Berita - page 470

Kelompok Bina Keluarga Lansia Melati Kelurahan Karang Tengah Ngawi dipastikan mewakili bumi Orek-Orek dalam menyabet gelar juara BKL (Bina Keluarga Lansia) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang akan bersaing dengan kelompok BKL di dua kabupaten dan kota Se-Jatim.

Bertempat di Sekretrariat BKL Melati Jl. Trunojoyo Gg. Wijaya Kusuma, tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai Nunuk Lestari didampingi Wakil Bupati Ngawi dan Ketua TP PKK Ngawi, Antiek Budi Sulistyono melakukan penilaian BKL Melati.

Kedatangan tim penilai disambut meriah para lansia dan warga sekitar dengan pengalungan bunga pada Ketua Tim Penilai dan Wakil Bupati Ony Anwar. BKL Melati Karang Tengah Ngawi akan bersaing dengan BKL di dua kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk memperebutkan juara.

Wakil Bupati Ngawi dalam sambutannya adanya BKL ditujukan untuk peningkatan pengetahuan dan kegiatan lansia yang aktif produktif dan dapat hidup yang layak. Di Ngawi ada 11,8% lansia dari jumlah penduduk yakni sekitar 106 ribu.

Kegiatan BKL Melati cukup produktif dan inovatif, banyak produk yang dihasil oleh para lansia yang tergabung pada BKL ini.

“Saya harapkan lansia dapat mengisi waktu dengan kegiatan produktif,” terang Wabup Ony Anwar. Diharapkanya, mengharapkan kerjasama PKK, Aisyiah, dan berbagai pihak ikut mensukseskan program pembangunan dan pengendalian jumlah penduduk.

“Semoga Ngawi dapat menjadi percontohan di segala bidang, dan terwujud Ngawi yang spektakuler,” tegasnya.

Semangat para lansia patut ditiru olah para genarasi muda, walau sudah berusia senja energiknya luar biasa. Berbagai kegiatan ditunjukkan para lansia pada penilaian ini, yang meliputi, senam kesehatan, simulasi dan aneka pembuatan produk, seperti manik-manik. Aktifitas mereka pun membuat kesengsem tim penilai.

Sementara itu Nunuk Lestari, ketua Tim Penilai mengatakan lansia makin bertambah usia makin sehat karena ditunjang dengan pengetahuan dan aktifitas. Namun masih ada keluarga yang kurang perhatian pada lansia, karena kurangnya pengetahuan.

Kualitas hidup lansia dapat meningkat dengan sumber daya yang ada. “Besar harapan kami dengan terpilihnya BKL Melati dapat menginspirasi kelompok BKl-BKL yang lain,” terang Nunuk Lestari. (sinarngawi.com)

Meningkatnya kualitas pendidikan bisa mengobati tiga penyakit sosial yang punya dampak negatif cukup besar, yakni kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan beradaban.
Demikian sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad NUH, yang dibacakan Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi pada Upacara Hari Pendidikan Nasional di Tugu Pahlawan Kamis (2/5).
“Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya atas persoalan penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMA sederajat tahun pelajaran 2012/2013. Halini harus kita jadikan sebagaipelajaran yang sangat berharga dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, ibarat tubuh, agar tahan terhadap berbagai macam penyakit, haruslah daya imunitasnya ditingkatkan, satu di antara adalah melalui vaksinasi. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan ada tiga penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya, yaitu kemiskinan tidaktahuan dan keterbelakangan beradaban.
Salah satu cara menaikkan daya tahan (imunitas) sosial agar  terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut, yakni pendidikan. Pendidikan dapat menjadi vaksin sosial.
Pendidikan juga merupakan elevator sosial untuk dapat meningkatkan status sosial. Dua hal itulah yang melatarbelakangi tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu ”Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”.
Tema itu merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.
UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 ayat1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui  pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar,dan tertinggal).
Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T).
Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM),Bidik Misi dan Beasiswa. Pada tahun 2013 ini, telah disiapkananggaran Rp 7,8 triliun untuk BSM.
Selama itu, sejak dua tahun terakhir, telahdi buka beberapa perguruan tinggi negeri(termasuk Akademi Komunitas) di daerah perbatasan dan dibeberapa daerah yang dinilai strategis. Di samping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan bagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk itu,telah  isiapkan kebijakan-kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat,dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program afirmasi pendidikan tinggi (ADIK).
“Dalam kesempatan itu pula saya ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko antidrop out (DO) atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah,” tutur M Nuh dalam sambutannya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan,  mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas. Bertahap, berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1(satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, serta kelas 10(sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang elaksanakannya disesuai kandengan tingkat kesiapan sekolah.Kurikulum 2013 ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan,dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 danmenyiapkan generasi emas 2045. (www.jatimprov.go.id)

