OPD Kabupaten Ngawi Berikan Bantuan Korban Banjir di 6 Kecamatan
Untuk ringankan beban korban terdampak banjir akibat luapan sungai Madiun, OPD se Kabupaten Ngawi salurkan bantuan ke 25 desa yang tersebar di 6 Kecamatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi, Jumat (08/3).
Menurut Plt. Kepala BPBD Ngawi, Eko Heru Tjahjono bantuan yang diberikan ini berupa makanan pokok, obat – obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan korban banjir. “Bantuan yang terkumpul saat ini, lumayan cukup banyak terutama bahan makanan. Tapi, kami juga meminta berupa makanan bungkusan atau nasi bungkus, karena akan lebih mudah dan bisa langsung didistribusikan,” ungkap Heru.
Heru jelaskan semua bantuan saat ini memang dipusatkan di BPBD, untuk lebih memudahkan pendataan dan penyalurannya, “Tapi kami juga tidak menghalangi bagi siapa saja, yang ingin menyampaikan secara langsung, monggo,” lanjutnya.
Menurutnya yang terpenting bantuan yang diberikan terdeteksi, untuk memudahkan evaluasi kebutuhan yang ada dilapangan, “Kami terus lakukan komunikasi dengan rekan- rekan yang ada di lokasi bencana, agar semua dapatkan bantuan atau dapur umum mana saja yang perlu disuplai bahan makanan untuk warga, maka akan segera kita kirim,” tuturnya.
Selain itu, saat ini yang masih terkendala adalah bantuan untuk balita karena ketersediaannya masih minim, “Kebutuhan untuk balita memang masih kurang, belum dapat memenuhi semuanya, seperti popok bayi sekali pakai, susu dan makanan lunak,” ungkapnya.Tapi, Heru tandaskan pihaknya akan terus upayakan kebutuhan balita tersebut terpenuhi, “Kita akan terus upayakan, untuk keperluan balita ini, jangan sampai tidak,” ujarnya.
Sedangkan untuk keperluan obat –obatan dan pemeriksaan kesehatan, BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, “Kami terus berkoordinasi dengan lintas OPD terkait bantuan untuk warga yang kebanjiran ini. Bahkan seperti yang diminta pimpinan untuk sediakan makan tiga kali sehari. Dan, nantinya tiap OPD akan bergiliran untuk menyediakannya,” pungkasnya. (Nn/kominfo)
Akibat meluapnya sungai Madiun yang melintasi Kabupaten Ngawi, tercatat 20 desa dari 6 Kecamatan terendam banjir diantaranya Kecamatan Kwadungan, Pangkur, Geneng, Karangjati, Padas dan Ngawi.
Sementara Sekretaris BPBD Ngawi, Hartono mengungkapkan pihaknya saat ini terus lakukan assessment dan evakuasi pada warga yang rumahnya terendam banjir, “Ada sekitar tiga ribu warga, dari 6 kecamatan yang terdampak banjir. Dan, kami akan dalam keadaan siaga penuh serta menghimbau warga jangan panik untuk selamatkan diri dulu,” katanya
Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disela tugasnya sempatkan tinjau korban banjir di desa Jenangan Kecamatan Kwadungan, didampingi Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ngaw, Ony Anwar, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala BPBD Provinsi Jatim, Suban Wahyudiono beserta Forkopimda Ngawi, Kamis (7/3).
Budi Sulistyono juga sampaikan ucapan terima kasihnya, untuk kedatangan Gubenur Jatim di lokasi banjir ini, “Terima kasih Ibu Gubenur atas supportnya untuk warga Ngawi. Dan, saya berharap warga yang berada dipenampungan ini tidak akan lama,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Ngawi menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi,Rabu (6/03).Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Ngawi, Hermiati Retno Sriwulan, Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umum, R. Rudi Sulisdiana, Kepala Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup, Eko Purwanto, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait kebijakan kebersihan kota menerima kunjungan tersebut.
Pun, pengelolaan ruang terbuka hijau seperti yang disampaikan Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Ngawi, Dodi Aprilasetya dengan menerapkan regulasi mengenai perusakan tanaman,fasilitas umum dan aturan tentang pohon asuh, “Setiap staf dan siswa yang sekolah memiliki satu pohon asuh dan pejabat eselon II memiliki minimal 40 pohon,” jelasnya. Sedangkan untuk pengelolaan sampah, Dodi katakan di Kabupaten Ngawi terapkan bank sampah dari rumah tangga, “Disamping itu juga adanya sinergitas pengelolaan sampah pasar antara instansi terkait. Sebab, dalam mengelola sampah tidak bisa hanya menjadi beban satu OPD saja,melainkan sinergitas bersama,” katanya. (nf/kominfo)