Berita - page 487

21 Januari kemarin, pemerintah telah memutuskan menghentikan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Artinya, dalam tahun ini, pemerintah akan membuka lowongan calon PNS untuk mengisi kekurangan pegawai pelayan masyarakat.

Paling tidak, Kementerian Keuangan pernah menyebutkan di lembaga bendahara negara ini, kekurangan pegawai untuk Direktorat Pajak 30.000 orang, dan cukai 13.000 orang. Lowongan tersebut tidak termasuk di 36 lembaga kementerian dan non kementerian serta pemerintah daerah.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan jumlah lowongan yang akan diperebutkan sekitar 60 ribu pegawai. Kebutuhan tersebut sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai di instansi pemerintah pusat sampai daerah. Pihaknya belum mau merinci lembaga mana yang akan merekrut pegawai. “Jadi Juni baru seleksi,” ujarnya.

Akan tetapi, pemerintah memberikan bocoran, jika perekrutan di suatu instansi pemerintah, harus melihat pada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden.

“Kita butuh pegawai karena ada 2.000 yang pensiun tahun ini. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama di pajak dan cukai dan anggaran kita perlu pegawai,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardodjo.

Dalam situsnya, Wakil Presiden Budiono mengatakan sepanjang masa moratorium 16 bulan tersebut, berbagai upaya penataan-ulang kebijakan dan sistem kepegawaian telah ditempuh. Mulai dari analisis jabatan, penghitungan jumlah PNS berbasis analisis beban kerja, dan perencanaan sumber daya manusia per lima tahun untuk setiap instansi. Penataan struktur organisasi (restructuring and rightsizing) hingga pengaturan kembali kesejahteraan PNS juga telah dilakukan.

Dia mengatakan promosi jabatan secara terbuka diterapkan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa,” ujarnya.

Dia menegaskan sejumlah kebijakan terkait pembenahan pengelolaan kepegawaian telah diterbitkan. Diantaranya penataan organisasi dan penambahan formasi, redistribusi tenaga pendidikan dan tenaga medis dan sistem perekrutan terpusat berbasis kompetensi yang transparan.

“Upaya-upaya pembenahan kebijakan maupun sistem kepegawaian akan terus digencarkan, antara lain dengan menyelaraskan siklus analisis kebutuhan pegawai pemerintah dengan siklus anggaran,” katanya. (merdeka.com)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan pada Juni mendatang, pemerintah sedikitnya akan merekrut sekitar 60.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo mengatakan selama masa moratorium, pemerintah berhasil menekan angka PNS menjadi 4,45 juta orang dari sebelumnya 4,7 juta orang.

“Selama 1 tahun 3 bulan moratorium bukan hanya mengurangi jumlah tapi menata kembali mengenai jumlah kebutuhan dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1).

Dia mengaku rekrutmen pegawai akan diperketat dengan mengacu pada basis kebutuhan tiap instansi. “Kalau kita rekrut tahun ini kan baru masuk 2014 pembiayaannya. Jadi Juni baru seleksi. Anggaran akan masuk dalam APBN 2014,” jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah berencana mengatur besaran gaji PNS sesuai dengan beban kerja tiap pegawai. Rencananya kebijakan ini akan ditetapkan pada tahun ini.

“Jadi memang arahnya adalah perbaikan struktur penggajian yang berbasis bobot jabatan, tunjangan kita sederhanakan dan kita kaitkan dengan kinerja pegawai tersebut,” katanya.

Penentuan besaran gaji ini berbeda untuk tiap pemerintah daerah sesuai dengan kekuatan fiskal masing-masing. Implementasi kebijakan ini diperkirakan baru akan efektif dalam dua tahun ke depan.

“Kalau pelaksanaannya karena kita menunggu juga RUU aparatur sipil negara. Kalau RUU sendiri kan butuh waktu 2 tahun untuk masa transisi saat ditetapkan,” ucapnya. (merdeka.com)

Peretas situs presidensby.info yang berinisial WYA (20), warga Jember, Jawa Timur, berhasil diamankan oleh tim cyber crime Mabes Polri. WYA juga telah dibawa ke Mabes Polri di Jakarta.

