Berita - page 51

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi terus dilakukan termasuk kolaborasi dengan Baznas Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan dan relawan Pesona dalam program Jatim Peduli yang diwujudkan dalam Bedah Rumah milik warga Dusun Sendanggembes Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Selasa (07/05/24) yang dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko beserta istri Ineke Dwi Rianto Jatmiko.

Seperti diungkapkan Wabup Ngawi, data awal rumah tak layak huni di Ngawi sebanyak 11 ribu, dan saat ini terselesaikan 4 ribu, “Berarti masih sekitar 7 ribu rumah untuk bisa diselesaikan dan untuk masalah ini butuh waktu yang cukup panjang dan kolaborasi serta sinergi antar semua pihak yang solid agar cepat teratasi,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut Wabup dalam setahun Pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa hanya mampu membantu sekitar 1 ribu – 1,3 ribu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rutilahu, Dana Desa dan sejumlah program pemerintah pusat.

Dari data tersebut, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat berkolabirasi dan sinergi menyelesaikan masalah ini, “Bentuk kolaborasi ini bisa dilihat dari kegiatan pagi ini yang melibatkan seluruh pihak baik dari relawan, pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan, Pemda, Baznas dan juga TNI/Polri bersama membangun rumah bapak Sukir ini,” katanya

Wabup berharap strategi ini bisa membantu mempercepat permasalahan sosial khususnya RTLH diluar program pemerintah.

Hadir dikegiatan ini Wabup Dwi Rianto Jatmiko bersama Istri, Ketua Baznas Samsul Hadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi Setyoningsih, DPPTK, jajaran Forkopimcam Kedungggalar, serta relawan Pesona.

Langkah strategis diambil Pemkab Ngawi untuk menghadirkan infrastruktur jalan paripurna, siang tadi Senin (22/04/23) di Command Center Setda Ngawi digelar Market Sounding kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Ngawi.

Market sounding dipimpin langsung Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono didampingi Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto dan Kepala Bappeda Indah Kusumwardhani dihadiri sejumlah investor, perbankan dan kementerian pusat secara hybird.

Disampaikan Bupati skema KPBU dianggap sebagai solusi dengan pendanaan kreatif ditengah terbatasnya anggaran daerah dalam penyediaan APJ,” Saat ini baru 19 persen jalan di Kab Ngawi ber APJ masih kurang 81 persen atau 12 ribu titik yang belum ber APJ, sedangkan kekuatan anggaran pertahunnya hanya dapat 300 APJ ” ujarnya.

Dengan skema KPBU ditargetkan setiap tahun minimal dapat dibangun 5 ribu APJ, sehingga kekurangan 12 APJ dapat diselesaikan lebih cepat

Masih dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijiriah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa gelar acara Halal Bihalal sekaligus Sarasehan penguatan integritas Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel di Pendopo Wedya Graha, Senin (22/04/24).

Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Forkopimda, Kepala OPD terkait, Camat, dan Kerpala Desa se Kabupaten Ngawi.

Disampaikan Bupati Ngawu, kegiatan ini selain Halal Bi Halal seluruh Kepala Desa dan Forkopimda, juga untuk menjaga silaturahmi, “Agar sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bisa terjalin dengan baik,” terangnya.

Selain itu, Ony Anwar juga berharap dengan serasehan ini pelaksanaan administrasi kegiatan Pemdes semakin baik, apalagi ditunjang digitalisasi dengan Siskeudes dan CMS (Cash Management System),
“Dengan sistem yang baik dan juga penuh integritas,” lanjutnya.

Dengan CMS ini, lanjut Ony diharapkan administrasi keuangan desa semakin bisa terlaporkan dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya sejumlah kecurangan ditingkat Pemdes, “Karena dengan sistem ini nantinya semua kegiatan administrasi bisa terpotret dengan baik, “Seperti pembayaran tunjangan kepada perangkat atau kerjasama dengan mitra kerja atau pihak ketiga yang bisa langsung di transfer melalui sistem tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dengan CMS, bisa juga menjadi penguatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus menciptakan budaya tertib adminstrasi dan takut melakukan kecurangan.

Sementara itu Kepala DPMD Kabul Tunggul Winarno mengatakan CMS untuk tahun ini, baru disoft lauching di 41 Desa, dan berharap tahun depan semua desa mengimplementasikan sistem ini.

” 41 desa yang melakukan percontohan ini berdasarkan jumlah dari masing-masing Kecamatan dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu percontohan ini ada desa yang mau ikut, maka kita juga akan menambahkannya,” terangnya.

Sarasehan kali ini ada penyampaian materi dari Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, Dandim 0805 Letkol Arm Didik Kurniawan.