Surabaya-Humas BKN, Instansi pemerintah harus mengedepankan birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk terciptanya Good and Clean Governance (tata pemerintahan yang baik dan bersih). Sebagai instansi yang melakukan pembinaan terhadap PNS secara nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun telah mengambil sejumlah langkah guna mewujudkan hal tersebut. Informasi ini diberikan oleh Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat membuka Workshop Human Resource Management System di Hotel Novotel Surabaya. Acara yang berlangsung Selasa-Rabu (9-10/4) ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Informasi Kepegawaian (INKA) Yulina Setiawati NN, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Darmanto, Direktur Pengolahan Data (Lahta) Iwan Hermanto, dan Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi (Lanjafor) Budi Hartono.
Lebih lanjut Bima Haria Wibisana mengutarakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Good and Clean Governance adalah pembagian tugas yang jelas antara BKN dan BKD. “Tugas dan tanggung jawab lebih terdefinisi, termasuk dalam usaha menjamin akurasi data kepegawaian,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Yulina Setiawati NN menuturkan bahwa upaya mewujudkan manajemen kepegawaian yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien tidak dapat dilakukan BKN secara sendiri. “Perlu komitmen dan dukungan nyata Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan NSP secara konsisten,” ucapnya.
Ditegaskan pula bahwa BKN turut aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan sejumlah program strategis percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Program-program tersebut antara lain adalah penataan struktur birokrasi, penataan jumlah,distribusi,dan kualitas pegawai, sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, serta peningkatan profesionalisme PNS. (bkn.go.id)
