Sekarang ini, inovasi menjadi keharusan dan kebutuhan dalam Pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Didalam Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah disebutkan setiap dua tahun sekali, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meperbarui atau membuat inovasi baru.
Pun, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan (Bappeda) Ngawi bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) gelar Bimbingan Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 di Hotel Adhiwangsa, Surakarta, Rabu (08/06/22).
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Kab. Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Wakil Rektor UNS Bidang Kerjasama, Prof. DR. rer. Nat Sajidan, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Litbang Kemendagri, Isman, pimpinan OPD, dan Camat se Kab. Ngawi.
Seperti disampaikan Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan dengan peserta perwakilan seluruh OPD lingkup Pemkab Ngawi.
Menurutnya hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan luas bagi pengelola inovasi, “Sehingga tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi inovasi tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan berkualitas sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama Wabup Ngawi, menegaskan bahwa harus menempatkan inovasi sebagai kebutuhan bersama yang berorientasi pada capaian kinerja berdaya saing, “Harapan kami, dikesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta bimbingan teknis,” katanya.
Dwi Rianto Jatmiko juga minta pimpinan OPD harus mampu memberikan motivasi jajarannya untuk bisa menghasilkan ide gagasan atau kreatifitas di bidangnya masing – masing, “Dan, harus selalu melakukan kolaborasi dan sinergi antar OPD,” tuturnya.
Tidak hanya itu, terpenting diutarakan Wabup Ngawi bahwa pimpinan OPD harus open mind serta mampu memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini.
Sementara terkait penilaian inovasi, Prof.DR. Sajidan mengatakan perlu dicermati indikator penilaiannya, sehingga tidak keluar dari sistem, “Karena dalam perangkingan ditingkat nasional maupun di global pasti ada indikator, juga pengukuran assessment yang senantiasa kita ikuti,” terangnya.