Pemerintah akan mengabulkan tuntutan para pekerja yang ingin menjadikan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur nasional. Rencana ini akan dimulai pada 2014.
Hal ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sekitar 2000 buruh Maspion Rabu (1/5).
”Pemerintah sangat mengapresiasi May Day, karena itu pemerintah segera membuat surat keputusan presiden,” katanya.
Dengan ditetapkannya May Day jadi hari libur nasional, diharapkan dapat memberi semangat baru buat para buruh atau pekerja, untuk semakin giat dalam meningkatkan produktivitas. Jika produksi meningkat maka yang diuntungkan bukan hanya buruh atau pengusaha, namun juga pemerintah.
“Pajak dari perusahaan dapat digunakan untuk membagun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sangat berterimakasihpada perusahaan yang taat bayar pajak,” tuturnya.
Ia berharap, para pekerja dapat memanfaatkan libur nasionbal tersebut untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga sehingga kedepan bisa bekewrja lebih giat lagi
SBY memastikan pemerintah bersama pengusaha akan terus memberikan perhatian serius kepada buruh. Karena buruh adalah mesin menggerak utama  dunia usaha dan perekonomian negara.
Semantara Menakertrans, Muhaimin Iskandar mengimbau kepada pengusaha agar memberikan keleluasaan pada pekerja/buruh untuk bisa merayakan Mayday dengan berbagai kegiatan positif serta saling menghormati baik pihak yang merayakannya atau pun yang tidak. Begitu pula kepada aparat kepolisian dan keamanan, dia juga mengimbau agar bisa saling bekerjasama sehingga tercipta situasi  aman,  damai dan saling menghormati.
“Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan mendukung Hari Solidaritas Buruh Internasional. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pekerja/buruh Indonesia yang merayakan hari Mayday dan diharapkan  dapat berlangsung dalam suasana kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya “kata Menakertrans.
Muhaimin mengatakan selain melakukan unjuk rasa atau demo  dalam menyampaikan aspirasinya, para pekerja/buruh dapat merayakan Mayday dengan kegiatan yang bersifat positif, misalnya bakti sosial, seminar, lokakarya, olahraga serta mengefektifkan sikap saling pengertian dan kerjasama dengan pengusaha.
“Saya mengimbau kepada pimpinan SP/SB, Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB hendaknya menumbuhkan motivasi dan tekad membangun kekuatan pekerja/buruh untuk meningkatkan harkat martabat dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya, “kata Muhaimin. (kominfo.jatimprov.go.id)

Mewujudkan pelayanan publik bukan sebuah hal mudah karena diperlukan kerja keras dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pejabat di lingkungan provinsi Jatim harus memiliki sikap moral dan etika yang baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di Jatim.
“Harus ada ciri komunikasi khas yang tepat, khususnya Jatim yang memiliki budaya ketimuran, yang mana moral dan etika menjadi poin utama dalah kehidupan. Jangan sampai ada tindakan kekerasan dalam melayani publik,” tegas Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo saat melantik Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (29/4) sore.
Dikatakannya, jabatan struktural ini sangat penting, karena spectrum (bidang cakupan) kerja para pejabat eselon sangat luas. Pentingnya jabatan ini, bukan karena sudah menjadi pejabat eselon, tetapi karena posisinya sangat sentral dalam membuat program untuk rakyat.
Pejabat eselon di dalam birokrasi diibaratkan sebagai lokomotif yang harus mampu membawa perubahan lebih baik kepada masyarakat. Untuk dapat menjadi lokomotif, pejabat dituntut mempunyai jiwa leadership (pemimpin).
Ini karena, survei menyatakan, keberhasilan pemerintahan hampir 60% ditentukan oleh leadership yang tinggi. Indikasi jiwa leadership dapat diketahui dengan tanggung jawab dan kompetensi yang dimiliki. “Seorang pejabat yang mempunyai tanggung jawab tinggi, biasanya tidak hanya bisa memerintah staf, tetapi juga bersedia terjun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Menurutnya saat ini ada beberapa hal yang menjadi kunci sukses Jatim sebagai generator ekonomi Indonesia, yaitu pelayanan publik. Apabila pelayanan publik Jatim berjalan maksimal maka pelayanan publik akan mengungkit pertumbuhan ekonomi, infrastruktrur dan pertumbuhan lainnya. “Itulah yang menjadi indikasi utama provinsi ini sebagai generator ekonomi di tingkat nasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo.
Gubernur juga berpesan kepada pejabat eselon II dan III yang dilantik agar lebih memperhatikan perjalanan dinas yang dilakukan stafnya. Dengan berlakunya peraturan yang baru, ia mengingatkan harus selalu dicek semua perjalanan dinas.
“Setiap pimpinan SKPD harus cek dan fokus semua perjalanan dinas yang dilakukan. Apakah sesuai dengan program prioritas Jatim, yaitu mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan ekonomi perempuan,” tegasnya.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik yaitu Bawon Adiyithoni menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas), Ratnadi Ismaon menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ardo Sahak menjabat kepala Biro Organisasi,  dan   Hizbul Wathon menjabat sebagai sekertaris Kopri.
Sementara itu pejabat eselon III yang dilantik sebanyak 59 pejabat, diantaranya Drs M Furqon MSi menjabat sebagai kepala Unit pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Provinsi Jatim di Madiun, Kombong Pasulu, SH menjabat sebagai Pj. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna susila Dinas Sosial Provinsi Jatim di Kediri, Ir Syahrul Arifin, MM Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim.
Drs Dwilando MSi, Kepala Bidang Kemasyarakatan pada badan penelitian dan pengembangan Provinsi Jatim, Drs Budi Supriyanto MSi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendapatan Provinsi Jatim, Budi Setijono, SH, M. Si menjabat sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapat Provinsi Jatim Malang Kota.
Selain menjabat dan melantik eselon II dan III, Gubernur Jatim juga melantik pejabat eselon IV berjumlah 125 pejabat diantarannya yaitu Ir Edy Purwanto Tertiyus menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengendalian Harga pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Tutik Worawari S.Sos menjabat sebagai kepala seksi media interaktif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim, Danuardhie yang sebelumnya menjadi ajudan Wakil Gubernur  mendapat tugas baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sidoarjo, Drs M., Ma’ruf, MM menjabat sebagai kepala seksi Promosi dan kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim. (www.jatimprov.go.id)