April 2013 - page 2

Jumlah kepesertaan PNS yang ditanggung PT. Askes akan bertambah. Semula yang ditanggung hanya empat orang (Sumi Istri dan 2 Anak) menjadi lima orang, yakni suami, istri dan tiga orang anak. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur PT Askes Fachmi Idris pada Pendatanganan Addendum Perjanjian Kerjasama antara BKN dan PT Askes, Jumat (26/4) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Lebih jauh Fachmi Idris menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini  guna memastikan  kevalidan data PNS yang dijamin oleh PT Askes. Dengan transformasi PT Askes menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS), maka instansi yang sebelumnya merupakan BUMN kini bertindak sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga pelayanan yang diberikan meluas meliputi pula peserta Jamkesnas dan Jamsostek. Perubahan menjadi BPJS ditegaskan Fachmi Idris tidak akan mengurangi sedikitpun layanan yang akan diberikan kepada PNS.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKN Eko Sutrisno menegaskan bahwa ada tidaknya Addendum, BKN berkewajiban memberikan data yang baik kepada PT Askes. Eko memandang positif pengelolaan dana keuangan yang dilakukan oleh PT Askes. Hal tersebut dibuktikan dengan peraihan WTP sebanyak 21 kali sampai tahun 2012.

Saat ini tercatat  16.4 juta peserta askes yang merupakan PNS/pensiun PNS, TNI, dan Polri. (bkn.go.id)

Mulai tahun 2013 BKN tidak lagi menerbitkan Kartu Pegawai (Karpeg) baru. Demikian ditegaskan Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) BKN Yulina Setiawati pada Workshop Human Resource Management System dan Implementasi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik di Hotel Topas Galeria Bandung, Rabu (24/4).

Sebagai penggantinya, menurut Yulina, BKN menerbitkan Kartu Pegawai Negeri Sipil elektronik (KPE). Lebih jauh terkait penerapan KPE secara optimal, Yulina Setiawati mengharapkan supaya program kerja BKD harus disinkronkan dengan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.

Sementara itu Kepala BKN Eko Sutrisno, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa konsentrasi BKN saat ini adalah memberikan pelayanan kepegawaian secara baik, cepat, tepat, dan juga akurat. “Untuk pelayanan kepegawaian tersebut, BKN membutuhkan bantuan BKD dalam program keakurasian data,” jelas Eko Sutrisno. (bkn.go.id)

Para wanita yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur berlomba dalam menyusun alunan harmoni nada melalui alat musik kolintang. Para peserta itu pun berdandan cantik dengan berkebaya dan bersanggul layaknya RA Kartini. Dalam satu tim, Kartini tersebut dibagi menjadi dua, yakni kelompok penyanyi dan pemain kolintang.

“Lomba musik kolintang ini dalam rangka memperingati Hari Kartini yang diperingati tanggal 21 April besok. Hari ini lomba masih tahap semifinal dan final digelar besok,” Ketua BKOW Jatim, Fatma Saifullah Yusuf saat membuka festival di Grand City Mall Surabaya, Sabtu (20/4).

Ia menuturkan, kolintang merupakan media pengenal kepribadian bangsa atau sebagai jati diri bangsa ini. “Kelestarian budaya harus tetap dipertahankan dalam gerusan arus jaman modern saat ini. Kolintang adalah alat musik, yang berasal dari Minahasa, alat musik yang terbuat dari bambu ini memiliki suara indah dan dimainkan 9 orang,” ujar Istri Wakil Gubernur Jatim tersebut.

Fatma juga berharap kolintang yang saat ini terus gencar kembali direvitalisasikan pada generasi muda agar dapat bersaing dengan musik mancanegara. “Saya juga berharap acara ini untuk tetap dilaksanakan terus dan bisa tetap bertahan. Apresiasi yang cukup bagus dari saya dengan acara ini,” tutur Fatma.

Dalam perlombaan tersebut, penilaian juri lebih ditekankan pada aransemen musik, teknik, vokal pembawaan, dan penampilan. Para peserta dari BKOW kab/kota se-Jatim masing-masing membawakan dua buah lagu dengan lagu wajib pertama yakni Jawa timur Membangun dan lagu wajib pop dengan 10 pilihan judul. Bagi yang lolos grand final esok Minggu akan membawakan lagu wajib daerah Jawa Timuran dengan 10 pilihan lagu.

