May 30, 2013

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, selaku Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim,  mengajak para perangkat desa jika ingin memperjuangkan kesejahteraan hendaknya dilakukan dengan musyawarah sebagai cara berdemo yang santun.

“Kalau demo dengan kekerasan itu hanya akan menghasilkan kerusakan, maka kalau sudah rusak akan menyulitkan,” kata Soekarwo saat Pembinaan Pengurus PPDI Prov dan kabupaten se-Jatim dan Pengukuhan Gubernur Jatim sebagai Dewan Pembina PPDI Prov Jatim, di Hotel Utami, Kamis (30/5).

Dikatakannya, bahwa pemerintah akan selalu mengawal cita-cita dan perjuangan para perangkat desa apabila dengan cara musyawarah dan mufakat bukan dengan cara kekerasan. Ini penting karena kesejahteraan tidak bisa dibangun dengan cara kekerasan, tapi kesejahteraan diperjuangkan dengan cara yang santun dan baik.

“Musyawarah sangatlah penting, bukan suara terbanyak tapi etika, moral, apalagi spiritual. Tidak menganut jumlah, agama atau spiritual mengajarkan kebenaran yang hakiki dan sangat pribadi. Jadi tidak bisa kebenaran itu diakalkan, tapi kebenaran itu di rasakan,” ujarnya.

“Untuk itu mari musyawarah kita bawa dalam memperjuangkan kesejahteraan, sebagai pembina, saya mau ikut mendorong dan meng-goalkan perjuangan asal kita akan membangun budaya baru yakni budaya guyub rukun yang  bisa kita perjuangkan,” imbuh Soekarwo.

Lebih lanjut dikatakannya, budaya bangsa Indonesia bukan budaya tanding, tapi budaya musyawarah, jangan membiasakan diri dengan membangun kekerasan.

“Maka kalau mau demonstrasi ke Jakarta akan kita biayai, tapi jangan banyak-banyak, cukup 20-25 orang saja. Karena perjuangan itu tidak harus dengan jumlah yang banyak, tapi tuntutan itu harus masuk akal dan kemudian ada hal yang positif, dan cara penyampaian tuntutan tersebut juga penting sehingga menghasilkan yang bagus,” tambahnya.

Seperti bagaimana konsep pemerintah, semua guru swasta dibayar dengan cara seperti guru PNS tapi tidak terus diangkat jadi PNS, tapi yang penting kesejahteraannya Ikut meningkat, tapi sebelumnya guru swasta disekolahkan sehingga terakreditasi dan bisa digaji seperti guru swarsta sesuai UMK.

Menurutnya, organisasi akan menjadi bagus apabila bisa memjuangkan anggotanya, jika tidak bermanfaat bagi anggota maka akan sia-sia saja. Untuk itu diharapkan hubungan antara kepala desa denghan perangkat desa harus dibina dengan baik, bukan antara bawahan dengan atasan tapi antara sesama teman, saling menghargai.

Sementara Asisten Pemerintahan Setda Prov Jatim, H Asyhar mengatakan, maksud diadakannya acara ini yakni, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan perangkat desa se-Jatim dalam mendukung kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa, memberikan informasi perkembangan pembahasan rancangan UU tentang desa yang saat ini sedang dibahas oleh DPR, dan memberikan arahan kepada perangkat desa apabila menyampaikan masalah kepada pemerintah agar sesuai dengan kultur dan jiwa birokrasi yang baik, benar, santun dan demokratis, serta memberikan pemahaman kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa dalam mendukung kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan. (kominfo.jatimprov.go.id)