Pemerintah Kabupaten Ngawi, mengambil langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah dan mengedepankan pendekatan hukum yang lebih humanis. Bertempat di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis, (09/10/2025). Bupati Ngawi menandatangani dua naskah kesepakatan penting dalam sebuah acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kesepakatan pertama adalah Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan seluruh 38 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Naskah kerja sama yang berlaku selama lima tahun ke depan ini merupakan perpanjangan guna mendukung keberlanjutan program yang telah berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Ony Anwar Harsono juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Susanto Gani, S.H., M.H. Kesepakatan ini berfokus pada Kolaborasi Penanganan Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana yang Perkaranya Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penandatanganan kedua naskah ini menegaskan komitmen Pemkab Ngawi dalam membangun sinergi vertikal dengan Pemerintah Provinsi, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan instansi penegak hukum. Langkah strategis ini diharapkan dapat menyelaraskan program-program pembangunan di Ngawi dengan kebijakan provinsi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, kolaborasi dalam keadilan restoratif dipandang sebagai upaya progresif untuk memastikan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada proses pemulihan dan pencarian solusi yang komprehensif bagi masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawangsa, serta pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dan para bupati/wali kota se-Jawa Timur. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Good Corporate Governance dalam pengadaan barang dan jasa, yang menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
