Berita - page 385

Alih Subsidi BBM Lebih Produktif

Jakarta, 20 Oktober 2015 – Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandai dengan kebijakan yang dinilai sebagai orang sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Langkah berani tersebut berupaya mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Sejalan dengan fondasi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.

“Saya memahami, kebijakan Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar,” kata Jokowi, saat berpidato di depan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Manfaat Langsung bagi Rakyat

Data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan menyebutkan, angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas yang merupakan Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 Triliun dan Program Prioritas Belanja Daerah Tertinggal/Desa Rp34,7 Triliun.

Selain itu, dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk subsidi nonenergi Rp4,3 Triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan  kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.

Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kini, setahun pemerintahan Jokowi – JK, KKS telah digunakan untuk menyubsidi 15,4 juta keluarga kurang mampu. KIS telah berhasil menanggung iuran 86,4 juta penduduk kurang mampu dan KIP telah menjangkau 11 juta siswa yang memerlukan bantuan.

Alokasi lain digunakan untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa sejumlah Rp21 Triliun. Untuk 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp33,3 Triliun, Swasembada Pangan Rp16,9 Triliun, pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp34,7 Triliun, dan alokasi lainnya di (80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp19,8 Triliun.

Pembangunan infrastruktur dan model pemberdayaan memang tak berbuah langsung, namun pemerintah percaya bahwa kebijakan ini akan berujung pada hasil yang manis: produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat. (Tim PKP-Kominfo)

Info  lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

Transformasi Fundamental Ekonomi

Jakarta, 20 Oktober 2015 – Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). “Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,’’ ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).

Lebih jauh, Jokowi menjelaskan strategi untuk Perubahan Indonesia itu melalui tranformasi fundamental ekonomi yang bertumpu pada tiga aspek.(Lihat Tabel 1). Pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, subsidi malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi energi yang tidak berkeadilan ini membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi. Sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. ‘’Ini tentu tidak adil,’’ ujar Presiden. Untuk itu kini telah direalokasikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp211,3 triliun.

Sebagian besar realokasi subsidi BBM itu untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Pulau Jawa (Rp21 triliun). Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (Rp2,7 triliun), Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,2 juta siswa (Rp7,1 triliun), pembangunan 25 waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar sawah  (Rp33,3 triliun). (Lihat Tabel 2).

Transformasi fundamental ekonomi yang ketiga, yaitu mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Hal itu terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur yang di beberapa tempat seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan Papua. Secara menyeluruh realisasi investasi PMA dan PMDN pada semester 1 2015  sebesar Rp259,7 triliun – 44% di antaranya merupakan investasi di luar Pulau Jawa. Ini merupakan peningkatan hingga 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi Rp222,8 triliun – 41% investasi di luar Pulau Jawa. (Lihat tabel 3).

Hal inilah tentunya yang membuat lapangan kerja terus bertambah, ekonomi bergairah, dan Indonesia semakin produktif. (Tim PKP-Kominfo)

Info  lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

Ngawi- Pemerintah Daerah Kab. Ngawi  berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kepulangan jenasah korban kebakaran gunung lawu yang berada di RSUD Kab.Magetan untuk segeranya di makamkan di kampung halamannya masing-masing demikian tindakan Pj.Bupati Ngawi Sudjono pada Selasa pagi (20/10/2015).

Setelah mendapat berita dari  tim DVI Polda yang mengurusi jenasah dalam musibah kebakaran gunung lawu Pj.Bupati Ngawi Sudjono langsung  memimpin rombongan yang terdiri dari Kepala BPBD  dan Kepala Dinas Sosial Kab.Ngawi beserta beberapa unit mobil jenasah untuk berangkat ke RSUD Kab.Magetan untuk segeranya mempercepat pemulangan korban bencana kebakaran gunung lawu.

Dalam hal ini Sudjono juga menemui perwakilan keluarga korban bencana gunung lawu untuk memberikan bantuan agar bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu Sudjono juga  membantu agar proses penerbitan akte kematian segera dikeluarkan oleh pihak yang mengurusi korban bencana gunung lawu  untuk bisa mempercepat pemulangan jenasah korban bencana lawu. Setelah melalui beberapa proses yang cukup cepat akhirnya Tim DVI Polda Jatim yang didampingi Pj.Bupati Ngawi , Bupati  Magetan, Polres Magetan dan Pihak-pihak terkait yang membantu evakuasi korban bencana lawu menggelar  Media Center kepada para awak media dan juga menyerahkan Akte kematian kepada Pj.Bupati Ngawi  dan Bupati Magetan untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan keluarga korban bencana sebagai berkas kelengkapan pemulang jenasah ke daerah masing-masing.

Setelah diberikannya akte kematian yang sudah diberikan kepada perwakilan keluarga korban jenasah beserta barang-barang korban bencana gunung lawu langsung dibawa kerumah masing-masing dengan dikawal oleh pihak kepolisian dan juga diikuti Pj Bupati Ngawi beserta rombongan .

Adapun Korban Mati Gunung Lawu :

1. Awang (20 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur
2. Sumarwan (50 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur
3.  Nanang Setyo Utomo (17 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur
4.  Rita Septi (14 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur
5.  Joko Prayitno, Kebun Jeruk,  Jakarta
6. Kartini berasal dari Jakarta
7.  Mr. X, masih dalam identifikasi

Ngawi – Selasa  20 Oktober 2015 di Gedung Eka Kapti Kabupaten Ngawi, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ngawi menyelenggarakan acara “Bedah Buku Zero to Hero Mendahsyatkan Pribadi Biasa Menjadi Luar Biasa Bersama Penulis Solikhin abu Izzudin”. Acara ini dihadiri Sekda Siswanto, Kepala SKPD Terkait,  Siswa SLTA se-Kabupaten Ngawi, Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi, dan tamu undangan.

Acara Bedah Buku ini diikuti 500 peserta yang terdiri dari tamu undangan, siswa SLTA se-Kabupaten Ngawi, guru pendamping, dan Perpustakan Desa se-Kabupaten Ngawi. Bedah Buka diselenggarakan dengan dasar hukum Undang-undang No. 43 Tahun 2007  tentang Perpustakaan, Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah No.  24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007, Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2015 tentang Pelasanaan Penggunaan  APBD  Tahun 2014, dan mempunyai  maksud serta tujuan untuk meningkatkan minat baca Pelajar/Siswa SLTA se-Kabupaten Ngawi dan masyarakat umum.

Sekda Siswanto, yang telah menyandang Gelar Doktor ini dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemkab Ngawi mempunyai perhatian besar pada  Perpustakaan Daerah, direncanakan untuk kedepannya  Alun-alun Ngawi yang kini sebagai alun-alun  terbesar se- Indonesia akan  menjadi alun-alun terbaik se-Indonesia. Tahun 2014 mulai dilakukan pembangunan alun-alun, hingga tahun 2015 pembangunan masih terus dilakukan. Sekda menambahkan bahwa nantinya di Alun-alun Ngawi dibangun  gedung/tempat yang nyaman untuk membaca, yang mana didalamnya dilengkapi dengan buku-buku dan sarana perpustakaan.