Berita - page 385

Ngawi – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2015, menyusul hal serupa di Denpasar dan Yogyakarta. Kali ini, akan dilakukan penyerahan untuk 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan 78 kabupaten/kota se Sulawesi.
Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ngawi meraih penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “CC”. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi kepada Penjabat (Pj) Bupati Ngawi Sudjono di Gedung Grahadi Surabaya, Jum’at (5/2).
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota di wilayahnya untuk menerapkan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Ini juga layak untuk dicontoh oleh provinsi lain,” kata Menteri Yuddy pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi dan Jawa Timur.
Keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan dan menjadi role model bagi kabupaten/kota dibawahnya, terlihat dari adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 lalu, rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan nilai 50,66, dan mengalami kenaikan menjadi 53,21 pada tahun 2015.
“Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kabupaten dan kota yang berpredikat B terbanyak, yaitu 10 kabupaten dan kota. Namun saya tekankan agar tidak berpuas diri, walaupun ada peningkatan yang cukup baik, tetapi belum ada yang memperoleh BB,” ujar Yuddy.
Sementara untuk kabupaten/kota se-Sulawesi, Yuddy mengatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Langkah konstruktif untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas reformasi birokrasi masih harus ditingkatkan dengan pemerintah provinsi yang harus menjembatani implementasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi.
“Sebagian besar harus diperbaiki, bukan alasan karena jauh dari pusat, pendidikan mungkin tidak lebih baik dari yang ada di Pulau Jawa, tidak ada alasan karena masyarakatnnya yang tinggal di perbatasan, masalahnya ada atau tidak keinginan, ada atau tidak keteladanan dan kepemimpinan untuk memperbaiki birokrasi,” tegasnya.
Untuk pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi, Kota Manado menjadi yang terbaik dengan mendapatkan predikat B. “Kalau Kota Manado saja bisa, tandanya bapak dan ibu bisa melakukan itu di manapun. Tidak ada alasan tidak bisa mengejar,” ujar Menteri Yuddy
Sementara itu, PJ Bupati Ngawi Drs. Sudjono, MM mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresasi kepada seluruh Kepala SKPD se-Kabupaten Ngawi beserta staf yang telah bekerja dengan baik, terutama dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.
Akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan Evaluasi Hasil (LHE) AKIP ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah,” urainya.
Ditambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencaan kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja outputdan outcome serta kinerja lainnya.
Acara dihadiri oleh menteri PAN dan RB bersama para deputi, Gubernur Jatim, Bupati/Walikota, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dan Kepala Bagian Organisasi masing-masing Kabupaten/Kota.

Ngawi, 25 Januari 2015 bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1437H/2016M dengan tema  “Dengan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW Mantapkan Kerukunan dan Kebersamaan dalam Membangun Kabupaten Ngawi”.  Acara ini turut dihadiri Pj. Bupati Drs. Sudjono, MM.,Setda DR. Siswanto, MM., Forum Pimpinan Daerah Kab. Ngawi, Ketua DPRD Kab. Ngawi Dwi Rianto Jatmika, penggerak PKK dan Dharma Wanita Kab. Ngawi dan tamu undangan serta menghadirkan Kyai Haji Imam Hambali dari Surabaya.

Sudjono dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1437H/2016M,  kita teladani sikap dan perilaku beliau dalam bidang kegotong-royongan yang luar biasa, bidang kemasyarakatan yang juga luar biasa, dan untuk menyatukan umat islam yang sangat luar biasa, baik ketika masih di Mekah maupun ketika hijrah ke Madinah.

Imam Hambali dalam tausiahnya mengatakan  bahwa kita sebagai umat islam hendaknya  menjalankan agama islam dan berdakwah jangan dengan kekerasan, membunuh, mengebom ,, dsb,  karena Nabi Muhammad SAW selau berdakwah dengan jalan kasih sayang, seperti disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 25 (“ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana”), dan surat al-Maidah ayat 32 (“barang siapa membunuh orang tanpa salah, seolah-olah ia membunuh seluruh umat didunia”).

Ngawi – Pj Bupati Ngawi Sudjono melakukan evaluasi secara mendalam dan detail terhadap Pelaksanaan APBD Triwulan 4 Tahun Anggaran 2015, di Ruang Bhina Bakti Praja Setda Ngawi, (19/1). Evaluasi ini dilakukan secara rutin sebagai salah satu bentuk dan treatmen agar pelaksanaan APBD TA 2015 tepat sasaran, tepat waktu dan dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Hadir dalam evaluasi ini Sekretaris Daerah Ngawi Siswanto, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Camat se Kabupaten Ngawi.

