Berita - page 528

Belum genap setahun menduduki jabatan Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM pada 30/12/2012 lalu, Drs Siswanto MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi Jatim dan digantikan Drs. Sudarmawan, MM sebagai Kepala BPBD Provinsi Jatim yang baru, akhirnya mendapat amanah jabatan yang strategis di daerah (kabupaten,red).

Menurut informasi terpercaya, Drs Siswanto MM bakal menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bumi Orek-Orek, Ngawi, menggantikan Mas Agoes Nirbito MW SH Msi. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo direncanakan hari Jumat (01/02/2013) besok di Ruang Bhinaloka Adhikara kantor Gubenur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB.

Ada dua nama selain Drs Siswanto MM yang disodorkan ke Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono. Yakni Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Suprianto, dan Staf Ahli Gubernur Jatim Gatot Hendro Priyono. Namun Ir Budi Sulistyono selaku Bupati Ngawi meminang Drs Siswanto untuk menduduki jabatan Sekda guna memimpin PNS di Kabupaten Ngawi.

Alasannya seperti yang dikutip Harian Bhirawa, Budi Sulistyono lebih sreg dengan Siswanto dibanding dua nama lainnya. Sementara informasi lain menyebutkan, baik Suprianto maupun Gatot menolak diberikan amanah untuk menjadi Sekdakab Ngawi. Menurut Sekdaprov Jatim Dr H Rasiyo MSi, Siswanto tak membantah jika mendapat amanah menjadi Sekdakab Ngawi.

“Karena Bupati Ngawi memerlukan Sekda, kita dari provinsi menawarkan siapa yang cocok menjadi Sekda. Kita tawarkan tiga nama yaitu Pak Siswanto, Pak Suprianto dan Pak Gatot. Dari tiga nama itu, Pak Bupati Ngawi (Budi Sulistyono,red)) merasa cocok dengan Pak Siswanto,” terang Rasiyo, Kamis (31/01/2013).

Ada beberapa alasan kenapa Sekdakab Ngawi dipilih dari orang provinsi, lanjut Rasio, yakni untuk memudahkan komunikasi antara Pemkab Ngawi dengan Pemprov Jatim. Oleh karena itu, pihaknya menepis anggapan jika di Pemkab Ngawi tak ada kader yang cocok jadi Sekda.

“Jadi tak benar kalau di Ngawi tak ada kader yang cocok. Banyak sekali yang bisa menjadi Sekda. Tapi masalahnya yang cocok dengan Bupati dan yang bisa diajak kerjasama itu tak gampang. Cocok itu tak harus pandai, tapi yang bisa diajak kerjasama,” ungkapnya dalam tulisan Harian Bhirawa.

Siswanto saat dikonfirmasi, pihaknya membenarkan jika dirinya bakal dilantik sebagai Sekdakab Ngawi. Menurut dia, tugas baru yang diembannya nanti merupakan tugas baru dari Gubenur Soekarwo yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Sebagai seorang PNS, saya harus siap ditempatkan di mana saja termasuk ditempatkan di daerah. Makanya saat saya ditunjuk menjadi Sekda, saya siap saja. Sebagai pelayan masyarakat, saya siap mengabdi di mana saja termasuk di Ngawi,” ungkap Siswanto.

Menurut sumber yang dihimpun di lingkungan Pemprov Jatim, pelantikan Siswanto sebagai Sekdakab Ngawi nanti juga akan dibarengi dengan gerbong mutasi yang bakal dijalankan Gubernur Soekarwo. Kabar yang beredar, mutasi itu hanya terbatas dan hanya untuk eselon II.

“Jabatan Pak Siswanto yang kosong bakal diisi oleh pejabat baru. Ada banyak kemungkinan seperti menempatkan Setiajid sebagai staf ahli yang sekarang menjadi staf khusus gubernur,” ungkap sumber tersebut. (infonfawi)

Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono meresmikan ruang pamer produk unggulan di Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Dalam waktu yang sama, orang nomor satu di kota keripik ini juga menyerahkan secara hibah alat industri kecil terhadap pengrajin yang tersebar di 29 desa dan 13 kecamatan.

“Pesimis para pengrajin ini biasanya kalau memproduk sesuatu takut terhadap pasar jangan-jangan tidak akan menyerapnya maka perlu dilakukan kreatifitas dan perlu diingat bagi mereka kalau memproduk sesuatu sesuai skillnya jangan hanya berhenti pada pameran saja melainkan berkelanjutan terus,” ungkap Ir Budi Sulistyono, Rabu (30/1).

Paparnya, kalau mengingat potensi pasar sangat kompetitif bagi pengembangan sentra indusrti kecil yang masih bersifat rumahan. Pihaknya mencotohkan perkembangan batik khas Ngawi menunjukan angka peningkatan terkait permintaan pasar terlebih saat ini sudah tersebar di show room berbagai wilayah.

Harapnya, produk unggulan khas Ngawi tersebut secara komperhenship muncul ke permukaan pasar secara nasional mendasar market yang ada. “Dilihat dari perkembanganganya batik khas Ngawi ini sangat luar biasa apalagi bahan baku terutama bahan pewarna itu asli dari alam tidak ada campuran pewarna sintetis lainya,” terangnya lagi.

