Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Nomor : B-1156/Kemsetneg/Sesmen/TU.00.01/05/2013 Tanggal 16 Mei 2013 perihal Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2013, bersama ini kami sampaikan Tema dan Logo Peringatan HUT Kemerdekaan Rl ke-68 Tahun 2013 .Sebagaimana terlampir
Selasa, 04 Juni 2013 berlangsung laga uji coba tim kesebelasan Persinga Kab. Ngawi vs tim kesebelasan Persatu Kab. Tuban di Stadion Ketonggo Ngawi yang dipimpin wasit Arya dan pengawas pertandingan (PP) Gembong Pranowo.
Setelah menyelesaikan seleksi tim divisi I pada tanggal 16 mei lalu, tim kesebelasan Persinga gencar melakukan uji coba untuk mengasah kemampuan mereka. Kali ini Persinga melakukan uji coba dengan tim Persatu Kab. Tuban yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persinga.
Pelatih tim kesebelasan Persingan Kab. Ngawi Puthut Widjanarko mengatakan, “Tim Persinga sudah menunjukkan permainan yang bagus dan tim work pemain sudah terlihat setelah melakukan beberapa uji coba, dan sebelum menghadapi pertandingan liga Indonesia divisi I di Pati tanggal 17 Juni dimana Ngawi masuk group 7 bersama Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Boyolali dan Tunas Inti DIY akan meningkatkan kualitas permainan”, ujarnya. (tiwi/majalahkapas.com))
“Selama persyaratan HO dan IMB terpenuhi, maka jelas tak ada kesulitan untuk mendapatkan SIUP maupun TDP. Jiadi siapa bilang kita mempersulit pelayanan.” ungkap Yusuf, sapaan akrab kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Ngawi (4/6).
Diterangkan, dengan standart ISO pelayan BPMPPT Ngawi akan melakukan pelayanan yang prima dimana setiap akhir tahun pada bulan September selalu ada tim evaluasi independent. “Makanya kita tidak main-main kalau memberikan pelayanan dari kantor ini dan semuanya mengacu pada aturan,” kata Yusuf Rosyadi.
Selain itu ditambahkanya, dalam ketentuan Permendag 36/M-DAG/PER/9/2007 terdapat beberapa pengaturan penerbitan SIUP dan TDP. Dan kedua persyaratan tersebut merupakan kewajiban bagi perusahaan yang berkecimpung di sektor perdagangan baik bagi PMDN.
Sedangkan perusahaan tersebut bersifat PMA harus memiliki IUT. Yusuf menjelaskan, SIUP dan TDP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali di tempat diterbitkannya SIUP dan TDP.
Kemudian ditegaskan, khusus untuk pedagang dilingkungan pasar guna mendapatkan SIUP dan TDP terutama pedagang yang menempati kios serta dasaran akan bebas biaya karena mempunyai perjanjian sewa dengan pemilik seperti di pasar besar Ngawi. “Kalau untuk pedagang yang bersifat ojokan itu tidak bisa mengurus izin karena tidak memiliki perjanjian sewa tempat,” terangnya lagi.
Kemudian mengenai kemudahan dalam pelayanan pihak BPMPPT Kabupaten Ngawi baru-baru ini melakukan jemput bola dimana menerapkan sistem pelayanan keliling ke semua pasar dari 19 kecamatan yang ada.
“Tim kita akan datang ke pasar-pasar sebulan bisa satu atau dua kali untuk memberikan pelayanan SIUP dan TDP ke para pedagang yang menginginkanya, dan saat ini program tersebut sudah kita lakukan sosialisasi ke kepala pasar masing-masing,” bebernya.
Hematnya Yusuf Rosyadi, tidak menyanggah kalau ada ganjalan saat proses izin gangguan atau HO. Dimana, ada banyak kasus pemohon mengalami kesulitan ketika dengan wilayah sekitar dalam arti tetangga sekitar tempat usahanya tidak ada kecocokan dalam sosial masyarakatnya.
