Berita - page 527

Pemprov Jatim menargetkan pada Maret 2013, angka kemiskinan Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4% dari semula 13% menjadi 12,6%. Salah satu upaya penurunan tersebut yakni melalui sejumlah program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin khususnya di pedesaan,yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dalam Peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2013 di Surabaya, Sabtu (2/2).

Dikatakannya, untuk mewujudkan hal itu, perlu upaya dan kerja yang luar biasa agar target terealisasi. Bukan tidak mungkin, target tersebut terpenuhi, karena selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Jatim mengalami penurunan. “Bisa jadi penurunannya akan melampaui angka yang kita targetkan,” ujarnya.

Selama tiga tahun terakhir, kemiskinan di Jatim mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, jumlah rakyat miskin di Jatim sebanyak 6,022 juta orang atau 16,68% nasional. Pada September 2012, jumlah rakyat miskin Jatim menjadi 13,08% dari nasional  atau mengalami penurunan kemiskinan 3,6% selama 2009 -2012.

Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan secara nasional, di Jatim selalu diatas rata-rata nasional. Ada satu juta lebih penduduk miskin di Jatim yang telah dientaskan dari kemiskinan selama 3,5 tahun ini. Salah satu kunci penurunan kemiskinan di Jatim dipengaruhi adanya program PNPM pedesaan.

Menurutnya, progress yang dihasilkan PNPM Pedesaan yang luar biasa, Bank Dunia  memberikan penghargaan karena membantu mengangkat perekonomian di pedesaan. Kedepannya diharapkan  angka kemiskinan kita  mencapai 10 – 11%, bukan hal mudah, tapi dengan upaya bersama hal tersebut bias tercapai.

Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi mengatakan, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. (jatimprov.go.id)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh instansi pemerintah agar dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)secara tranparan dan akuntabel. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Januari 2013.

Salah satu poin yang ditekankan dalam Inpres yang ditujukan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati/Walikota itu adalah masalah rekrutmen untuk CPNS.

Secara khusus Presiden SBY meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Sekjen Ombudsman agar membuka proses rekrutmen CPNS di lingkungannya dengan transparan dan akuntabek. “Publikasikan proses rekrutmen CPNS melalui website masing-masing unit utama yang terintegrasi dengan website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” bunyi poin nomor 128 Idan 129 npres tersebut yang ditujukan kepada Kemendikbud dan Ombudsman RI.

Presiden juga memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengembangkan sistem Selsksi CPNS/PNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Pada tahap awal tahun 2013 ini, Presiden memerintahkan BKN untuk bisa menerapkan rekrutmen berbasis CAT untuk 18 instansi pemerintah.

Terhadap seleksi calon pejabat structural, Presiden mengarahkan BKN untuk menggunakan metode Assessment Center di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Setidaknya, pada 2013 ini diharapkan metode Assessment Center itu bisa dilaksanakan dalam rekrutmen terhadap 690 orang calon pejabat structural di berbagai instansi pemerintah.

Presiden juga memerintahkan BKN bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB).

Diharapkan, penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan SKP itu pada tahun 2013 ini bisa dilaksanakan paling tidak untuk 32 instansi yang telah melaksanakan RB.

Terkait dengan aksi pencegahan korupsi, secara khusus Presiden SBY memerintahkan Badan Kepegawaian Negara agar bisa mengintegrasikan data PNS dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Untuk melaksanakan hal itu, BKN diharpkan bisa bekerjasama dengan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga kelak tercapai integrasi data paling tidak pada 75 persen PNS.

Sambil menunggu  perkembangan kabar penerimaan CPNS Tahun 2013 selanjutnya, ada baiknya anda mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian TKD dan TKB mulai dari sekarang. Anda harus mempersiapkan diri agar dapat lolos dari seleksi ambang batas nilai yang merupakan kunci sukses lolos CPNS jalur umum dan honorer tahun 2013. Kabarnya untuk tes mulai tahun ini pemerintah akan menggunakan metode baru berupa Computer Assissted Test (CAT). Sesuai  Inpres No. 1/2013,Presiden juga memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengembangkan sistem Selsksi CPNS/PNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).Pada tahap awal tahun 2013 ini, Presiden memerintahkan BKN untuk bisa menerapkan rekrutmen berbasis CAT untuk 18 instansi pemerintah.

