Dony Setyawan - page 615

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengajak masyarakat umum agar migrasi dari televisi analog menjadi televisi digital. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan internasional tentang siaran televisi digital.

International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional telah memberi batas akhir (deadline) kepada seluruh negara di dunia, agar paling lambat, 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran dengan digital.

Akibat dari deadline itu, televisi analog yang biasa ditonton sehari-hari tidak akan bisa menerima siaran lagi. Pada tanggal tersebut, mau tak mau, masyarakat harus berganti ke televisi yang bisa menangkap siaran digital.

“Tren teknologi tidak bisa dilawan. Bermula dari televisi analog berupa tabung, transistor, IC lalu ke digital, LCD dan seterusnya. Seperti halnya dengan industri telekomunikasi yang dimulai dari 2G, 3G, LTE dan seterusnya,” kata Tifatul di Jakarta, Senin (30/1/2012).

Sebagai tahap awal, pemerintah telah melakukan uji coba terhadap siaran televisi digital pada Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada empat kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Batam sejak 2010.

Tifatul menjamin siaran televisi digital akan menghasilkan gambar yang bersih dan suara yang bening. Bahkan sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2002, televisi digital akan menjamin diversity of ownership, diversity of content dan sistem stasiun jaringan (SSJ) yang tidak akan menimbulkan kasus monopoli.

Waktu dan Pelaksanaan Teknis

Pemerintah akan memisah penyelenggara multiplexer (mux) dengan penyelenggara siaran, tadinya 33 zona, sekarang 15 zona dengan 1 zona ada 6 mux dan 1 mux ada 12 channel. Jadi dalam 1 zona akan tersedia 72 channel televisi digital.

Pemerintah menjamin tidak ada lagi monopoli siaran dan peluang dibuka seluas-luasnya. Contohnya untuk wilayah Jakarta dan Banten termasuk dalam satu zona yang memungkinkan ada 72 channel televisi.

“Selama ini industri televisi hanya didominasi oleh pemain besar. Industri televisi kecil yang belum terakomodasi nanti juga bisa bersaing dan bisa hidup dengan adanya siaran digital ini,” tambahnya.

Pemerintah mengharapkan waktu migrasi dari televisi analog ke digital diberikan batas sampai 2018. Dalam masa transisi, konsumen yang mempunyai televisi analog memerlukan set top box untuk dapat menerima siaran digital tersebut.

Set top box (semacam decoder) dari pemancar digital ke penerima analog sedang diproduksi dan diuji coba oleh siswa SMK. Rencananya mereka akan menjual seharga Rp 85.000 per unit.

Saat ini, harga set top box di kawasan Glodok Jakarta akan dijual sekitar Rp 135.000. Pemerintah juga mendukung agar set top box ini diproduksi murni dari konten lokal atau diproduksi oleh anak-anak bangsa.

Tidak Memberatkan

Pemerintah menjamin bahwa siaran televisi digital ini tidak akan memberatkan warga. Pemerintah hanya mengimbau kepada masyarakat yang masih memiliki televisi analog untuk membeli set top box agar bisa menerima siaran televisi digital.

Mulai saat ini, pihak Kominfo dan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengimbau kepada perusahaan yang memproduksi perangkat televisi agar memproduksi televisi digital dan mulai menghentikan produksi televisi analog.

Selain itu, pemerintah juga sedang menghitung peluang bantuan decoder kepada orang-orang miskin dan diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 300 miliar.

“Untuk saat ini masyarakat bisa membeli set top box. Masih ada transisi selama tujuh tahun sebelum televisi analog di-moratorium (dimatikan). Syukur kalau sudah bisa membeli televisi digital,” tambahnya.

Sesuai aturan

Siaran televisi digital ini juga sudah dilakukan di negara-negara Eropa. Begitu juga dengan Jepang yang sudah memakai dual system. Tifatul menganggap bahwa untuk membangun negeri, Indonesia tidak boleh ketinggalan, terutama dalam hal teknologi dan informasi.

Dengan televisi digital penggunaan frekuensi diyakini akan lebih efisien. Pemerintah memakai frekuensi di 474 Mhz hingga 570 Mhz. Dengan cara ini tidak ada lagi yang menguasai dua frekuensi di satu zona.