“Gini memang ada pemohon tidak akur dengan tetangganya padahal izin gangguan harus mendapatkan persetujuan dengan mereka jadi wajar saja kalau toh pemohon merasa kesulitan,’ pungkas Yusuf Rosyadi. (sinarngawi.com)
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, selaku Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim, mengajak para perangkat desa jika ingin memperjuangkan kesejahteraan hendaknya dilakukan dengan musyawarah sebagai cara berdemo yang santun.
“Kalau demo dengan kekerasan itu hanya akan menghasilkan kerusakan, maka kalau sudah rusak akan menyulitkan,” kata Soekarwo saat Pembinaan Pengurus PPDI Prov dan kabupaten se-Jatim dan Pengukuhan Gubernur Jatim sebagai Dewan Pembina PPDI Prov Jatim, di Hotel Utami, Kamis (30/5).
Dikatakannya, bahwa pemerintah akan selalu mengawal cita-cita dan perjuangan para perangkat desa apabila dengan cara musyawarah dan mufakat bukan dengan cara kekerasan. Ini penting karena kesejahteraan tidak bisa dibangun dengan cara kekerasan, tapi kesejahteraan diperjuangkan dengan cara yang santun dan baik.
“Musyawarah sangatlah penting, bukan suara terbanyak tapi etika, moral, apalagi spiritual. Tidak menganut jumlah, agama atau spiritual mengajarkan kebenaran yang hakiki dan sangat pribadi. Jadi tidak bisa kebenaran itu diakalkan, tapi kebenaran itu di rasakan,” ujarnya.
“Untuk itu mari musyawarah kita bawa dalam memperjuangkan kesejahteraan, sebagai pembina, saya mau ikut mendorong dan meng-goalkan perjuangan asal kita akan membangun budaya baru yakni budaya guyub rukun yang bisa kita perjuangkan,” imbuh Soekarwo.
Lebih lanjut dikatakannya, budaya bangsa Indonesia bukan budaya tanding, tapi budaya musyawarah, jangan membiasakan diri dengan membangun kekerasan.
“Maka kalau mau demonstrasi ke Jakarta akan kita biayai, tapi jangan banyak-banyak, cukup 20-25 orang saja. Karena perjuangan itu tidak harus dengan jumlah yang banyak, tapi tuntutan itu harus masuk akal dan kemudian ada hal yang positif, dan cara penyampaian tuntutan tersebut juga penting sehingga menghasilkan yang bagus,” tambahnya.
Seperti bagaimana konsep pemerintah, semua guru swasta dibayar dengan cara seperti guru PNS tapi tidak terus diangkat jadi PNS, tapi yang penting kesejahteraannya Ikut meningkat, tapi sebelumnya guru swasta disekolahkan sehingga terakreditasi dan bisa digaji seperti guru swarsta sesuai UMK.
Menurutnya, organisasi akan menjadi bagus apabila bisa memjuangkan anggotanya, jika tidak bermanfaat bagi anggota maka akan sia-sia saja. Untuk itu diharapkan hubungan antara kepala desa denghan perangkat desa harus dibina dengan baik, bukan antara bawahan dengan atasan tapi antara sesama teman, saling menghargai.
Sementara Asisten Pemerintahan Setda Prov Jatim, H Asyhar mengatakan, maksud diadakannya acara ini yakni, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan perangkat desa se-Jatim dalam mendukung kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa, memberikan informasi perkembangan pembahasan rancangan UU tentang desa yang saat ini sedang dibahas oleh DPR, dan memberikan arahan kepada perangkat desa apabila menyampaikan masalah kepada pemerintah agar sesuai dengan kultur dan jiwa birokrasi yang baik, benar, santun dan demokratis, serta memberikan pemahaman kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa dalam mendukung kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan. (kominfo.jatimprov.go.id)