Nah, untuk anda yang belum terbiasa dengan komputer dan ingin menjadi CPNS, mungkin ada baiknya anda mempersiapkan diri mulai sekarang. Bagi yang sudah terbiasa mengikuti ujian dengan komputer mungkin ujian seperti diatas dengan menggunakan CAT bukan suatu masalah yang serius, namun untuk yang belum terbiasa dengan komputer ada baiknya anda membiasakan diri mengerjakan soal-soal latihan pada komputer.

Keunggulan software ini dibanding ebook pdf  adalah dapat digunakan tanpa internet / offline, dapat di update, ada waktu pengerjaaan, interaktif, ada nilai score latihan, dapat mereview kembali hasil latihan, otomatis dapat tahu kunci jawaban setelah menjawab, dapat mengacak soal (sehingga anda dapat mengulang kembali), dapat mengacak jawaban (sehingga anda dapat mengulang kembali). (penerimaan-cpnsupdate.blogspot.com)

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo pagi ini melantik Drs Siswanto MM menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi. Untuk itu, Pakde Karwo berpesan agar sekda yang baru dilantik ini mampu menjalankan tugas meringankan beban kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kab Ngawi

“Tugas sekda adalah meringankan beban kinerja bupati dan wakil bupati. Tapi kalau justru memberatkan maka tugasnya menjadi sekda itu gagal. Kalau hadirnya sekda ternyata membikin ruwet permasalahannya maka itu salah dan dikatakan gagal. Sebaliknya, hadirnya sekda itu harus meringankan beban karena sebagai administrator terhadap semuanya,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, saat melantik Sekda Kabuptean Ngawi, di Gedung Bhinaloka Pemprov Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (1/2).

Pakde Karwo menekankan, peranan pemerintahan, dalam hal ini tugas sekda selaku administrator mengumpulkan semua data, tentunya tugas ini dibantu para asisten dengan mengolah data itu. “Asisten ini harus difungsionalkan, jangan sampai kepentingan SKPD langsung menuju ke sekda, tentunya peran asisten tidak berfungsi. Itu merupakan tidak melakukan fungsionalisasi struktur,” paparnya.

Maka dari itu, tuturnya, para asisten sebaiknya mengerjakan, melakukan analisis data. Tentunya, dalam melaksanakan tugas para asisten ini dibantu para staf dalam melakukan tugas meringankan para asisten. “Pak bupati dan wakil bupati bisa mengkontrol kepada SKPD langsung dan kemudian melihat apakah sekdanya berfungsi apakah hanya penguhubung surat saja. Nah kalau hanya disposisi maka bayarannya bisa dipotong oleh pak bupati,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Sekdakab Ngawi yang baru ini harus bisa mendidik tiap SKPD untuk memiliki database. Jangan sampai terjadi permasalahan yang sama, karena itu database perlu dikumpulkan. “Jangan sampai Pak Siswanto disana malah kebingungan bekerja. Tentunya, harus melakukan langkah meringankan tugas pak bupati dan wakil bupati,” harapnya.

Ia menambahkan, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan jumlah massa berunjukrasa menginginkan bertemu dengan bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat maka masalah itu menjadi tugasnya sekda. “Ketika berkomunikasi dengan bupati dan wakil bupati itu berbeda. Kalau komunikasi dengan staf itu struktural, sementara berkomunikasi dengan massa itu cenderung fungsional,” terangnya.

Jadi, komunikasi politik baru ini adalah komunitas publik. Jadi, kalau demontrans yang datang ke Pemkab Ngawi yang pimpinan demontrans meminta untuk bertemu bupati. Oleh sebab itu, peran sekda dalam hal ini ikut mengamankan para demontrans yang ada di lapangan sehingga suasana tetap demokratis, aspirasi tetap jalan, dan suasana tetap harmonis.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya contoh permasalahan itu maka tugas sekda baru ini sangat berbeda saat bertugas sebelumnya. Oleh sebab itu, selalu melakukan konsultasi kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan tugas. “Bupati yang bagus adalah memerlukan sekda yang loyal,” tegasnya. (kominfo.jatimprov.go.id)