“Memang benar WYA ditangkap oleh tim Mabes Polri dan saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal itu,” kata Kapolres Jember AKBP Jayadi, seperti dilansir dari Antara, Senin (28/1).

WYA merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bekerja sebagai operator warung internet (warnet). WYA juga bekerja sebagai teknisi komputer di salah satu warnet di Jalan Letjen Suprapto, Jember.

Pemilik warnet tempat WYA bekerja, Adi Kurniawan mengaku tidak mengetahui kronologis penangkapan peretas situs presidensby.info yang diduga adalah karyawannya itu. Namun yang bersangkutan terakhir kali masuk kerja pada Jumat (25/1).

“Saya baru dikabari oleh karyawan lain dan handphone WYA juga tidak aktif. Polisi kemungkinan juga membawa komputer server di warnet karena tidak ada di tempat,” tutur Adi.

Menurut Adi, pintu sempat terkunci pada Sabtu (26/1) dan kondisi ruangan warnet berantakan serta sepeda motor WYA ada di dalam ruangan. “Kami membuka paksa pintu warnet dan baru yakin kalau WYA ditangkap tim Mabes Polri, setelah melihat ruangan warnet berantakan dan server komputer warnet juga tidak ada,” paparnya.

Sebelumnya situs presidensby.info yang menjadi salah satu penyampai informasi dan berita tentang kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada masyarakat sempat diretas oleh kelompok yang menamakan dirinya ‘Jemberhacker Team’ pada 9 Januari 2013.

Saat diretas, laman tersebut menampilkan latar belakang hitam dengan tulisan warna hijau di bagian atas ‘Hacked by MJL007’, sementara di bawahnya tertera sebuah logo pocong dan tulisan ‘Jemberhacker Team’ berwarna putih. (merdeka.com)

Kejadian ini sempat membuat geger warga lingkungan Sidomakmur, RT.21/RW.05 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kota. Sebut saja, Waras seorang kakek yang berusia 87 tahun berhasil melumpuhkan Ular Python sepanjang 4 meter lebih, yang kebetulan kondisinya terjebak di saluran air setempat.

Menurut kakek yang mengaku pawang ular ini, bermula kejiadian sekitar pukul 17.00 WIB, dimana Endang (40) warga setempat sedang melihat ada ular besar yang melilit pintu saluran air didepan rumahnya.

“Pertama kalinya ular itu diketahui oleh Endang yang kebetulan saluran airnya berada tepat didepan rumahnya dan dirinya langsung menghubungi saya untuk menangkap ular itu,” terang Waras, kemarin Jum’at (25/1).

Tanpa menunggu lama kata Waras, langsung mendatangi ular python yang berada disaluran air tersebut dengan dibantu para tetangga lainya dirinya berhasil menarik keluar dari saluran air meskipun bobot ular sendiri mencapai 20 kg.

“Mungkin ular ini yang biasa dikenal bernama sowo pari merayap dari aliran Bengawan Solo menuju saluran air hingga ke pemukiman warga,” jelasnya lagi. Urainya, memang lokasi penemuan ular itu tidak jauh dari Bengawan Solo yang hanya berjarak kurang dari 1 km.

Setelah berhasil menangkapnya, ular python tersebut dimasukan kedalam karung untuk disimpan sementara dirumahnya. Tambah Waras, semenjak dirinya menjadi pawang ular berpuluh tahun baru kali ini menemukan ular sebesar itu.

“Memang tidak biasa ular sebesar ini berkeliaran mendekati rumah warga , untungnya ular itu tidak melukai warga sekitar sini,” ungkap Waras.

Sementara media menanyakan apakah ular python tersebut akan dipelihara atau dijual ke pihak lain namun kakek yang sudah renta ini belum bisa menjawabnya. “Tadi baru saja dapat kabar bahwa salah satu cucu saya akan mengambil ular ini untuk dipelihara dirumahnya,” pungkasnya. (sinarngawi)