Selasa 20 Maret 2012, di lantai 2 ruang Bhina Praja Sekertariat Daerah Kabupaten Ngawi diselengarakan Rapat Kerja Daerah/ Rakerda Program kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi 2012, yang dihadiri oleh Bupati Ngawi, Wakil Bupati, Kepala Badan PP dan KB, Dandim, Camat se-Kabupaten Ngawi. perwakilan PLKB, PKK, Darmawanita, dan Puskesmas.
Menurut Agus Putro Proklamasi, yang mewakili Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Timur, Program Keluarga Berencana sudah berjalan 40 tahun, dan telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 100 juta jiwa di Indonesia, serta telah mampu mencegah pertambahan penduduk sekitar 80 juta jiwa di provinsi jatim. Di provinsi jatim mengalami pertambahan penduduk 400000 pertahun.
Mendasar dari evaluasi pencapaian program KB di Kabupaten Ngawi tahun 2011, maka dapat disimpulkan:
1. Angka fertilitas (TFR) di Kabupaten Ngawi sudah mencapai 1,94
2. Pencapaian peserta KB baru, secara kuantitas sudah melampui target yang telah ditetapkan, namun kualitasnya masih rendah yaitu didominasi pemakaian kontrasepsi suntik dan Pil.
3. Pencapaian PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) untuk tahapan tegak dan tahapan tegar sudah melampui PPM yang ada.
4. Pencapaian Keluarga Balita yang ikut BKB (bina keluarga balita) telah melampui PPM tetapi pencapaian keluarga Remaja yang ikut BKR (bina keluarga remaja) telah melampui PPM (100,06 %)
5. Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) terdaftar pada data Direktori Data Basis Oline telah tercapai (102,80 %)
6. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mendorong kegiatan operasional dan keberhasilan dalam pelaksanaan program KB sampai di lini lapangan.
Dalam sambutanya Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono menyampaikan bahwa evaluasi tentang pertumbuhan penduduk di kabupaten Ngawi, angka kelahiran di Ngawi masih diatas angka kelahiran provinsi, tapi masih dibawah angka kelahiran nasional. Hal ini antara lain disebabkan: semangat untuk merantau berkurang, transmigrasi kurang, semua ingin jadi pegawai negeri. Harapan untuk BKKBN provinsi/nasional untuk memberikan bantuan, dimana Kabupaten Ngawi masih kesulitan alat-alat KB, tatapi untuk tenaga ahli cukup memadai. Bagi kita sebagai pemegang kebijakan daerah, diharapkan UPT-UPT untuk terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kodim, untuk mewujudkan keterpaduan semua lini sehingga program KB bisa sukses. Selanjutnya yang kami harapkan adalah:
1. Segera membuat kajian, analisis, dan saran tentang program KB
2. Kebijakan pada ibu yang telah melahirkan, untuk diberikan pelayanan KB.
3. Pembangunan kependudukan dan program KB adalah penting untuk mendukung bidang ketenagakerjaan, dihibau instansi formal dan informal untuk mensosialisasikan program KB
4. Tingkatkan koordinasi dengan berbagai sektor dan instansi terkait agar program pro rakyat dapat terlaksana
5. Seluruh camat menindaklanjuti Rakerda ini, untuk menjalankan program yang berkenaan dengan program KB. (humasngawi)
