Indonesia sepertinya menjadi salah satu tempat rujukan internasional dalam hal pemberdayaan perempuan. Hal itu tampak dalam acara bertajuk Sharing Best Parctices and Experiences on Woman and Leadership yang dihelat di Hotel Four Point, Surabaya (19/09). Acara yang dihadiri oleh 20 Negara berkembang, anggota Colombo Plan, dan delegasi dari Palestina, Selandia Baru, Nepal, Myanmar, Nigeria, Malaysia menimba informasi seputar pemberdayaan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia yang dianggap berhasil menjalankan program pemberdayaan perempuan.
Kabupaten Ngawi termasuk diantara daerah yang dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai daerah yang berhasil meningkatkan peran perempuan sehingga didaulat untuk hadir agar dapat didengar best practices-nya dalam hal pemberdayaan perempuan. Jadilah hari itu Bupati Ngawi Budi Sulistyono tampil sebagai narasumber didepan delegasi internasional yang hadir. Acara dipandu oleh Sridati Anwar Staf Ahli pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Mengenakan Batik Ngawi yang sederhan namun menawan, Budi Sulistyono duduk dengan mantap didepan para delegasi dan hadirin sambil tak lupa senantiasa menyunggingkan senyum Ngawi Ramah. Kanang, demikian Bupati Ngawi ini akrab disapa, dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan di daerah dinilai sukses dalam menjalankan program Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngawi.
Pada kesempatan ini, Budi Sulistyono menyampaikan paparannya dengan menjelaskan proses implementasi program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Ngawi, komitmen stakeholder terkait dan gagasan kreatif yang diwujudkan. Menurutnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat diakukan melalui pemberdayaan perempuan dengan Program 3 End (maksudnya Tiga Langkah Akhiri) yakni Akhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Akhiri Perdagangan Manusia (Human Trafficking), dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi.
Lebih Lanjut Budi Sulistyono menjelaskan bahwa KDRT bisa dihapuskan dengan cara dicarikan solusi melalui kerjasama dari berbagai lapisan mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Kabupaten Ngawi membuat berbagai aktualisasi program kreatif, antara lain Rumah Ayem, Omah Adem , Rumah Ceria sebagai wadah mediasa korban kekerasan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
Untuk program kedua Kab. Ngawi dalam mengakhiri perdagangan manusia mengadakan sebuah perjanjian dengan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang kredibel. Dengan demikian TKI /TKW (Tenaga Kerja Wanita) bisa merasa nyaman dan aman serta pemerintah daerah juga bisa memantau perkembangan para TKI/TKW itu sewaktu-waktu. Selain itu Pemerintah juga menseleksi negara-negara tujuan TKI/TKW agar tidak sampai ke negara-negara yang sering bermaslah dalam memperlakukan TKI/TKW yang bekerja disana khususnya asisten rumah tangga.
Program yang terakhir dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan perempuan yakni mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap wanita dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kepada para wanita untuk menambah nilai ekonomi dalam keluarga. Tiga Program ini berhasil dilaksanakan karena semua lini dalam pemerintahan slalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota PKK .
Pada acara ini juga dibuka sesi tanya jawab dan ketika dimulai sesi tersebut, diluar dugaan antusiasme peserta sangat tinggi. Hal ini tampak dari banyaknya yang bermaksud bertanya kepada Bupati Ngawi. Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang kesetaraan gender untuk wanita yang ingin menjadi seorang pemimpin dan program orang tua asuh di Kab. Ngawi. Kanang sebagai orang nomer satu di Kab. Ngawi ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi memberi kebebasan penuh bagi setia wanita yang berprestasi untuk memimpin sebuah wilayah, instansi dan lainnya. Artinya secara peluang, semua memiliki kesempatan yang setara. Hanya saja, menurutnya, ada kondisi yang tak dapat dipaksakan yakni kodrat wanita. Artinya wanita, menurutnya, kembali kepada kodratnya (dalam pemahaman budaya Jawa) yang tidak bisa terlalu lama keluar rumah jadi sulit untuk mengatur waktu kerja mereka. “ Wanita di desa itu masih terbawa dengan sebuat adat atau tradisi yang sangat kental jadi sulit untuk mengaturnya beda dengan wanita kota yang kehidupan sehari-harinya dituntut untuk bekerja.” ujar Bupati.
Sedangkan untuk program orang tua asuh memang gencar dilakukan karena ditujukan untuk mengurangi anak yang kurang gizi di Kab. Ngawi. Untuk itu kami mewajibkan bagi setiap Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) agar menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab nyatanya dengan mempunyai anak asuh yang harus dicukupi gizinya setiap bulan sampai tuntas. Dan diakhir penyampaian paparannya Budi Sulistyono mengatakan bahwa dalam meningkatkan kesetaraan gender pihaknya akan mengelompokkan organisasi-organisasi wanita agar tetap bisa bersaing di masa depan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak di masa depan.