Untuk pemenang lomba akan mendapatkan trophy dan uang pembinaan. Untuk juara pertama memperoleh Rp 5 juta, juara kedua Rp 4 juta, juara ketiga Rp 3 juta, juara harapan pertama Rp 2,5 juta, juara harapan kedua Rp 1,5 juta, juara harapan ketiga 1 juta, juara favorit 1,5 juta dan tiga pemenang hiburan masing-masing Rp 500 ribu.

Salah satu peserta yang tampil dalam Festival Kolintang itu yakni Grup Musik Srikandi dari BKOW Kab Ngawi. Ketua BKOW Kab Ngawi, Ana Ony Anwar Harsono mengatakan, lomba ini bertujuan sebagai wahana strategis untuk menggugah kita semua dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisional daerah dan untuk mengangkat kembali kejayaan musik kolintang di provinsi Jatim,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan ketua group musik kolintang Srikandi, Sri Poerwandari, mengatakan, untuk mempersiapkan lomba groupnya mengadaka latihan tiga kali dalam seminggu yang dipandu instruktur Zulkarnain dari ISI Surakarta dan Rudianto dari DKD Ngawi dengan musisi 12 orang dan vokalis 3 orang. Dalam lomba itu, Grup Srikandi memainkan lagu wajib Jawa Timur Membangun dan lagu pilihan wajib pop yaitu Sakura ciptaan Faris RM dan lagu wajib pilihan daerah yakni Pak Tani ciptaan Koes Plus.

Pemprov Jatim kini berusaha menekankan program pembangunan berbasis responsif gender. Wujud dari program itu yakni anggaran yang adil dan responsif untuk kebutuhan setiap orang, baik laki-laki dan perempuan termasuk kelompok usia rentan (anak dan perempuan).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Jatim, Ir Sahid Harsono, MT, Selasa (16/4) mengatakan, penerapan kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKA-SKPD.
Dalam kebijakan ini, jika peran perempuan makin dimaksimalkan akan berpotensi mempercepat penurunan angka kemiskinan. Memaksimalkan peran perempuan dapat dimulai dari bidang pendidikan seperti dengan memastikan semua anak perempuan memiliki akses ke pendidikan supaya tidak putus sekolah melalui pendidikan dasar 9 tahun dan PMU 12 tahun. Pemberian beasiswa tidak cukup hanya untuk siswa miskin.
Sebagai lagkah awal, saat ini semua SKPD ditekankan memahami konsep anggaran berbasis responsif gender. Dalam kehijakan ini bukanlah budget yang terpisah untuk laki-laki atau perempuan, bukan pula anggaran dibagi 50:50, bukan penyisihan anggaran 5 persen, serta bukan juga penambahan unsur baru dalam anggaran.
Anggaran yang reponsif gender merupakan strategi pengarusutamaan gender kedalam kebijakan penganggaran yang berkeadilan dan kesetaraan terhadap kebutuhan semua orang, perempuan dan laki-laki. Langkah pertama dalam kebijakan ini adalah analisis data dengan maksud memahami keadaan perempuan dan laki-laki di masyarakat. “Dari 60 SKPD di Pemprov Jatim baru 35 yang telah menerapkan dan 16 diantaranya sudah sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah merampungkan penyusunan program Stranas Pengarus Utamaan Gender (PUG) PPRG melibatkan empat kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai penganalisis dan penyusun rencana, Kementerian Dalam Negeri yang berperan dari sisi pembinaan, regulasi dan pengawasan, Kementerian Keuangan dari sisi anggaran dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagi pembina dan penyiapan sumber daya manusia.
Stranas PUG PPRG mengatur bagaimana kebijakan program didesain untuk memperhatikan kepentingan perempuan dan pemberdayaannya dalam upaya meningkatkan persamaan gender.
Dalam melakukan analisis diperlukan data karena ada beberapa daerah yang perlu didorong kesadarannya untuk membuka akses perempuan ke bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Sasaran Stranas PPRG ini antara lain, penguatan dasar hukum PPRG di daerah, penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan pemerintah daerah, baik untuk Tim Penggerak PPRG maupun Pelaksana PPRG, pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya, pelaksanaan PPRG di provinsi terpilih, serta penguatan kapasitas Instansi Penggerak dan Pelaksana PPRG.
Sementara itu, kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada, pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan pemerintah daerah, koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis. (www.jatimprov.go.id)