April 17, 2013

Pemprov Jatim kini berusaha menekankan program pembangunan berbasis responsif gender. Wujud dari program itu yakni anggaran yang adil dan responsif untuk kebutuhan setiap orang, baik laki-laki dan perempuan termasuk kelompok usia rentan (anak dan perempuan).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Jatim, Ir Sahid Harsono, MT, Selasa (16/4) mengatakan, penerapan kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKA-SKPD.
Dalam kebijakan ini, jika peran perempuan makin dimaksimalkan akan berpotensi mempercepat penurunan angka kemiskinan. Memaksimalkan peran perempuan dapat dimulai dari bidang pendidikan seperti dengan memastikan semua anak perempuan memiliki akses ke pendidikan supaya tidak putus sekolah melalui pendidikan dasar 9 tahun dan PMU 12 tahun. Pemberian beasiswa tidak cukup hanya untuk siswa miskin.
Sebagai lagkah awal, saat ini semua SKPD ditekankan memahami konsep anggaran berbasis responsif gender. Dalam kehijakan ini bukanlah budget yang terpisah untuk laki-laki atau perempuan, bukan pula anggaran dibagi 50:50, bukan penyisihan anggaran 5 persen, serta bukan juga penambahan unsur baru dalam anggaran.
Anggaran yang reponsif gender merupakan strategi pengarusutamaan gender kedalam kebijakan penganggaran yang berkeadilan dan kesetaraan terhadap kebutuhan semua orang, perempuan dan laki-laki. Langkah pertama dalam kebijakan ini adalah analisis data dengan maksud memahami keadaan perempuan dan laki-laki di masyarakat. “Dari 60 SKPD di Pemprov Jatim baru 35 yang telah menerapkan dan 16 diantaranya sudah sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah merampungkan penyusunan program Stranas Pengarus Utamaan Gender (PUG) PPRG melibatkan empat kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai penganalisis dan penyusun rencana, Kementerian Dalam Negeri yang berperan dari sisi pembinaan, regulasi dan pengawasan, Kementerian Keuangan dari sisi anggaran dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagi pembina dan penyiapan sumber daya manusia.
Stranas PUG PPRG mengatur bagaimana kebijakan program didesain untuk memperhatikan kepentingan perempuan dan pemberdayaannya dalam upaya meningkatkan persamaan gender.
Dalam melakukan analisis diperlukan data karena ada beberapa daerah yang perlu didorong kesadarannya untuk membuka akses perempuan ke bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Sasaran Stranas PPRG ini antara lain, penguatan dasar hukum PPRG di daerah, penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan pemerintah daerah, baik untuk Tim Penggerak PPRG maupun Pelaksana PPRG, pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya, pelaksanaan PPRG di provinsi terpilih, serta penguatan kapasitas Instansi Penggerak dan Pelaksana PPRG.
Sementara itu, kebijakan PPRG ke depan diarahkan pada, pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan pemerintah daerah, koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis. (www.jatimprov.go.id)

Munculnya fenomena kasus BBM (bahan bakar minyak) langka untuk jenis solar di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai direspon oleh Pemprov Jatim. Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf, mencurigai adanya praktik penimbunan sebagai salah satu faktor penyebab kelangkaan solar.
“Salah satu penyebabnya diduga penimbunan. Ini harus diungkap. Jika memang terbukti harus ditindak. Proses investigasi untuk mengungkap dugaan penimbunan ini tanggung jawab kepolisian,” tegasnya disela acara panen raya di Desa Kerjen, Kec Srengat, Kab Blitar Selasa (16/4).
Gus Ipul juga menjelaskan jika dalam pertemuan dengan General Manager Pertamina Jawa Timur Senin (15/4) kemarin, pihak Pertamina, beralasan kuota habis yang menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan solar. Saat ini pertamina masih menunggu regulasi dari pemerintah. “Itu alasan mereka (kuota habis). Tapi kami berharap permasalahan harus segera diatasi,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Gus Ipul, dirinya meminta Pertamina untuk memprioritaskan kebutuhan solar bagi petani Jawa Timur. Hal itu mengingat, musim tanam petani hanya tinggal 14 hari lagi. “Dan pihak Pertamina menyanggupi itu. Secepatnya kebutuhan petani akan dipenuhi, “jelasnya.
Hingga kini fakta kelangkaan solar terjadi di wilayah eks Karesidenan Kediri, termasuk Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Begitu juga di wilayah eks Karesidenan Madiun dan beberapa daerah tapal kuda. Bahkan antrian jeriken solar masih terus mengular.
Untuk menyelesaikan kelangkaan solar, Gus Ipul juga bakal diundang untuk melakukan pertemuan dengan Pertamina di Jakarta. Rapat akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Intinya untuk membahas kelangkaan solar. Yang pasti imbauan pemprov Jatim pada Pertamina masalah ini adalah kebutuhan petani harus segera dipenuhi. Kemudian penyebabnya harus diketahui dan siapapun yang terbukti menimbun harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Dampak kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah SPBU Jawa Timur juga mulai meresahkan pengusaha angkutan. Puluhan armada bus antar kota dan antar provinsi (AKAP) yang biasa melayani perjalanan reguler melalui Terminal Purabaya, Surabaya juga terpaksa tidak beroperasi.
Jumlah armada bus di terminal tersebut menurun sejak tiga hari lalu. Lebih dari 50 bus yang biasa melayai rute reguler melalui terminal ini berhenti beroperasi. Mereka lebih memilih kendaraannya diparkir di garasi perusahaan masing-masing karena khawatir jika diperjalanan kehabisan solar. (kominfo.jatimprov.go.id)