Ngawi Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Ngawi – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2015, menyusul hal serupa di Denpasar dan Yogyakarta. Kali ini, akan dilakukan penyerahan untuk 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan 78 kabupaten/kota se Sulawesi.
Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ngawi meraih penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “CC”. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi kepada Penjabat (Pj) Bupati Ngawi Sudjono di Gedung Grahadi Surabaya, Jum’at (5/2).
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota di wilayahnya untuk menerapkan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Ini juga layak untuk dicontoh oleh provinsi lain,” kata Menteri Yuddy pada penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi dan Jawa Timur.
Keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan dan menjadi role model bagi kabupaten/kota dibawahnya, terlihat dari adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 lalu, rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan nilai 50,66, dan mengalami kenaikan menjadi 53,21 pada tahun 2015.
“Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kabupaten dan kota yang berpredikat B terbanyak, yaitu 10 kabupaten dan kota. Namun saya tekankan agar tidak berpuas diri, walaupun ada peningkatan yang cukup baik, tetapi belum ada yang memperoleh BB,” ujar Yuddy.
Sementara untuk kabupaten/kota se-Sulawesi, Yuddy mengatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Langkah konstruktif untuk mendorong percepatan perbaikan kualitas reformasi birokrasi masih harus ditingkatkan dengan pemerintah provinsi yang harus menjembatani implementasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi.
“Sebagian besar harus diperbaiki, bukan alasan karena jauh dari pusat, pendidikan mungkin tidak lebih baik dari yang ada di Pulau Jawa, tidak ada alasan karena masyarakatnnya yang tinggal di perbatasan, masalahnya ada atau tidak keinginan, ada atau tidak keteladanan dan kepemimpinan untuk memperbaiki birokrasi,” tegasnya.
Untuk pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi, Kota Manado menjadi yang terbaik dengan mendapatkan predikat B. “Kalau Kota Manado saja bisa, tandanya bapak dan ibu bisa melakukan itu di manapun. Tidak ada alasan tidak bisa mengejar,” ujar Menteri Yuddy
Sementara itu, PJ Bupati Ngawi Drs. Sudjono, MM mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresasi kepada seluruh Kepala SKPD se-Kabupaten Ngawi beserta staf yang telah bekerja dengan baik, terutama dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.
Akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan Evaluasi Hasil (LHE) AKIP ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah,” urainya.
Ditambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencaan kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja outputdan outcome serta kinerja lainnya.
Acara dihadiri oleh menteri PAN dan RB bersama para deputi, Gubernur Jatim, Bupati/Walikota, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dan Kepala Bagian Organisasi masing-masing Kabupaten/Kota.