Secara prinsip, kata Tifatul, tidak ada lagi televisi nasional, kecuali mereka berjaringan dengan zona-zona lain. Atas siaran televisi digital ini, diprediksi industri Production House dan Content Provider televisi seperti KompasTV, misalnya, akan berkembang.

“Agar industri televisi digital ini makin terarah, kami sedang menuntaskan delapan Peraturan Menteri (PM) yang mendukung pelaksanaan siaran digital ini,” jelasnya. (Kompas.com)

Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono mengadakan Rakor PKK dan seluruh pimpinan SKPD yang bertempat di ruang rapat sekda lantai 2 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 untuk membahas rencana kelompok kerja PKK dengan seluruh pimpinan SKPD. Hj. Sri Eko Rustiyanti, Sh mengatakan dan berharap kelompok kerja PKK dan seluruh pimpinan SKPD diharapkan dapat bekerja sama dalam membangun Kabupaten Ngawi lebih maju. Dalam pidatonya Hj. Sri Eko Rustiyanti, Sh sekaligus menjadi ketua PKK menyampaikan 4 (empat) renacana kelompok kerja.

Kelompok Kerja nya antara lain :

Pokja 1 :
• Remaja diberikan keahlian bengkel dan pertukangan

Pokja 2 :
• Keterampilan dan produk unggulan
• Untuk keterampilan, misalnya kripik yang diperhatikan tentang kemasan dan permodalan
• Untuk koprasi diharapkan ada sorum produk
• PAUD setiap kecamatan ada PAUD holistic integrasi, PPKB, gizi anak
• Untuk Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjelasan tentang PAUD holistic.

Pokja 3 :
• Sebuah Desa Binaan harus mempunyai lahan TOGA percontohan
• Untuk yang tidak mempunyai lahan dengan POLIBAG
• Membuat kolam ikan untuk dikonsumsi sendiri dan menghemat belanja
• Lalu rumah sehat yang diperhatikan genteng kaca ventilasi yang kurang
• Tentang pengolaan sampah tidak boleh dibakar dan bisa dibuat kompos.

Pokja 4 :
• Tentang pengadaan Posyandu di Ngawi ada sekitar 500 Posyandu dan ada sekian ribu kader PKK yang tersebar disetiap Posyandu
• Tentang gizi buruk di Kabupaten Ngawi ada sekitar 345 kasus gizi buruk
• Dinas Kesehatan diminta mengadakan pelatihan pembuatan saos karena banyak nya pedagang baso atau pentol yang tidak tau bahaya saos.

Ir. H. Budi Sulistyono mengharapkan kepada PKK dan seluruh SKPD untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mendidik TKI di Kabupaten Ngawi agar dapat produktif dan dapat di ekspor TKI Ngawi keluar Negeri dan bagi TKI yang tidak produktif bisa dibina untuk mengelola kolam ikan.

Rencana Bupati ngawi kedepannya antara lain:
• Mendidik tenaga kerja yang produktif untuk di Ekspor TKI keluar Negeri • Membuat Kolam ikan
• Pengolahan Air dari waduk sebelum masuk sawah harus masuk terlebih dahulu kekolam ikan
• Pertanian melon, Mentan diharapka membuka lapak melon dijakarta
• TK atau PAUD status nya sama dengan TPA dalam hal mendapatkan dana, khususnya dalam masalah ini
• Desa Binaan harus unggul dalam hal PKK
• Inspirasi untuk berinovasi (Humas Ngawi)

Dalam rangka menumbuhkan minat membaca terhadap siswanya, PAUD Trisula 3 Ngawi, melakukan kunjungan ke Mobil Perpustakaan Keliling milik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ngawi, yang mengambil tempat di Paseban Alun-alun Merdeka Kabupaten Ngawi, Senin (30/01).

Suasana ramai dan meriah dengan adanya kunjungan dari adik-adik PAUD Trisula 3 Ngawi, mereka sangat antusias sekali ketika membaca, menggambar dan bisa juga melihat film yang di putar di perpustakaan .

