Berita - page 567

MALANG – Komunitas Linux se-Jawa Timur menyelenggarakan rangkaian acara workshop dan pengkajian penggunaan sistem operasi berbasis kode terbuka (open source), yang dinamai Linux Camp.

Karena populasi pengguna sistem operasi kode terbuka di Tanah Air masih minoritas, acara ini tergolong peristiwa penting. Linux Camp merupakan salah satu upaya agar kantor-kantor pemerintah melakukan migrasi ke sistem operasi Linux, dengan berbagai pertimbangan yang akan menguntungkan Indonesia.

”Jika migrasi berlangsung dan birokrasi pemerintah pengguna PC (personal computer) sistem open source, akan sangat besar biaya yang bisa dihemat negara,” kata Fajar Rizqi Saputra dari Humas Linux Camp di Malang, Minggu (25/3).

Ini karena Linux sebagai sistem operasi kode terbuka dengan varian-variannya, termasuk versi Indonesia bernama Blank-on, adalah sistem operasi yang sepenuhnya gratis.

Dalam satu sistem operasi sudah ada paket lengkap sistem operasi dan aneka perangkat lunak pendukungnya. Linux juga nyaris aman dari virus komputer serta menggunakan ukuran hard disk amat kecil sehingga efektif untuk komputer pelajar, kantor pemerintah, perusahaan, serta institusi sosial dan pendidikan.

Linux Camp diikuti 50 peserta, yakni para penggiat dan aktivis Linux se-Jawa Timur yang diwakili oleh organisasi-organisasi penggiat Linux, seperti Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI), Linux User Grup (LUG), Kelompok Studi Linux (KSL), dan kelompok pengguna Distro tertentu (Distro istilah untuk varian Linux sesuai perkembangan kemajuan sistem operasi).

Kelompok-kelompok ini mewakili kalangan umum, hobiis, mahasiswa, dan sekaligus akademisi.

Linux Camp diharapkan bisa mendorong agar lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan sistem open source, baik di lingkungan rumah tangga, aktivitas pribadi, maupun birokrasi pemerintahan.

Komunitas Linux belum menghitung seberapa besar kantor pemerintah yang menggunakan open source. Namun, dipastikan potensinya sangat besar, dan pelaksanaannya bisa dilakukan bersamaan dengan di institusi-institusi pendidikan. (kompas)

Dengan tujuan menggali potensi lokal yang selama ini luput dari perhatian industri, Nirmana Award mengajak desainer muda untuk menunjukkan warna kreasi Indonesia dalam bidang ilustrasi dengan membuat sebuah karya yang mengangkat nilai-nilai lokal.

Nirmana Award adalah suatu ajang apresiasi desainer muda yang bertujuan untuk memantapkan ekosistem dunia kreatif di Indonesia. Tema yang diangkat pada Nirmana Award perdana ini adalah “Warna Kreasi Indonesia”.

“Melalui tema Warna Kreasi Indonesia, Nirmana Award ingin mengangkat budaya lokal Indonesia melalui karya desainer muda. Budaya lokal yang dimaksud tidak terbatas pada bentuk fisik seperti batik, gamelan, wayang, tetapi juga kebudayaan non-fisik seperti ragam hias, adat, dan tradisi lokal dari segala penjuru Indonesia yang dituangkan ke dalam karya desain,” ujar Bima Satriatama, Chairman Nirmana Award.

Nirmana Award saat ini masih membuka kesempatan bagi publik antara usia 19 sampai 25 yang memiliki keterampilan mendesain di enam kategori,

1. Desain ilustrasi
2. Motion graphic
3. Desain T-shirt
4. Comic strip
5. Digital imaging
6. Tipografi

Dengan akhir pendaftaran pada tanggal 29 April 2012.

Selain kompetisi desain, Nirmana Award juga menggelar roadshow sepanjang Februari hingga Maret di kampus-kampus, talkhsow, creative gathering, job fair, pameran karya, dan acara puncak Malam Anugerah pada tanggal 26 Mei 2012 di Jakarta.

Selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan peserta dan rangkaian acara Nirmana Award dapat diperoleh di http://nirmanaaward.com. Selain itu ikuti juga informasi-informasi lainnya melalui akun Facebook Nirmana Award dan akun twitter @nirmanaaward. (kompas)

Sekolah di Brasil telah memasang chips komputer di seragam agar dapat melacak keberadaan para murid dan mengurangi angka bolos.

Sekitar 20 ribu anak-anak di bagian timur kota Vitoria da Conquista akan mendapatkan microchips yang dipasang di kaos seragam sekolah mereka.

Orangtua akan mendapatkan pesan singkat SMS jika anak mereka tiba di sekolah, atau jika mereka terlambat datang ke kelas.

Otoritas mengatakan kebijakan itu akan membantu hubungan guru dan orangtua.

Otoritas di Vitoria da Conquista, negara bagian Bahia, menyebut kaos yang dipasang microchips itu sebagai “seragam yang cerdas”.

Mereka mengatakan bahwa tahun depan seluruh anak-anak sekolah diatas usia 14 tahun akan menggunakannya.

Anak bolos

Direktur pendidikan kota, Coriolano Moraes, mengatakan tindakan itu dilakukan karena orangtua tidak memperhatikan anaknya bolos dari sekolah.

“Kami memperhatikan banyak orangtua yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah, tetapi tidak melihat jika apakah anak-anak itu benar-benar memasukin gedung sekolah karena mereka selalu pergi terburu-buru untuk bekerja,” kata dia kepada kantor berita Associated Press.

Chips dipasang dibawah lambang sekolah, atau lengan baju.

Ketika anak-anak melewati sensor di pintu masuk sekolah, chip akan mengirimkan SMS kepada orangtua.

Jika anak-anak terlambat masuk ke kelas lebih dari 20 menit, keluarga mereka akan dikirimi pesan yang berbeda:” Anak anda belum sampai di sekolah.”

Pemerintah lokal telah mengeluarkan investasi sekitar 700.000 dollar atau sekitar Rp 6,4 milliar untuk membuat sistem tersebut.

Otoritas di Vitoria da Conquista mengatakan kaos dapat dicuci dan disetrika tanpa merusak chips. (kompas)

Satpol PP Ngawi menindak tegas dengan menyegel beberapa lokasi lahan perumahan yang disinyalir tidak mengindahkan tegoran yang sudah dilayangkan sebelumnya terkait perijinan. Tindakan penyegelan sementara dilakukan pada CV.Gotong Royong Ds Dempel Kec.Geneng, CV.Puri permata Ngawi Ds Tempuran Paron, CV.Putra Daerah Ds Tempuran Paron dan CV.Tegar Raya Desa Legokulon Kec Kasreman.

Petugas Satpol PP laangsung menancapkan papan yang bertuliskan larangan beroperasi sementara diareal keluaar masuk proyek pemukiman. Hal tersebut disampaikan langsung Peggy Yudo selaku Kasi Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satpol PP Ngawi. Menurutnya, pengusaha perumahan yang saat ini beroperasi diberbagai wilayah kecamatan seperti Ngawi, Paron, Geneng dan Kasreman disinyalir belum mengantongi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.03 Tahun 2011 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan dan Perda No.04 Tahun 2011mengenai ijin gangguan dan Perda No.21 Tahun 2010 tentang restribusi pemakaian kekayaan daerah.

“kita akan membuka kembali bila mereka sudah memenuhi perijinan yang sudah ditentukan,” ungkap Peggy Yudo. Selain itu pihak Satpol PP mengharapkan terkait pembangunan proyek perumahan pihak pengembang seharusnya menyelesaikan administrasi terlebih dahulu sebelum mengawali pembangunan secara fisik apalagi proyek tersebut juga belum dilakukan proses Analisis Dampak Terhadap Lingkungan (AMDAL). (sinarngawi)