Bahkan batik khas Ngawi menampilkan beberapa corak sesuai motifnya seperti Bambu Trini I dan II, Teh Jamus, Trinil Bledak, Parang Trinil, Beteng Pendem I dan II, Bambu Jati, Padi Mendung dan masih banyak lagi motif lainya yang menampilkan ikon Ngawi selama ini.

Sementara Harsoyo, kepala bidang produksi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi menjelaskan peningkatan produk unggulan yang dihasilkan dari pengrajin selama setahun terakhir sudah menembus angka diatas 5 persen.

Sehingga dengan data tersebut pihaknya akan terus melakukan terobosan guna lebih memacu lagi kreatifitas pengrajin sendiri dengan memberikan program bersifat stimulan seperti penyerahan bantuan alat produksi.

“Yang menjadi perhatian kita adalah tindak lanjut dari pengrajin itu sendiri setelah menerima bantuan alat yang kita, maka dalam perjalananya kita akan terus memantau perkembanganya,” tegas Harsoyo.

Dari alat produksi yang telah diserahkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi kepada pengrajin terbagi atas beberapa macam seperti puluhan unit oven bagi pengrajin kue, cup selear, continous band selear, drum sekaligus loyang dan palstik bagi pengrajin sari kelapa, mesin jahit, mesin press sablon serta rakel bagi penyablon kaos dan diesel penggerak untuk mengolah jamu seperti yang diserahkan kepada Jumairi dari Ponpes Asyfa Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe. (sinarngawi)

21 Januari kemarin, pemerintah telah memutuskan menghentikan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Artinya, dalam tahun ini, pemerintah akan membuka lowongan calon PNS untuk mengisi kekurangan pegawai pelayan masyarakat.

Paling tidak, Kementerian Keuangan pernah menyebutkan di lembaga bendahara negara ini, kekurangan pegawai untuk Direktorat Pajak 30.000 orang, dan cukai 13.000 orang. Lowongan tersebut tidak termasuk di 36 lembaga kementerian dan non kementerian serta pemerintah daerah.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan jumlah lowongan yang akan diperebutkan sekitar 60 ribu pegawai. Kebutuhan tersebut sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai di instansi pemerintah pusat sampai daerah. Pihaknya belum mau merinci lembaga mana yang akan merekrut pegawai. “Jadi Juni baru seleksi,” ujarnya.

Akan tetapi, pemerintah memberikan bocoran, jika perekrutan di suatu instansi pemerintah, harus melihat pada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden.

“Kita butuh pegawai karena ada 2.000 yang pensiun tahun ini. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama di pajak dan cukai dan anggaran kita perlu pegawai,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardodjo.

Dalam situsnya, Wakil Presiden Budiono mengatakan sepanjang masa moratorium 16 bulan tersebut, berbagai upaya penataan-ulang kebijakan dan sistem kepegawaian telah ditempuh. Mulai dari analisis jabatan, penghitungan jumlah PNS berbasis analisis beban kerja, dan perencanaan sumber daya manusia per lima tahun untuk setiap instansi. Penataan struktur organisasi (restructuring and rightsizing) hingga pengaturan kembali kesejahteraan PNS juga telah dilakukan.

Dia mengatakan promosi jabatan secara terbuka diterapkan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa,” ujarnya.

Dia menegaskan sejumlah kebijakan terkait pembenahan pengelolaan kepegawaian telah diterbitkan. Diantaranya penataan organisasi dan penambahan formasi, redistribusi tenaga pendidikan dan tenaga medis dan sistem perekrutan terpusat berbasis kompetensi yang transparan.

“Upaya-upaya pembenahan kebijakan maupun sistem kepegawaian akan terus digencarkan, antara lain dengan menyelaraskan siklus analisis kebutuhan pegawai pemerintah dengan siklus anggaran,” katanya. (merdeka.com)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan pada Juni mendatang, pemerintah sedikitnya akan merekrut sekitar 60.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo mengatakan selama masa moratorium, pemerintah berhasil menekan angka PNS menjadi 4,45 juta orang dari sebelumnya 4,7 juta orang.

“Selama 1 tahun 3 bulan moratorium bukan hanya mengurangi jumlah tapi menata kembali mengenai jumlah kebutuhan dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1).

Dia mengaku rekrutmen pegawai akan diperketat dengan mengacu pada basis kebutuhan tiap instansi. “Kalau kita rekrut tahun ini kan baru masuk 2014 pembiayaannya. Jadi Juni baru seleksi. Anggaran akan masuk dalam APBN 2014,” jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah berencana mengatur besaran gaji PNS sesuai dengan beban kerja tiap pegawai. Rencananya kebijakan ini akan ditetapkan pada tahun ini.

“Jadi memang arahnya adalah perbaikan struktur penggajian yang berbasis bobot jabatan, tunjangan kita sederhanakan dan kita kaitkan dengan kinerja pegawai tersebut,” katanya.

Penentuan besaran gaji ini berbeda untuk tiap pemerintah daerah sesuai dengan kekuatan fiskal masing-masing. Implementasi kebijakan ini diperkirakan baru akan efektif dalam dua tahun ke depan.

“Kalau pelaksanaannya karena kita menunggu juga RUU aparatur sipil negara. Kalau RUU sendiri kan butuh waktu 2 tahun untuk masa transisi saat ditetapkan,” ucapnya. (merdeka.com)