Ngawi – Tepat tangal 22 Oktober 2015 puluhan ribu santri se-Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pagi ini melakukan kirab dan jalan sehat bersama dengan start di Stadion Ketonggo dan finish di Alun-alun Merdeka. Meski kegiatannya adalah jalan sehat, mereka tetap mengenakan sarung dan peci sebagai identitas sebagai santri. Kamis (22/10) pagi.

Dalam kegiatan kirap santri ini juga dihadiri Pj Bupati Ngawi Sudjono , Sekertaris Daerah Siswanto dan juga pengurus pondok pesantren se-kab.Ngawi. Jalan sehat itu berhadiah sepeda motor.

Ketua Panitia Afifudin Qoir mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk eksistensi santri dalam membangun dan mengisi kemedekaan negeri. “Selama ini santri dianggap kolot dan hanya bisa ngaji dan berkutat di pondok padahal kiprah santri sendiri cukup banyak,” katanya di sela-sela acara Kirap Santri , dalam sambutannya Afifudin Qoir juga melaporkan jumlah santri yang ikut dalam kirap santri ini berjumlah ± 20.000 peserta dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kab.Ngawi.

Sebelum memberangkatkan Kirap Santri , Pj Bupati Ngawi Sudjono juga mengatakan bahwa pemerintah Kab.Ngawi sangat mengapresiasi kegiatan kirap santri untuk memperingati Hari Santri Nasional dan semoga kegiatan ini akan berlangsung lebih meriah di tahun-tahun berikutnya. Selain itu Sudjono juga menambahkan “kegiatan ini jangan hanya sebagai seremonial, namun kita sebagai santri harus lebih bisa memeberikat manfaat bagi Nusa, Bangsa, dan Agama,” pungkasnya.

Selain diisi dengan Kirap Santri, puluhan ribuan santri se-Kabupaten Ngawi ini juga mendengarkan tausiyah dari sejumlah pengasuh pondok pesantren. Puluhan ribu santri juga membacakan ikrar santri yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Keceriaan santri terlihat dari wajah-wajah santriwan dan santriwati yang mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa peran santri bagi kemerdekaan negara ini dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober menjadi hari santri nasional.(dny)

Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional 

Jakarta, 20 Oktober 2015, Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.

Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.

Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.

Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.

Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).

Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu

Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.

Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono. (Tim PKP-Kominfo)

Info  lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan Meningkat

Jakarta, 20 Oktober 2015 – Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal Fishing dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di ASEAN.

Penenggelaman Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.

Menurut Mahkamah Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam.

“Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan illegal fishing,” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Dapat dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.

Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia.

“Untuk mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS). (Tim PKP-Kominfo)

Info  lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia