JAKARTA–Microsoft mengembangkan White Space yaitu pemanfaatan frekuensi yang tidak terpakai untuk dipakai menjadi jaringan internet tanpa kabel (wifi).
“White space adalah teknologi baru yang memanfaatkan frekuensi kosong, misalnya frekuensi TV, tanpa mengganggu saluran frekuensi TV tersebut,” kata Kepala Bidang Teknologi Nasional Microsoft Indonesia Tony Seno Hartono.
Frekuensi TV menurut Tony berada pada 2,4 GHz dan hanya mampu menjangkau hingga 100 meter dengan satu pemancar sinyal (transmitter).
“Tapi dengan teknologi yang baru, frekuensinya lebih rendah yaitu pada 50-700 MHz dengan jangkauan hingga 3-4 kilometer sehingga satu desa dapat terkoneksi internet dengan hanya satu transmitter dan memanfaatkan frekuensi TV yang tidak ada channel-nya,” jelas Tony.
Teknologi tersebut juga dapat menyatukan sejumlah frekuensi yang tersebar untuk menjadi satu sehingga frekuensi yang tidak terpakai dapat digunakan untuk wifi.
“White space juga dapat melepaskan pemakaian frekuensi bila ternyata pemilik frekuensi tersebut misalnya stasiun TV sudah mengisi frekuensi tersebut, uji coba kami sudah dilakukan 2 tahun di Inggris dan sejauh ini tidak mendapatkan keluhan dari stasiun TV mana pun,” tambah Tony.
Menurut dia, teknologi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk internet di pedesaan karena stasiun TV di pedesaan hanya sedikit.
“Namun penggunaan frekuensi tersebut memang memerlukan regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi teknologi ini lebih murah dibanding harus memakai WiMax,” papar Tony.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas.
Menurut data Kemkominfo, terdapat 41 ribu desa yang sudah mendapat akses telekomunikasi, namun masih ada 32 ribu desa yang belum dan menjadi target program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang mencakup desa dering, desa pintar, pusat layanan Internet kecamatan (PLIK), dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).
Di kawasan timur seperti Maluku dan Papua, pemerintah kesulitan membangun program KPU karena sulitnya medan untuk ditembus dan terbatasnya sarana transportasi menuju desa target. (republika)
