ngawi.

Dalam sambutannya bupati mengatakan bahwa KAS daerah Kabupaten Ngawi selama ini di Bank Jatim, maka kerjasama dengan Bank Jatim ini akan lebih mempererat lagi  pelayanan dibidang keuangan, baik yang berhubungan dengan APBD dan pembelanjaannya, atau agar setiap transaksi pembayaran tak harus ke Bank Jatim, tapi Bank Jatim yang mendekat kepada nasabah. Maka dengan dibukanya kantor KAS Bank Jatim di DPPKA, setiap ada transaksi langsung bisa menyelesaikan segala transaksinya baik berupa uang atau rekening. Bupati menambahkan semua lapisan masyarakat yang berurusan dengan pemerintah daerah, apakah pegawai, apakah masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi di Bank Jatim.

Bupati mengharapkan bahwa dengan mempercayakan dana kepada Bank Jatim karena Bank Jatim punya program-program tentang ekonomi kerakyatan, bunga yang kecil kepada industri kecil, UMKM, dsb, sehingga warga masyarakat yang memerlukan permodalan akan lebih mudah memperoleh kredit-kredit untuk mengembangkan usaha mereka. (Humas Pemkab Ngawi)

Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali melakukan mutasi pejabat, kali ini sebanyak 137 orang dimutasi. Eselon II sebanyak 8 orang, eselon III sebanyak 28 orang dan eselon IV sebanyak 101 orang bertempat di Pendopo Wedya Graha, Rabu (22/01).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngawi menyampaikan, “ kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang selalu kita evaluasi dan setiap saat bisa dilakukan, kalau dirasa organisasi sangat di perlukan ”.

Tugas berat sudah menanti, terutamanya eselon II yang menduduki posisi baru, harus langsung tancap gas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” tegas Bupati. terutama Kadispariyapura yang sekarang pegang oleh Anwar Rifai. “ luar biasa beratnya sehingga harus total dalam melaksanakanya, mulai dari Pembangunan Alun-alun, GOR, Hotel dan Pariwisata “.

Sementara untuk Kadisdagsar ini tidak ringan, ” kalau saya presiden, maka yang namanya kepala dinas perdagangan adalah menteri perdagangan “. tugas utamanya ialah menjual produk-produk unggulan ngawi keluar. untuk itu, produk-produk lokal harus mampu berkompetisi dengan produk luar. selain itu, Perda Pasar yang memberatkan Pedagang perlu direvisi ulang, ” Percuma PAD besar, jika memberatkan pedagang”.

lanjut orang nomor satu di pemkab ngawi, tugas Inspektorat paling utama ialah melakukan pembinaan kesemuanya, ” kalau kita ngomong APBD, semestinya inspektorat harus mengerti betul, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga palaporan “ untuk menuju WTP tahun 2014.

Dinas Perhubungan, jalan di kabupaten ngawi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, apa yang menyebabkan jalan cepat rusak, apakah tonase berlebihan, terus bagaimana langkahnya untuk melakukan penghematan.

Bagi camat yang baru untuk secepatnya berkonsolidasi, karena fungsi utamanya ialah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pimpinan desa diwilayah masing-masing. camat harus menguasasi seluruh permasalahan sampai sedetail-detailnya, apakah kesehatanya, kemiskinannya pendidikanya. Kedepan seluruh pejabat stuktural desa, mulai dari kades, kaur, BPD, RT, RW sampai hansip semua harus masuk kedalam program BPJS yang dicover melalui APBD.

Ketertinggalan di bidang kesejahteraan masyarakat, masih belum sesuai dengan harapan, ” kerja keras dan kerja keras, bukan hanya tenaga, pikiran, serta cermatilah ruang-ruang kebijakan dan tugas-tugas kita, saatnya kita masuk rel agar sukses didalam kepuasan pelayanan “.