Pertambahan penduduk saat ini bukan saja menjadi persoalan negara berpenduduk besar seperti Indonesia, India , China dan Amerika Serikat. Namun kini bertambahnya penduduk sudah menjadi permasalahan dunia.
Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, saat menghadiri Pertemuan Nasional Tim Jaga Mutu (TJM) Pelayanan KB di H Sahid Surabaya, Kamis (22/11) Malam mengatakan, oleh sebab itu Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara di dunia juga mempunyai tugas untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu dengan pertemuan nasional TJM pelayanan KB diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan KB yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk.
Pemprov Jatim memberikan apresiasi pada pemerintah pusat karena selama telah banyak mendapatkan perhatian, khususnya dalam program KB. Karena itulah Jatim menjadi nomor satu dalam urusan KB. Karena Jatim dianggap pemerintah pusat berhasil melaksanakan program termasuk yang digalang TNI dan POLRI khususnya KB Vasektomi.
Perlu diketahui pada 2010 penduduk di Jatim sekitar 37,5 juta. Sedangkan jumlah kelahiran bayi di Jatim 1600 bayi/ hari sedangkan nasional 11.000 bayi/hari. Dari persentase pertumbuhan penduduk di Jatim di bawah 1 persen. Meskipun demikan Pemprov Jatim bersama BKKBN pusat terus berkomitmen agar masyarakat ikut mengerem laju pertumbahan penduduk melaui program KB.
Karena itu pertemuan ini diharapkan bisa membantu percepatan penanggulan masalah kelahiran di Indonesia khususnya di Jatim. Karena di Jatim tingkat kematian bayi sekitar 29/1000 anak dan kematian ibu yang melahirkan sekitar 103/100 ribu.
PLT BKKBN, Drs Subagyo MA, mengatakan, pertemuan ini penting karena membahas komponen kualitas pelayanan KB dan KR yang menjadi pusat perhatian dunia sejak koferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo pada 1994. Karena setiap upaya untuk meningkatkan kesertaan be-KB di kalangan PUS harus diserta dengan peningkatan pemberian pelayanan yang berkualitas.
Hakekatnya hal tersebut merupakan hak dasar bagi setiap klien. Pemberian pelayanan yang berkualitas seyogyanya juga harus menggunakan pendekatan kepada kebutuhan klien, sehingga dapatdipastikan bahwa setiap klien telah menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinguinannya.
Dengan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau diyakini akan dapat menarik lebih banyak klien, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi, menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, dan pada akhirnya berdampak terhadap penurunan tingkat kehamilan atau Total Fertility Rate (TFR).
Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKAI) tingkat kelahiran secara nasional turun dari 2,4 pada SDKI 2003 menjadi 2,3 anak per perempuan usia reproduksi pada SDKI 2007. Tetapi jika mengacu pada hasil SDKI 2012 maka kemungkinan tingkat kelahiran di Indonesia akan meningkat kembali. Padahal untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang mengacu pada target RPJMN 2010-2014 maka sasaran ideal yang harus dicapai adalah menurunkan tingkat kelahiran hingga menjadi 2,1 anak per perempuan usia reproduksi.
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KR merupakan tanggung jawab bersama. BKKBN dengan dukungan dana dari USAID pernah mengembangkan instrument Quiek Investigation on Quality (QIQ) dalam pelayanan KB dan KR. Hal itu meruapakn cara cepat untuk mengukur kualitas pelayanan di tingkat provider. Instrumen tersebut pernah diuji cobakan dibeberapa provinsi di Indonesia , namun saat ini tidak pernah terdengar lagi. Selain itu Indonesia juga pernah mengembangkan istrumen kajian mandiri menggunakan daftar tilik sehingga setiap providen dapat melakukan kajian untuk mengukur standar kualitas di kliniknya masaing-masing.
Dalam sambutannya, Subagyo, juga mengatakan, rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2013 diperkirakan akan ada sekitar 7,5 juta peserta BK baru. Peserta KB baru tersebut terdiri dari 4,6 juta peserta KB baru keluarga pra sejahtera (KPS) dan KS I dan 2,9 juta peserta KB baru mandiri. Selain itu ada sekitar 29 jura peserta KB aktif yang sebagian dari mereka membutuhkan pelayanan ulangan atau ganti cara.
Untuk menjamin pelayanan KB berkualitas sasaran yang harus dicapai pada 2013. Antara lain jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan sesuai SOP dan pelayanan KB MKJP yang disertai dengan informed consent dapat meningkat dri 20 persen menjadi 70 persen. (kominfo.jatimprov.go.id)