Sekda Kabupaten Ngawi Siswanto dalam kesempatan tersebuat  menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, Bupati memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD secara berkala. Siswanto juga mengatakan Rapat evaluasi pembangunan yang digelar setiap triwulan sangatlah penting untuk membandingkan realisasi Input dan (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan kegiatan yang telah dibuat. Lewat pelaksanaan evaluasi ini dapat diukur sejauh mana capaian menyangkut pelaksanaan program, daya serap anggaran, dan pemecahan masalah. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kinerja jajaran pemerintah termasuk kecamatan, desa dan kelurahan,” tuturnya.

Pj Bupati Ngawi Sudjono menilai capaian program dan serapan anggaran pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2015 ini sudah baik. Meski begitu, pembenahan sistem dan perecepatan kinerja mesti terus dilakukan agar program pembangunan yang dilaksanakan kedepan lebih baik lagi. Selain itu Sudjono juga menegaskan agar predikat WTP itu harus tetap dipertahankan, semua pegawai harus terus menerapkan sikap disiplin dalam bekerja. Pola manajemen dengan sistem akrual akan merubah seluruh pola kerja kita yang lama, pegawai harus lebih disiplin, professional, meningkatkan kompetensi dan kerjasama. Karena berdasarkan pengalaman, yang paling menjadi masalah dalam menjalankan tugas adalah kurangnya disiplin dan kerjasama diantara pegawai. Jika ingin mempertahankan predikat WTP, sikap-sikap seperti harus bisa dihilangkan.

Bupati juga mengingatkan para pimpinan SKPD  selaku Pengguna Anggaran terkait penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dimana Penyusunan Laporan Keuanganan Pemerintah Berbasis Akrual.  Untuk itu setiap pendapatan dan belanja pada SKPD harus dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan yang tersusun dan terjadwal sesuai perencanaan dengan pertanggungjawabannya dicatat sesuai tanggal peristiwa. Apabila para pimpinan SKPD masih terbiasa dengan trend pengelolaan pendapatan dan belanja yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Ngawi dimana realisasi tertumpuk di akhir tahun anggaran, dikhawatirkan penyusunan laporan keuangan Pemkab Ngawi T.A. 2016 yang telah menerapkan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan. Untuk itu diharapkan keseriusan para pimpinan SKPD untuk memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam APBD Kabupaten Ngawi T.A. 2016 dapat tercapai dan terlaksana seperti yang diharapkan.

Dalam kesempatan acara ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sosialisasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual kepada Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Ngawi . Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keuangan Pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam Pemerintahan dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. dan Juga untuk meminta pertanggungjawaban para pimpinan satuan kerja dari sisi keluaran (output) dan Hasil (outcome) dan pada saat yang sama memberikan kontrol atas masukan (input).

Ngawi, 18 Januari 2016 di Halaman Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Upacara Pembinaan Staf. Upacara dipimpin oleh Pj. Bupati Drs. Sudjono ,MM. diikuti oleh seluruh Kepala SKPD dan Staf di lingkungan Pemkab Ngawi berlangsung dengan tertib dan khidmat.

Sudjono dalam sambutannya mengatakan bahwa telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada tanggal 9 Desember  2016 dengan sukses, aman dan terkendali, dan sebagai pegawai negeri sipil telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi sebagai pegawai yang profesional dan disiplin.  Pada tahun 2015 PNS di  Kabupaten Ngawi telah melaksanakan tugas,pokok,fungsi  sebagai aparatur sipil negara dengan sebaik-baiknya.  Tahun 2015 akhir, Kabupaten Ngawi menerima beberapa penghargaan baik nasional maupun tingkat provinsi, yaitu: bidang kesehatan, bidang wahana tata graha, bidang lingkungan hidup, bidang pelayanan publik, bidang investasi, PPID, pendidikan, ketenagakerjaan, dsb.  Pj. Bupati berterimakasih kepada SKPD-SKPD , dimana Kabupaten Ngawi  telah siap untuk bersaing dengan negara-negara   ASEAN. Di  sektor  ekonomi, Dinas Perdagangan Pasar dan Dinas  Koperasi sudah melaksanakan promosi tentang Ngawi dengan baik dimana ngawi tidak kalah untuk bersaing disektor perdagangan maupun industri kecil khususnya koperasi.

Pada acara jugan diberikan piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor  87/TK/ Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015. penghargaan Satyalancana Karya Satya   adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Penghargaan diberikan kepada: 1. Sri Wahyuni  Kasi pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi  Kabupaten Ngawi,   Penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 tahun; 2. Supriyanta S.Sos  Kassubag Umum Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ,   Penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 tahun; 3. Dani Rahmadi Teguh Prasetyo, MM.  Kassubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Ngawi, Penghargaan Satyalencana Karta Satya 10 tahun.