Kepala sekolah PAUD Trisula 3, menjelaskan, bahwa membaca merupakan jendela dunia, dengan membaca kita dapat menyerap banyak informasi. Ketertarikan terhadap membaca bukanlah suatu hal yang dapat tumbuh seketika, tetapi merupakan proses yang harus di bangun secara kontinyu. Oleh karena itu minat baca seharusnya ditumbuhkan sejak anak masih kecil.

Sedangkan kasi pelayanan kantor perpustakaan dan arsip, suyanto, menyampaikan, membaca adalah salah satu ketrampilan hidup yang sangat penting. Karena budaya membaca bisa mendorong kreatifitas, daya imajinasi, kemampuan bahasa serta memperluas pengetahuannya.

Dengan adanya kunjungan seperti ini, secara tidak langsung bisa memberikan pengalaman kepada anak-anak mengenai aktivitas perpustakaan. Sehingga nantinya mereka tidak canggung lagi ketika harus berkunjung ke perpustakaan sendiri. (Humas Ngawi)

Twitter membuka kesempatan kepada negara-negara yang mau menerapkan sensor pada layanannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku masih mendalami hal itu.

Menurut Tifatul, pemerintah tidak akan melakukan penyensoran tanpa ada landasan hukum yang jelas. “Saya baru mendalami kasus itu, tentu kita amati. Tapi di Indonesia belum ada sampai sekarang,” ungkap Tifatul di Jakarta, Senin (30/1/2012).

Tifatul menganggap pemerintah tidak perlu buru-buru mengikuti kebijakan pemerintah seperti di China yang memblokir beberapa situs jejaring sosial.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto menyatakan, pemerintah memberi jaminan bahwa konten Twitter di Indonesia tidak akan dilakukan penyensoran.

Selama ini pemerintah hanya melarang konten-konten negatif yang mengganggu kepentingan publik. “Kami tidak akan melakukan penyensoran apabila konten yang dikeluarkan merupakan konten yang wajar dan tidak menyalahi undang-undang,” kata Gatot.

Patuhi UU ITE!

Menurut Gatot, pemerintah selama ini hanya melarang pengguna internet atau masyarakat secara umum untuk mengunduh, mengunggah, dan menyebarkan konten-konten yang terlarang.

Termasuk, ujarnya, yang bisa melanggar Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama pada Pasal 27 dan 28.

“Prinsip-prinsip penyensoran itu sudah ada di undang-undang tersebut. Jadi kami tidak akan melakukan penyensoran lagi terhadap konten di Twitter,” katanya.

Sensor di Twitter

Twitter sejauh ini sudah melakukan sensor konten di beberapa negara. Misalnya, di Perancis dan Jerman yang penggunanya tidak boleh menulis tweet tentang Nazi.

Perlu ditegaskan bahwa semua tweet yang disensor oleh Twitter masih tetap akan muncul di jaringan global. Namun, pengguna akan tahu bahwa konten tersebut sebenarnya tidak muncul di negara tertentu yang meminta penyensoran.

Twitter telah bekerja sama dengan Chilling Effects, penyensor situs yang mampu mengamati arsip-arsip, lalu membuat aksi sensor yang transparan.

Menurut Cynthia Wong dari the Center for Democracy & Technology, Twitter melakukan ini karena jejaring sosial tersebut terancam diblokir di sejumlah negara jika bersikeras menolak penyensoran tweet-tweet dengan konten tertentu.

Tetap bela kebebasan berbicara

Twitter memang sedang berjuang dalam upaya untuk tetap mempertahankan hak bersuara penggunanya, tetapi tidak bersinggungan dengan kepentingan politik negara tertentu.

Pada 2011, Twitter disorot ketika pengunjuk rasa antipemerintah di Tunisia, Mesir, dan Arab terkoordinasi secara massal dari jejaring sosial ini.

Pada awal 2012 pun Twitter telah diminta Pemerintah India untuk menyensor konten yang berupa kritikan kepada Pemerintah India.

Meski memberlakukan sensor, Twitter tetap berpesan kepada penggunanya untuk terus merasakan kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat.

Twitter menekankan kata-kata berikut: “The tweets must continue to flow” (tweet harus terus mengalir) dan “defend and respect each user’s voice” (membela dan menghormati suara tiap-tiap pengguna). (Kompas.com)